HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Advertisements

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
Pelaksanaan Pelayanan JKN di PELAYANAN KESEHATAN St. Carolus
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Era JKN
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI TARIF INA-CBG’S
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
PEMANFAATAN LAPORAN ASKESKIN UNTUK TELAAH UTILISASI
REKOMENDASI KOMISI IV,V,VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PENERAPAN E-CATALOGUE
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Pertemuan ke-2 Bentuk formulir: Prinsip umum desain formulir
ADMINISTRASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
AKREDITASI PUSKESMAS.
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
PEMANFAATAN DATA RUMAH SAKIT
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
REVIEW REKAM MEDIS - RS.
Sistem Pembayaran Ina-CBGs
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
SJSN.
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
KONSEP KECAMATAN BEBAS TB
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Sistem rujukan pasien gangguan jiwa
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
TAHUN CAPAIAN PKP UKP TAHUN HASIL MONITORING PJ UKP TB 4 3. SOSIALISASI PKP UKP baru SOSIALISASI dan KESEPAKATAN PELAYANAN ◦ Nilai.
AGENDA PRALOKMIN UKP 2 1. CAPAIAN PKP UKP JANUARI TAHUN SOSIALISASI PELAYANAN a. Hasil pertemuan sosialisasi PKP di dinkes b. SOP rujukan internal.
Agus Suryanto Direktur Utama
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes Dinkes Prov Jatim) Penyaji : dr. Herlin Ferliana, M.Kes (Kabid Yankes Prov Jatim) Anggota : 18 Provinsi ( 69 orang)

PERMASALAHAN REKOMENDASI A. FASKES DASAR 1. Belum ada standar puskesmas termasuk standar kewenangan pelayanan dan obat untuk puskesmas rawat inap dan PONED Menyusun standar pelayanan dan kewenangan puskesmas. 2. Fornas yang ada belum menjawab pelaksanaan 144 diagnosa yang diwajibkan untuk puskesmas Melengkapi Fornas sesuai dengan Pedoman Panduan Klinis (PPK) 144 Diagnosa. 3. Obat- obat untuk pelayanan rujuk balik (9 diagnosa) belum semua tercantum dalam Fornas Memasukkan Obat-obat rujukan balik didalam Fornas

PERMASALAHAN REKOMENDASI A. FASKES DASAR 4. Belum ada penjelasan/keterangan mengapa obat tertentu tidak tersedia dalam fornas (contoh obat yang tidak tercantum dalam Fornas : GG, OBH, Ampicillin) Perlu dibuat kolom penjelasan terkait suatu obat yang dipakai atau mengapa tidak dipakai. 5. Fornas belum memberikan peluang untuk alternatif terapi pada kasus tertentu . Fornas hanya memberi 1 (satu) alternatif obat. Koordinasi yang intensif dengan organisasi profesi untuk memberikan pilihan obat untuk alternatif. 6. Sering terjadi kekosongan obat yang ada dalam Fornas Sosialisasi kpd industri farmasi (penyedia) ttg obat yang ada di fornas sehingga dapat menjamin ketersediaannya di pasaran.

PERMASALAHAN REKOMENDASI 7. Terdapat obat-obatan dalam Fornas yang tidak terdapat di e-catalogue Singkronisasi antara obat yg ada di e-catalogue dengan di Fornas 8. Adanya beberapa program yang tidak didukung dengan obat yang ada di Fornas Obat program masuk di Fornas

PERMASALAHAN REKOMENDASI B. FASKES RUJUKAN Terdapat obat-obatan yang dibutuhkan oleh dokter spesialis tapi tidak ada dalam Fornas Fornas diharapkan sudah menampung semua usulan dari organisasi profesi 2. Banyaknya masukan/tuntutan dari organisasi profesi untuk perbaikan Fornas Revisi fornas dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali

PERMASALAHAN REKOMENDASI C. EVALUASI PENGGUNAAN OBAT (EPO) 1. Belum ada kesepakatan format pelaporan di fasyankes primer dan rujukan Adanya format pelaporan dari pusat 2. Belum ada kesepakatan termin waktu pelaporan di fasyankes primer dan rujukan data dari kab/kota setiap 3 bulan sekali ke dinkes prov dan dari dinkes prov ke pusat 6 bulan 3. Kesulitan dalam pengumpulan pelaporan penggunaan obat di rumah sakit Binfar melakukan koordinasi dengan BUKR untuk membuat surat edaran tentang tata cara pelaporan obat di RSU 4. Kesulitan dalam pengumpulan pelaporan penggunaan obat di apotek yang bekerja sama dengan BPJS terkait pemakaian obat PRB Binfar melakukan koordinasi dengan BPJS untuk membuat surat edaran tentang tata cara pelaporan obat di apotek per tiga bulan sekali