Hotel Lombok Raya Mataram, 18 Juli 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PERTEMUAN TAHUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DEPARTEMEN SOSIAL RI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
START.
Perancangan Basis Data Basis Data.  mahasiswa memahami tahap-tahap perancangan basis data 2 TIK •mahasiswa mengetahui bagaimana menentukan dan menempatkan.
Mata Kuliah Teknik Digital TKE 113
Translasi Rotasi Refleksi Dilatasi
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
DETERMINAN MATRIKS Esti Prastikaningsih.
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
KETENTUAN SOAL - Untuk soal no. 1 s/d 15, pilihlah salah satu
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009 Jumlah Anggota DPD132 orang Jumlah Anggota DPD Laki-Laki97 orang Jumlah Anggota DPD Perempuan35 orang Presentase Jumlah Anggota.
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
4. PROSES POISSON Prostok-4-firda.
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
Materi Kuliah Kalkulus II
LIMIT FUNGSI LIMIT FUNGSI ALJABAR.
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Perancangan Basis Data
STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT MODUL 3 1.
Cara eliminasi sesungguhnya sama dengan cara yang pernah dibahas pada
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
RESEP (lanjutan) Bahasa Latin, Sinonim, Sediaan Lazim, dan Khasiat Obat Dwi Endarti, SF, M.Sc, Apt. Lab Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat Bagian.
Luas Daerah ( Integral ).
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Paket 14 Mata Kuliah Pembelajaran Tematik
PELATIHAN IMPLEMENTASI
EKUIVALENSI LOGIKA PERTEMUAN KE-7 OLEH: SUHARMAWAN, S.Pd., S.Kom.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PELUANG SUATU KEJADIAN
PERNYATAAN IMPLIKASI DAN BIIMPLIKASI
KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
ITK-121 KALKULUS I 3 SKS Dicky Dermawan
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN Jl. Letjen. Sutoyo Pontianak, Telp. (0561) , Website:
Bahan Kuliah IF2091 Struktur Diskrit
Algoritma Branch and Bound
Pengelolaan Dana Hibah
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
ULANGAN HARIAN BIDANG STUDY : PKn – Perumusan Pancasila KELAS : VI
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Kompleksitas Waktu Asimptotik
Pondok Pesantren Daar El-Qolam adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada 20 Januari Semakin meningkatnya teknologi yang ada saat.
NOTASI SIGMA BARISAN DAN DERET 0leh: Drs. Markaban, M.Si Widyaiswara PPPPTK Matematika disampaikan pada Diklat Guru Matematika SMK se propinsi DIY DI.
JamSenin 2 Des Selasa 3 Des Rabu 4 Des Kamis 5 Des Jumat 6 Des R R S S.
Aplikasi HRD & Payroll.
Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
P OHON 1. D EFINISI Pohon adalah graf tak-berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit 2.
TATA SURAT MENYURAT OLEH: SRI SULASTRI, M.Pd.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
Dimensi Tiga (Jarak) SMA 5 Mtr.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Transcript presentasi:

Hotel Lombok Raya Mataram, 18 Juli 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PERTEMUAN TAHUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DEPARTEMEN SOSIAL RI

KESEPAKATAN BERSAMA Pada hari Rabu tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu delapan, bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB, kami peserta (sebagaimana terlampir) Rapat Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) dilingkungan Departemen Sosial RI, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari keinginan untuk saling menunjang sepakat menandatangani kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam butir-butir kesepakatan yang selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksanaan program kerja bagi Ikatan Fungsional Perencana (IFP) diilingkungan Departemen Sosial RI Tahun Anggaran 2009 – Demikian kesepakatan bersama ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial RI Mu’man Nuryana, Ph.D NIP Mataram, 16 Juli 2008 Ketua Ikatan Fungsional Perencana Departemen Sosial RI Drs. Ahmad Juhari, M.P. NIP

KESEPAKATAN BERSAMA Butir-butir kesepakatan Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) Departemen Sosial RI sebagaimana berikut : 1.Pemberdayaaan Jabatan Fungsional Perencana melalui wadah Ikatan Fungsional Perencana (IFP) 2.Perlu adanya regulasi (Pola Rekruitment, Penilaian Angka Kredit, Pembagian Tugas dan Wewenang) Jabatan Fungsional Perencana yang diedarkan ke seluruh Satker dilingkungan Departemen Sosial RI berdasarkan minat dan kompetensi 3.Peningkatan akesbilitas Diklat Teknis/Subtansi bagi Jabatan Fungsional Perencana 4.Adanya Agenda yang berbeda yang di bahas dalam setiap setiap pertemuan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 5.Perlu adanya pemetaan karier bagi Jabatan Fungsional Perencana 6.Adanya alokasi Anggaran yang proposional bagi pengembangan program/kegiatan jabatan fungsional perencana 7.Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) pada Triwulan I Tahun 2009 dilaksanakan di Batam

KESEPAKATAN BERSAMA 8.Pengantian nama Ikatan Fungsional Perencana (IFP) Departemen Sosial menjadi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Departemen Sosial 9. Penyesuaian AD/ART AP2I dengan Komisariat AD/ART AP2I Pusat selambat- lambatnya 1 Tahun setelah kesepakatan ini dibuat. 10.Program Kerja Tahun

KESEPAKATAN BERSAMA 1.Pengantian nama Ikatan Fungsional Perencana (IFP) Departemen Sosial menjadi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Departemen Sosial 2. Penyesuaian AD/ART AP2I dengan Komisariat AD/ART AP2I Pusat selamba- lambatnya 1 Tahun setelah kesepakatan ini dibuat. 3.Program Kerja Tahun

KESEPAKATAN BERSAMA Daftar peserta Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) dilingkungan Departemen Sosial RI: NONAMA/NIPJABATAN/INSTANSITANDA TANGAN 1.Dra. SANTI NURHAYATI, M.Si.PERENCANA MADYA / BIRO PERENCANAAN 2.Drs. AHMAD JAUHARI, MPPERENCANA MADYA / BIRO PERENCANAAN 3.Drs. MUH. ALIPERENCANA MADYA / B2P2KS MAKASAR 4.Drs. H.MIRSAL GANIPERENCANA MADYA / B2P2KS PADANG 5.Drs. SRIYANA, M.Pd.PERENCANA MADYA / B2P2KS YOGYAKARTA 6.Drs. SUMINTO M.Si.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 7.EKO BUDI HARTATI, SE, M.Si.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGAKARTA

KESEPAKATAN BERSAMA Daftar peserta Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) dilingkungan Departemen Sosial RI: NONAMA/NIPJABATAN/INSTANSITANDA TANGAN 8.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 9.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 10.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 11.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 12.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 13.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 14.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA

KESEPAKATAN BERSAMA Daftar peserta Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) dilingkungan Departemen Sosial RI: NONAMA/NIPJABATAN/INSTANSITANDA TANGAN 15.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 16.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 17.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 18.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 19.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 20PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA 21.PERENCANA MUDA / B2P2KS YOGYAKARTA

KESEPAKATAN BERSAMA Daftar peserta Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) dilingkungan Departemen Sosial RI: NONAMA/NIPJABATAN/INSTANSITANDA TANGAN

KESEPAKATAN BERSAMA Daftar peserta Pertemuan Tahunan Ikatan Fungsional Perencana (IFP) dilingkungan Departemen Sosial RI: NONAMA/NIPJABATAN/INSTANSITANDA TANGAN