BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NETRALITAS ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
PENANGANAN MASALAH KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA PEMILU TH. 2014
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
PENYELENGGARAAN P E M I L U 2014 Perludem. AKTORSISTEMHUKUMMANAJEMEN.
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN MANAMA-BAHRAIN)
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
TP PEMILU DAN EVALUASI SENTRA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
KONDISI KEAMANAN NASIONAL DAN
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Pemilih Pemula: Pemilih Cerdas Memilih Untuk Indonesia
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
DALAM RANGKA PERINGATAN 50 TAHUN GERAKAN PRAMUKA
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENYELENGGARAAN PEMILU
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pengantar Penjaringan Minat dan Desk Verifikasi Dokumen
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
Quo Vadis Penyelenggara Pemilu
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Transcript presentasi:

BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI PERKEMBANGAN SITUASI KAMTIBMAS YANG PERLU DIWASPADAI MENJELANG PEMILU 2014 BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI

I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PEMILU YG TERDIRI DARI PEMILUKADA, PILEG & PILPRES / WAPRES MERUPAKAN SALAH SATU SARANA DLM PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI YG BERTUJUAN UTK MEMILIH WAKIL-2 RAKYAT & PIMPINAN NASIONAL BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH SESUAI DGN AZAS PEMILU MELIPUTI LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL . PENYELENGGARAAN PEMILU SCR LANGSUNG DI INDONESIA SEJAK THN 1999 MENDAPATKAN APRESIASI & PENGAKUAN DR DUNIA INTERNASIONAL SEHINGGA PERLU DI JAGA & DI KAWAL AGAR BISA BERJALAN SESUAI DGN ARAH PADA PELAKS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL . DINAMIKA POLITIK SANGAT BERPENGARUH THD PERKEMB SITUASI KAMTIBMAS YG DIPREDIKSI AKAN SEMAKIN MENINGKAT ESKALASINYA, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN ANTISIPASI OLEH APARAT INTELIJEN NEGARA DLM RANGKA CIPTA STABILITAS POL & KAM PD PENYELENGGARAAN PEMILU 2014.

DASAR UU RI NO. 2 TH 2002 TTG POL NEG RI UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAH DAERAH SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NOMOR 12 TH 2008 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 32 TH 2004. UU NO 34 TH 2004 TTG TENTARA NAS INDONESIA. UU NO. 17 TH 2011 TTG INTELIJEN NEG. UU NO 7 TH 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. PERATURAN PRESIDEN R.I NOMOR 47 TH 2009 TTG PBTK DAN ORGN KEMENTERIAN NEG. INPRES RI NO. 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GANGGUAN KAM DLM NEGERI. PERMENDAGRI NO 16/2011 TTG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 11/2006 TTG KOMINDA OPS MANTAP BRATA POLRI TTG PAM PEMILU 2014 SURAT MENDAGRI NOMOR: 896/3073/D.II TGL 21 AGUSTUS 2013 TTG NARASUMBER DLM RAKORNAS KOMINDA 2013.

MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD UNTUK BERIKAN GAMBARAN KPD PESERTA RAKORNAS KOMINDA 2013 TTG PERKEMBANGAN SITUASI KAMTIBMAS YANG PERLU DIWASPADAI MENJELANG PEMILU 2014. TUJUAN UTK DPT DIJADIKAN SALAH SATU BAHAN MASUKAN DLM PENGELOLAAN SITKAM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF PADA PEMILU 2014.

TATA URUT PENDAHULUAN KONDISI KAM PEMILU PENGARUH BANG LINGSTRA . PREDIKSI KERAWANAN GANGGUAN KAMTIBMAS PEMILU 2014. PAM PEMILU 2014 PENUTUP

II. KONDISI KEAMANAN PEMILU 1. PEMILUKADA 4. KOTA PANGKAL PINANG (PUT 2 ) 4. KOTA PARIAMAN PROV. RIAU 4. PROV. SUMSEL (PSU) 4. KAB INDRAGIRI ILIR 4. KAB. DONGGALA 5. KAB. GUNUNG MAS 5. KOTA SERANG KAB. KUPANG 8. KAB. SUBANG KAB. GARUT 8. KAB. BOGOR 8. KAB KERINCI 9. KAB LAMPUNG UTR 10. PROV. KALTIM 10. KOTA TARAKAN 10. KAB. BIAK NUMFOR 11. KAB. PADANG LAWAS 14. KOTA BOGOR 15. KAB. KUNINGAN 15. KAB. MAJALENGKA 18. KAB. SIDENRANG RAPPANG 18. KAB. JANEPONTO 18. KAB. WAJO 18. KAB. LUWU 18. KAB. PINRANG 18. KOTA MAKASSAR 19. KOTA PONTIANAK 19. KAB BATU BARA 19. KAB. SANGGAU 19. KAB. KUBU RAYA 19. KAB. PONTIANAK 21. KAB. GORONTALO UTR 22. KAB. CIAMIS 23. KAB. LOMBOK BARAT 28. KAB. DAIRI 30. KAB. BOGOR JADWAL PEMILUKADA 2013 6. KAB. BONDOWOSO KAB. BOLMONG UTR 12. KAB. KONAWE (PUT 2) 13. KOTA BIMA 13. KAB. LOMBOK TIMUR 13. PROV. NTB 15. PROV. BALI 16. KOTA SAWAHLUNTO 19. KAB. BANDUNG BARAT 22. PROV. NTT (PUT 2) 22. KAB. SIKKA (PUT 2) 23. KOTA MALANG 26. PROV. JATENG 26. KAB. KUDUS 26. KAB. TEMANGGUNG 29. KAB. LUMAJANG 3. KAB. PASURUAN 5. KAB MUARA ENIM 5. KOTA PRABUMULIH PROV. SUMUT 13. KAB. MOROWALI (PSU) PROV. NTT 18. KAB. SIKKA 25. KAB MERANGIN 27. KOTA PALOPO (PUT 2) 28. KAB. KAYONG UTR 28. KOTA GORONTALO 30. KOTA PAGAR ALAM (PUT 2) 9. KAB. PAMEKASAN 22. KAB. BONE 22. PROV. SULSEL 22. KOTA PALOPO 23. KOTA PAGAR ALAM 24. KAB. KAPUAS (*) 26. KAB ACEH SELATAN 29. PROV. PAPUA 31. KAB. TULUNGAGUNG 1. PROV. MALUT 4. KOTA PADANG PANJANG 6. KAB. PARIGI MOUTONG 8. KAB. NAGEKEO 29. KAB. JAYAWIJAYA JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 2. PROV. LAMPUNG 3. KAB PIDIE JAYA 3. KOTA SUBUSSALAM KAB. CIREBON 6. KAB. MIMIKA 7. KAB TIMTENG SELATAN 9. KAB BELITUNG 9. KAB. POLEWALI MANDAR KAB. TAPANULI UTR 13. KAB. BELU 16. KAB. LANGKAT 20. KAB. KOLAKA 21. KAB. ENDE 23. KAB. DELI SERDANG 27. KAB. TEGAL 27. KOTA TEGAL 27. KAB. MAGELANG 29. KAB. KARANGANYAR 29. KAB. KEP TALAUD 30. KAB. TABALONG 30. KOTA PADANG 14. KAB. PUNCAK 17. KAB. BANYUMAS 24. PROV. JABAR 24. KOTA CIREBON 24. KOTA SUKABUMI 24. KAB SUMEDANG 24. KAB. KONAWE 3. KAB. HULU SUNGAI SLTN 3. KAB. PANIAI (*) 4. KAB. KATINGAN 4. KAB. SERUYAN 4. KAB. SUKAMARA 4. KAB. LAMANDAU 4. KAB. PULANG PISAU 4. KAB. MURUNG RAYA 4. KAB. BARITO TIMUR 7. KOTA PALEMBANG 17. KAB. SINJAI 17. KAB. BANTAENG 24. KAB. MAGETAN 25. KAB. TANAH LAUT 25. KAB. PANAJAM PASUT 5. KAB. ALOR 5. KAB.SUMBA TENGAH 5. KAB. SUMBA BRT DAYA 5. KAB. MANGGARAI TIMUR 5. KAB. ROTE NDAO 14. KAB PADANG LAWAS UTR 23. KAB. KLUNGKUNG 26. PROV. MALUT (PUT 2) 28. KOTA BANJAR 29. PROV. JATIM 29. KOTA MOJOKERTO 29. KOTA PROBOLINGGO 29. KOTA KEDIRI 29. KOTA MADIUN 29. KOTA PARE-PARE 29. KAB. ENREKANG 29. KAB. NAGEKEO (PUT 2) 31. KAB LEBAK 31. KOTA TANGERANG 5. KOTA PALANGKARAYA 5. KAB. BARITO UTR 5. KAB. JOMBANG KAB. SITARO 6. PROV. SUMSEL 6. KAB BANYUASIN 6. KAB EMPAT LAWANG 6. KAB LAHAT 6. KAB OGAN KOMERING ILIR KAB. MAMASA 11. PROV. MALUKU 11. KOTA TUAL 11. KAB. MALUKU TENGGARA 13. KAB. MINAHASA TENGGARA 13. KAB. KATINGAN (PUT 2) 19. KAB. MADIUN 23. KOTA BANDUNG 24. KOTA KOTAMABAGU 26. KOTA PANGKAL PINANG 26. KAB BANGKA 29. KOTA JAMBI KET : PROV : 15 KAB. : 106 KOTA : 31 (*) PSU PUT MK

THN 2012 83 DAERAH PROV 7 KAB 58 KOTA 18 THN 2013 152 DAERAH PROV 15 SITUASI PENYELENGARAAN PEMILUKADA THN 2012 83 DAERAH PENEMBAKAN & TEROR BOM ( ACEH). AKSI ANARKHIS RUSAK & BAKAR KANTOR & RANMOR DINAS ( GAYO LUWES, DOGIYAI, PDG SIDEMPUAN) BENTROK MASSA KORBAN MD 11 ORG (TOLIKARA) AKSI MASSA DUDUKI KANTOR KPUD (BANGKALAN) ISSU SARA & BLACK CAMPAIGN ( DKI ) KEJADIAN JOL PROV 7 KAB 58 KOTA 18 THN 2013 JAN S/D AGUST 2013 TLH TERSELENGGARA 96 PILKADA (12 PROV, 58 KAB & 26 KOTA) = 63% 152 DAERAH PELEMPARAN BOM MOLOTOV (SULSEL) AKSI ANARKIS & RUSAK KANTOR PEMDA SERTA FASILITAS PUBLIK (KAB. PALOPO, KAB EMPAT LAWANG, KAB. MALUKU TENGGARA, KAB BANYUASIN, KOTA GORONTALO, KOTA PALEMBANG, KOTA BIMA & KOTA PROBOLINGGO) BENTROK MASSA MD 4 ORG (PAPUA & SUMBA BRT DYA ) PENUNDAAN PEMILUKADA (KAB. MADIUN) KEJADIAN JOL PROV 15 KAB 106 KOTA 31 SIT LAKS PILKADA 2013 DIBANDINGKAN 2012 ADALAH SBB  SCR UMUM STABILITAS POL & KAM THN 2013 LEBIH KONDUSIF, PERKEMB KEHIDUPAN DEMOKRASI SEMAKIN MENINGKAT, MK BERPERAN EFEKTIF DLM MENGAWAL & SELESAIKAN SENGKETA PILKADA, KORBAN MD LEBIH KECIL  4 ORG SEDANGKAN THN 2012  11 ORG. MERUPAKAN KONDISI YG MENGUNTUNGKAN JELANG PELAKS PEMILU 2014.

JADWAL TAHAPAN PILEG 2014 ( PKPU NO. 06 / 2013 tgl. 8 MARET 2013) 2. PEMILU LEGISLATIF 2014 JADWAL TAHAPAN PILEG 2014 ( PKPU NO. 06 / 2013 tgl. 8 MARET 2013) KEGIATAN JADWAL PENYUSUNAN TATA KERJA KPU PROV/ KAB/ KOTA SELEKSI ANGGOTA KPU PROV/KAB/KOTA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN DATA & INFORMASI DISTRIBUSI LOGISTIK & PERLENGKAPAN PUNGUT SUARA 9 JUNI 2012 - 9 JUNI 2013 JAN - DES 2013 9 JUNI 2012 - 31 MARET 2014 9 JUNI - 8 APR 2014 PENDAFTARAN PARPOL PESERTA PEMILU VERIFIKASI & PENETAPAN/ PENGUMUMAN PARPOL PESERTA PEMILU PENGUNDIAN & PENETAPAN NO.URUT PARPOL PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMUTAKHIRAN / PENYUSUNAN & PENGUMUMAN DPT PENYUSUNAN & PENETAPAN DPT DI LN PENATAAN & TAP DAPIL DAFTAR CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROV/KAB/KOTA VERIFIKASI & PENGUMUMAN DCT ANGGOTA DPD VERIFIKASI & PENGUMUMAN DCT ANGGOTA DPR & DPRD PENYELESAIAN SENGKETA TAP DCT ANGGOTA DPR,DPD & DPRD KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA & PASANG ALAT PERAGA RAPAT UMUM & IKLAN DI MEDIA MASSA MASA TENANG PUNGUT & HITUNG SUARA REKAP HASIL PUNGUT SUARA TAP HASIL PEMILU & PARPOL PENUHI AMBANG BATAS TAP PEROLEHAN KURSI & CALON TERPILIH : DPR & DPD DPRD PROV / KAB/ KOTA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI CALEG TERPILIH : DPRD KAB / KOTA DPRD PROV 9 AGUST - 7 SEP 2012 11 AGUST 2012 - 11 JAN 2013 - 14 JAN 2013 12 JAN – 13 MEI 2013 21 SEP- 9 APR 2013 1 APR - 8 OKT 2013 10 DES 2012 - 9 MAR 2013 6 - 22 APR 2013 23 APR - 31 AGUST 2013 23 APR - 25 AGUST 2013 18 AGUST – 14 NOV 2013 11 JAN 2013 - 5 APR 2014 16 MAR - 5 APR 2014 6 - 8 APR 2014 9 APR 2014 10 APR - 7 MEI 2014 7 - 9 MEI 2014 11 - 18 MEI 2014 JULI - OKT 2014 AGUST - OKT 2014 OKT 2014 PERSELISIHAN HSL PEMILU PENYUSUNAN LAP PENYELENGGARAAN PEMILU PENYUSUNAN LAP KEUANGAN 12 - 14 MEI 2014 1 OKT - 1 NOV 2014 1 JULI - 31 DES 2014 THP PERSIAPAN THP PENYELENGGARAAN THP PENYELESAIAN

HASIL SIT PENYELENGGRAAN PILEG 2014 PENYELENGGARAAN TAHAPAN PILEG 2014 HINGGA SAAT INI DPT BERJALAN DGN LANCAR DLM SIT POL & KAM YG KODUSIF, PENYELENGGARA PEMILU ( KPU, BAWASLU, DKPP,) DLM PELAKS TUGASNYA TLH TERINTEGRASI DGN INTANSI TERKAIT & MENDAPAT DUK POSITIF DARI PESERTA PEMILU , SESUAI DGN UU NO. 8 THN 2012. PERMSLHN YG TERJADI PD PENYELENGGRN THPN PILEG 2014 UNRAS PENOLAKAN PEMBERLAKUAN PARLEAMENTARY TRESHOULD (PT) SEBESAR 3,5% SCR NAS ( BUND HI ) UNRAS SEBANYAK 4 KALI PD TAHAP VERIFIKASI PARPOL DI KANTOR KPU RI, YG TERDIRI DR 3 KALI UNRAS DAMAI & 1 KALI DISERTAI DGN RUSAK PAGAR KPU (ANARKHIS) GUGATAN 17 PARPOL KE MK TTG PEMBERLAKUAN PT & VERIFIKASI PARPOL  DGN PUTUSAN MK MEWAJIBKAN SELURUH PARPOL DI VERIFIKASI & PEMBERLAKUKAN PT (3,5%) HANYA UTK NAS (DPR RI) GUGATAN PARPOL YG TDK LOLOS VERIFIKASI KE PTUN & DKPP- YG MENGHASILKAN PUTUSAN MELOLOSKAN 2 PARPOL MJD PESERTA PEMILU ( PKPI & PBB ) PRO KONTRA PERSYARATAN CALEG DCS KE DCT & DPS KE DPT YG BERKAITAN DGN E-KTP HASIL 15 PARPOL PESERTA PEMILU 2014 DAPIL : 77 CALEG DPR RI : 6.560 CALEG DPD RI : 1.029 TPS : 549.610 DPT : 171.265.442 PARTAI NASDEM PKB PKS PDI-P PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PAN PPP PARTAI HANURA PARTAI DAMAI ACEH PARTAI NASIONAL ACEH PARTAI ACEH PBB PKPI

3. PEMILU PRESIDEN THN 2014 POLEMIK PENENTUAN BESARAN PRESIDENTIAL THRESHOLD ANTAR PARPOL/FRAKSI DI DPR RI. PEMBAHASAN/REVISI UU NO 42/2008 TTG PILPRES RI PENYUSUNAN JADWAL TAHAPAN PELAKS PILPRES OLEH KPU MSH DALAM PEMBAHASAN MENUNGGU PENETAPAN/PENGESAHAN UU PILPRES YANG BARU BBRP PARPOL TLH MENDEKLARASIKAN CAPRES MASING-2, MLL GIAT KONSOLIDASI PARTAI & MEDIA MASSA ISSU CAPRES 2014 YG TERSEBAR DI MEDIA MASSA

HASIL PUTUSAN DKPP THD GAR KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 31 Org 57 Org HENTI TETAP HENTI SEMENTARA -- 8 Org- - - 18 Org PERINGATAN 63 Org 25 Org REHABILITASI 253 Org 74 Org JUMLAH 381 Org

III. PENGARUH PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL REGIONAL DEMOKRATISASI H A M LINGK HIDUP CLIMATE CHANGE IPTEK TERRORISME PERDAGANGAN BEBAS PENYELUDUPAN MANUSIA KRISIS POLITIK MIDDLE EAST (ISRAEL-PALESTINA, SURIAH ,MESIR & LEBANON) POTENSI KONFLIK DISEMENANJUNG KOREA KEBIJAKAN AUSTRALIA TENTANG IMIGRAN KRISIS ROHINGYA TKI PERBATASAN NEGARA TETANGGA NASIONAL KERAWANAN THD TAHAPAN PENYELENGARAAN PEMILU 2014 (LEGISLATIF & PRESIDEN) TUNTUTAN BURUH TERKAIT HOSTUM, BPJS & UMP POLITISASI KASUS KORUPSI (CENTURY, WISMA ATLIT, HAMBALANG & SIMULATOR SIM) OTSUS PAPUA & ACEH, PRO KONTRA EMPLEMANTASI PELAKS OTSUS, QANUN TTG WALI NANGROE , LAMBANG & BENDERA ACEH GANGUAN KAM DIDAERAH PASCA KONFLIK (ACEH, MALUKU, POSO & PAPUA) PRO KONTRA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH THD DOLLAR MASALAH AGAMA ( AHMADIYAH, SYIAH, PENDIRIAN TEMPAT IBADAH) AKSI TEROR TERHADAP INSTITUSI NEGARA DAN APARAT

TAHAP PERSIAPAN IV. PREDIKSI KERAWANAN GUAN KAMTIBMAS PEMILU 2014 PENGELOLAAN DATA & INFORMASI PROTES DARI ANGGOTA MASY YG TDK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH PROTES DR ELEMEN MASY/PARPOL THDP DATA KPU YANG TIDAK AKURAT TAHAP PERSIAPAN LOGISTIK PEMILU DISTRIBUSI LOGISTIK TERLAMBAT PERALATAN/PERLENGKAPAN DICURI, DIGANDAKAN, DIPALSUKAN & DISABOTASE KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA LOGISTIK PEMILU

TAHAP PENYELENGGARAAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH & SUSUN DAFTAR PEMILIH PUNGUT & HITUNG SUARA MASY PEMILIH TIDAK TERDAFTAR & PEMILIH GANDA UNRAS DARI MASY YG TIDAK TERDAFTAR SBG PEMILIH UNRAS DR MASSA PESERTA PEMILU 2014 TTG DPS & DPT TERKAIT E-KTP PROTES & UNRAS ATAS ISSU KECURANGAN SABOTASE, TEROR & INTIMIDASI THDP PENYELENGGRA PEMILU MANIPULASI / PENGGELEMBUNGAN SUARA INTIMIDASI & PEMAKSAAN THD MASY PEMILIH UNRAS / PROTES THD HSL HITUNG SUARA PEMILU TP PEMILU & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA KAMPANYE PROTES PARPOL KPD PENYELENGGARA PEMILU & PARPOL LAINNYA BLACK CAMPAIGN RUSUH MASSA BENTROK ANTAR PENDUKUNG PARPOL MAUPUN CALEG SABOTASE, TEROR, INTIMIDASI THD CALEG & PENDUKUNGNYA TP PEMILU & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA PELANGGARAN, KEMACETAN & LAKA LANTAS REKAP PENGHITUNGAN SUARA PROTES DR PARPOL, CALEG & PENDUKUNGNYA INTIMIDASI, TEROR & SABOTASE MONEY POLITIC MANIPULASI / PENGGELEMBUNGAN SUARA UNJUK RASA TP PEMILU & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA MASA TENANG SABOTASE, TEROR, INTIMIDASI, BLACK CAMPAIGN, KAMPANYE TERSELUBUNG & MONEY POLITIC PROTES PESERTA PEMILU THD ALAT PERAGA YG MASIH TERPASANG PENYEBARAN ISU SARA TP PEMILU & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA TAP HASIL PEMILU SCR NAS PENOLAKAN HASIL PEMILU OLEH PESERTA PEMILU PENGERAHAN MASSA, UNRAS, TEROR DAN SABOTASE TP PEMILU & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA PENGUCAPAN SUMPAH & JANJI CALEG TERPILIH UNJUK RASA PENOLAKAN TERHADAP CALEG YG TERPILIH SABOTASE, TEROR, PENGANCAMAN & PENCULIKAN TP PEMILU & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA

TAHAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU UNRAS MASSA PARPOL PESERTA PEMILU YG BERSENGKETA MANIPULASI DATA / DOK DLM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU UNRAS /PROTES THD PUTUSAN SENGKETA PEMILU INTIMIDASI, TEROR & SABOTASE KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA TAHAP PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAP PELAKS & KEUANGAN PENYELENGGARAAN PILEG 2014 PRO KONTRA THD HSL /KINERJA PENYELENGGARA PEMILU UNRAS. SABOTASE THD SARPRAS & DOK PENGGUNAAN DATA FIKTIF

V. PAM PEMILU 2014 TUJUAN OPERASI TUGAS POKOK POLRI DGN DIDUKUNG OLEH TNI, INSTANSI TERKAIT & MITRA KAMTIBMAS LAINNYA MENGGELAR OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT DENGAN SANDI “MANTAP BRATA-2014”, DALAM RANGKA PAM TAHAP INTI PELAKS PEMILU TAHUN 2014 SELAMA 224 HARI MULAI DARI “KAMPANYE, MASA TENANG, PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA, PEMILU LEGISLATIF & PRES/WAPRES PUTARAN PERTAMA & PUTARAN KEDUA SAMPAI PENETAPAN HASIL PEMILU, PENETAPAN KURSI DAN CALON, PENGUCAPAN SUMPAH JANJI/PELANTIKAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PELANTIKAN PRES/WAPRES” DGN MENGEDEPANKAN GIAT PRE-EMPTIF DAN PREVENTIF DIDUKUNG INTELIJEN DAN GAKKUM SEHINGGA TERWUJUD SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF TUJUAN OPERASI menjamin rasa aman para penyelenggara dan peserta Pemilu 2014 serta masyarakat dapat hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan terbebas dari rasa takut akan ancaman dalam bentuk apapun

DAERAH PAM PEMILU 2014 “OPS MANTAP BRATA 2014” PROVINSI : 33 DAERAH KABUPATEN : 350 DAERAH KOTA : 91 DAERAH KECAMATAN : 5.524 DAERAH DESA : 65.260 DAERAH KELURAHAN : 7.188 DAERAH JML PDDK : 251.857.940 JIWA DAPIL : 77 CALEG DPR RI : 6.560 CALEG DPD RI : 1.029 TPS : 549.610 DPT : 171.265.442 REN KUAT PAM : POLRI ( 262.994 ORG ) TNI (20.830 ORG ) LINMAS ( 1.099.220 ORG )

PERAN INTELIJEN NEGARA DLM PAM PEMILU 2014 BIN SBG KOORDINATOR UNSUR-UNSUR INTELIJEN NEGARA ( YG TERDIRI DARI BIN, KESBANGLINMAS DEPDAGRI, BAIS, BIK, INTEL KEJAKSAAN & INTEL DARI INSTANSI LAINNYA ). PARA PENGEMBAN FUNGSI INTELIJEN NEGARA SCR SINERGIS MELAKS DETEKSI DINI & CEGAH DINI THD ANCAMAN PEMILU 2014 & ANCAMAN LAINNYA YG DPT MENGGANGGU KESELAMATAN & KEUTUHAN NKRI INTELIJEN POLRI (BIK) BESERTA JAJARANNYA TERGABUNG DLM SATGAS DETEKSI OPS MANTAP BRATA 2014 DGN TUGAS MELAKS GIAT INTELIJEN MELIPUTI LIDIK, PAM, GAL, DG LANGKAH’S DETEKSI, IDENTIFIKASI & PENILAIAN DL RANGKA PENAJAMAN TARGET PAM GUNA ANTISIPASI KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK2 YG AKAN MENGGANGGU PELAKS RANGKAIAN GIAT PEMILU– 2014 DI SEL INDONESIA

VI. PENUTUP KESIMPULAN SARAN SCR UMUM SIT KAMTIBMAS JELANG PEMILU 2014 RELATIF AMAN & KONDUSIF. PERKEMB LINGSTRA BERPOT MEMPENGARUHI STABILITAS POL & KAMDAGRI. SUHU POLITIK MENJELANG PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 CENDERUNG MENINGKAT SEJALAN DGN INTENSITAS & FREKWENSI GIAT PARPOL PESERTA PEMILU PELAKS PEMILUKADA 2013 YG TLH BERLANGSUNG DI BBRP DAERAH BERJALAN AMAN & LANCAR WALAUPUN ADA BBRP DAERAH YG MENGALAMI GUAN KAM YG BERSIFAT ANARKIS. PREDIKSI KERAWANAN PEMILU JIKA TDK DIKELOLA DGN BAIK DPT BERKEMBANG MJD GUAN KAMTIBMAS, SHG PERLU MEMANTAPKAN SINERGITAS PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA DLM MENGANTISIPASI SEGALA BENTUK ANCAMAN YG DAPAT GANGGU PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 SARAN AGAR TETAP MENJAGA NETRALITAS POLRI & TNI DLM PELAKS PEMILU 2014 PERLU PEMANTAPAN IMPLEMENTASI INPRES NO 2 THN 2013 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SCR KONSISTEN &TERUKUR PERLU PENINGKATAN KEWASPADAAN APARAT INTELIJEN NEGARA DGN MELAKS SISTEM DETEKSI DAN EARLY WARNING SESUAI DGN UU & PERMENDAGRI NO 16/2012

BAINTELKAM POLRI Sekian TERIMA KASIH 20