KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Budi Abi Dharma Thantra
OLEH: NI KOMANG DEPI LESTARI
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
PENERAPAN e-PROCUREMENT
STRUKTUR BELANJA DAERAH
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
DALAM TATA KELOLA INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Sistem Informasi di Sektor Publik Muhammad Firdaus.
Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis
Kebijakan Umum Pengelolaan Website di Lingkungan Kementerian Agama RI
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
PEMASARAN PRODUK UKM MELALUI INTERNET
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
KAWASAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Pengantar Pemahaman E-Government
Marketing Management E - Commerce M-12 1 Tony Soebijono Copyright 2009 Pearson Education Inc.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Keterbukaan Informasi Publik
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM INFORMASI DESA DATA KEPENDUDUKAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS IT Di KABUPATEN WONOGIRI BAPPEDA KABUPATEN WONOGIRI.
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
SMART CITY KONSEP DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI PAPUA
Survival di Era Globalisasi
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Barat
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
BAB VIII INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UMUM)
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
E-government Pertemuan I
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Komputer dalam Pemerintahan
PEMANFAATAN TIK MAHASISWA KKN DESA BANJARSARI
Komputer dan Pemerintahan
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Pengembangan E-government
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
SKIP.
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
Menteri Komunikasi dan Informatika
E-Government Reformasi Birokrasi
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Transcript presentasi:

KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO SEMINAR DAN WORSHOP SISTEM INFORMASI DESA 2.0 KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT Oleh : KUSNANDAKA TJATUR P. BOJONEGORO, 20 DESEMBER 2014

MENGAPA IT ??? 2,4 Milyar Tren TIK Global Pengguna Internet Perkembangan Smartphone Android, blackberry, iPhone, Windows mobile 2,4 Milyar Pengguna Internet di seluruh dunia Google search akses/bulan : 15jt akses (1999) 2,7 M (2006) 10,9M (2010) Tren Sosial Media - 1 Milyar Orang Pengguna Facebook - 500 juta orang pengguna twitter Sumber: globalwebindex.net

Dasar Hukum UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers UU No.14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Inpres 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan dan Strategi Nasonal pengembangan e-Gov

Dasar Pemikiran TIK adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan TIK Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dll.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan e-Government Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan Sasaran Pembangunan e-Gov Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Government to e-Government Menuju e-Government Government to e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Information Communication Tehnology (ICT) Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL TRANSFORMASI Transformasi Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

TRANSFORMASI Mengapa Desa perlu IT? BUDAYA SOSIAL PENDIDIKAN Manual Based Electronic Based BUDAYA Kopi Darat Skype, Line, WA, dsb SOSIAL Pasar, tatap muka langsung Belanja Online melalui internet Tanpa tatap muka

DESA BASIS DATA  real time

p PROFIL DESA, MONOGRAFI DESA, DATA PKK, APBDES, LAPORAN KEUANGAN, LAP KETENGARAN PERTANGGUNGJAWABAN

INISIATIF PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA INFORMASI BERBASIS TIK APA YANG HARUS DISIAPKAN ???? 1 SUMBER DAYA MANUSIA 2 INFRASTRUKTUR 3 JARINGAN INTERNET (INTERCONNECTED NETWORK) 4 PENGEMBANGAN APLIKASI

BLC TELKOM GIMANA CARANYA BISA

MATOH TENAN............

BAGAIMANA BEAYA NYA ???? PELATIHAN SDM PENGADAAN SARANA PEMELIHARAANNYA OPERTASINALNYA KELEMBAGAANNYA  KIM, PENGELOLA WEW, DATA

menuju MEKANISME KEBUTUHAN => KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 86 dibahas Sistem Informasi Desa) No. URAIAN PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KABUPATEN 1. SUMBER DAYA MANUSIA (PENGELOLA DAN PENGGUNA) Mandiri Pendampingan 2. INFRASTRUKTUR - Komputer dan Sarana pendukung . - 3. JARINGAN INTERNET (INTERCONNECTED NETWORK) Tower Jaringan internet Bandwidth Hosting Bertahap 4. PENGEMBANGAN APLIKASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERIMA KASIH TERIMA KASIH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KEBERHASILAN TIDAK HANYA DILIHAT DARI HASIL, NAMUN SEBERAPA BESAR PERJUANGAN UNTUK MENGATASI BERBAGAI KESULITAN GUNA MERAIH HASIL