PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PELATIHAN IMPLEMENTASI
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
“Bersama Membangun Kemandirian”
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PUBLIK.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Evaluasi dan Rencana Kerja
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT REVIEW KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT Disampaikan Oleh: Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat Pada Acara Review Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

KEANGGOTAAN TKPKD PROV KEANGGOTAAN TKPKD PROV. JAWA BARAT (Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi) Susunan Keanggotaan TKPKD PROVINSI JAWA BARAT Ketua : Wakil Gubernur Wakil Ketua Sekretaris Daerah Sekretaris Kepala Bappeda Wakil Sekretaris Kepala BPMPD

1. Kelompok Kerja 2. Kelompok Program 3. Sekretariat Pendataan Dan Sistim Informasi Pengembangan Kemitraan Pengaduan Masyarakat Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan 2. Kelompok Program 3. Sekretariat

2 RUMAH TANGGA SASARAN HASIL SURVAI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT (SUMBER : PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS-2011)) JABAR UTARA Bekasi : 154.881 RTS Karawang : 242.466 RTS Subang : 196.950 RTS Indramayu : 248.095 RTS Cirebon : 288.088 RTS Bogor (34Kec) : 248.899 RTS Purwakarta (13 Kec) : 65.626 Sumedang (22 Kec) : 113.241 Kuningan (26 Kec) : 118.674 Majalengka (16 Kec) : 88.517 RTS Sumedang (22 Kec) : 127.440 RTS Kota Bekasi : 106.204 RTS Kota Cirebon : 27.257 RTS Kota Depok : 80.285 RTS 2 JABAR UTARA 2.044.172 RTS (47.4%) JABAR TENGAH -Bogor (6 Kec) : 315.000 RTS Bandung Barat : 159.141 RTs Kuningan (6 Kec) : 138.305 RTS Majalengka (10 Kec) : 151.947 RTS Sumedang (4 Kec) : 127.440 RTS Purwakarta (13 Kec) : 82.704 RTS Sukabumi : 347.980 RTS Cianjur 18 : 191.297 RTS Garut 26 : 203.383RTS Tasikmalaya26 : 128.685 RTS Ciamis 22 : 112.488 RTS Kota Bogor : 64.989 RTS Kota Sukabumi(21Kec):158.041 RTS Kota Bandung : 128. 852 RTS Kota Depok : 80.285 RTS Kota Cimahi : 35.278 RTS Kota Tasikmalaya : 66.228 RTS Kota Banjar : 15.915 RTS Kota Bandung : 309.991 RTS JABAR TENGAH 1.713.458 RTS (39.8%) JABAR SELATAN 553.894 RTS (12.8%) JABAR SELATAN Sukabumi (26 Kec) : 189.945 RTS Cianjur (14Kec) : 113.785 RTS Garut (16 Kec) : 98.945 RTS Tasikmalaya(13 Kec): 77.209 RTS Ciamis (14 Kec) : 74.010 RTS Sumber :- Hasil PPLS 2011 -PERDA No.7 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Wil.JABAR Bag.Utara PERDA No.28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Wil.JABAR Bag.Selatan Jumlah Total Rumah Tangga Sasaran : 4.311.524 Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, diukur dari sisi pengeluaran. (PPLS-2011)

KEBIJAKAN ACUAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PERPRES 15/2010 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KELOMPOK PROGRAM NASIONAL Program Bantuan Sosial Berbasiskan Keluarga Program Bantuan Sosial Berbasiskan Masyarakat Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil BLT, PKH, Raskin Jamkesmas, Beasiswa PNPM KUR KELOMPOK PROGRAM 4 Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

1 2 3 4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 1 2 3 4

Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga : APBN BENTUK INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT KELOMPOK PROGRAM I KELOMPOK PROGRAM II KELOMPOK PROGRAM III KELOMPOK PROGRAM IV Program/Kegiatan: Biaya Sekolah SD/SMP gratis: BOS Provinsi Pelayanan Kesehatan/ PONED dan DTP JAMKESDA Perbaikan Gizi Masyarakat Bantuan keuangan masyarakat miskin Bantuan Beasiswa Gubernur Ruang Kelas Baru Bebas Buta Huruf GEMAR/GEMPITA Gerakan Budaya Perikanan Pantai Utara & Selatan Jabar Jabar Caang Pemberdayaan Usaha Masyarakat (piloting) KCR (Kredit Cinta Rakyat) untuk modal usaha Revitalisasi Pasar Tradisional Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Diversifikasi Usaha Jabar Mengembara Membantu Masyarakat Miskin: Penciptaan lapangan kerja Masyarakat Lepas dari Kemiskinan Pengembangan Usaha Produktif Mandiri Pendampingan Usaha untuk Kemandirian Efektivitas Bantuan Sosial dan Pelayanan Publik Rumah Tdk Layak Huni Padat karya Fasilitas Transportasi Sekolah di sekitar Kawasan Industri Sinergi dengan dunia usaha CSR/TJSLP dan PKBL : 45 perusahaan besar di Jabar Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga : APBN 19

PILOTING ANEKA USAHA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PETA SEBARAN LOKASI PILOTING ANEKA USAHA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pendederan Lele dan Gurame serta budi daya ikan hias Budidaya Itik Pengembangan Agro Industri Optimalisasi Lahan Pekarangan Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil, Makanan, TPT dan Perhiasan Batu Mulia WKPP I WKPP II WKPP III WKPP IV

RENDAH 8,3% EFEKTIF/Tahun KCR (Kredit Cinta Rakyat) KCR : Kredit Program Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jaw Barat yang Dikerjasamakan dengan PT BPD Jabar Banten dengan Pola Executing yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Wilayah Jawa Barat BUNGA RENDAH 8,3% EFEKTIF/Tahun EKUIVALEN 4,5%/TAHUN Tujuan Meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil sebagai pengembangan investasi daerah; Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; Memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja. REALISASI Tahun Anggaran Realisasi s.d Mei Debitur Penyerapan TK. Usaha Mikro 2012 165.000.000.000 165.000.000.000 5.403 179.000.000.000 5.571 3.256 50.000.000.000 2013 129.578.000.000 4.255 Usaha Kecil PENGEMBALIAN 30.000.000.000 9.635 DANA TERSEDIA 245.000.000.000

PENANGANAN KEMISKINAN REVIEW PENANGANAN KEMISKINAN PROGRAM/KEGIATAN PENDANAAN APBD KELEMBAGAAN PROGRAM/KEGIATAN PENDANAAN APBN APA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI : - PENDIDIKAN - KESEHATAN - SOSIAL - EKONOMI INFRASTRUKTUR APA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI - FUNGSI POKJA DAN KELOMPOK PROGRAM - KOORDINASI APA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI : - PKH - PNPM - BLSM - BSM - RASKIN - JAMKESMAS

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN SASARANNYA No Program Sasaran 1 Program Keluarga Harapan (PKH) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin 2 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin 3 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) 4 Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin   Sekolah Dasar (SD/MI) Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK) Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana) Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

No Program Sasaran 5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelompok Masyarakat Umum   PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan PNPM Mandiri Perkotaan Kelompok MasyarakatPerkotaan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll) PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut PNPM Pariwisata Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial PNPM Generasi PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP) PNPM Neigbourhood Development (ND) Kelompok Masyarakat Perkotaan 6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 7 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Kelompok Masyarakat Miskin

RENCANA AKSI MULTI PIHAK-IMPLEMENTASI PEKERJAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2013-2018 No PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PERIODE TAHUN PIHAK PELAKSANA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Disdik, CSR. 2 Bea Siswa Pendidikan bagi murid miskin berprestasi Disdik, CSR 3 Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA Disdik, Biro Yansos 4 Pembangunan Puskesmas PONED Dinkes, CSR 5 Revitalisasi Posyandu BPMPD, Kader Posyandu 6 Jamkesda Dinkes, RSUD 7 Perbaikan gizi masyarakat miskin Dinkes, Puskesmas, RSUD 8 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) Diskimrum, 9 Pembangunan listrik perdesaan (Jabar Caang) Dinas ...... 10 Pemberdayaan Usaha Masyarakat (Piloting) Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan

PELAKSANAAN PERIODE TAHUN No PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PERIODE TAHUN PIHAK PELAKSANA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 11 Padat Karya (pembangunan Infrastruktur perdesaan) Disnakertrans, 12 Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja Disnakertrans, Disperindag 13 Membuka Lapangan Kerja Baru Disperindag, Dinas KUKM, Disnakertrans, 14 Program Transmigrasi Disnakertrans, Biro Bangsos. 15 Program Keluarga Harapan (PKH) Depsos, Dinsos, Kantor Pos, BPMPD, Bappeda. 16 Bantuan Raskin Bulog. 17 Jampersal Depkes, Dinkes 18 Jamkesmas 19 Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (SD,SLTP, SLTA, PT) Depdikbud

PELAKSANAAN PERIODE TAHUN No PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PERIODE TAHUN PIHAK PELAKSANA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 PNPM : PNPM Mandiri PNPM Perkotaan PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Menkokesra, Kementerian Terkait, Dinas Prov. terkait 21 Bantuan langsung Sementara Masyarakat ( BLSM) Menkokesra, Kantor Pos.

KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2018 Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : 43.021.826 Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata 2007-2012 : 0,745% per tahun) Tahun 2013-2018 Target Penurunan 1% per tahun 9,80 Jumlah Penduduk (2012) : 44.548.431 Jiwa Capaian Jabar 2009 : 11,96% Target Jabar (RPJMN) : 4,15% – 4,12% Tahun 2014 atau 1,56% per tahun 2018 6 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN