KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

MONITORING DAN SUPERVISI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kab
KOORDINASI AKHIR PENERIMAAN PESERTA DIDIK DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009 SD, SMP, SMK, SMA NEGERI PEMERINTAH KOTA.
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
SEBARAN KUOTA CALON PESERTA DIDIK BARU
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
SUB RAYON 07 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2012
LAPORAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
Alur Kegiatan Workshop
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
RAKOR PENGADAAN BUKU.
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2013
Tunjangan Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, & Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Ke S-1/D-IV Tahun 2015.
PELATIHAN IMPLEMENTASI
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
TAHUN PEMBAYARANPembayaran melalui dana Dekonsentrasi Provinsi Pembayaran melalui DIPA Direktorat P2TK PEMBERKASANMANUAL  DIGITAL/DAPODIK.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN/INDONESIA PINTAR
MEKANISME PENDATAAN CALON PESERTA UN SMP DINAS PENDIDIKAN KAB. GRESIK
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan
Oleh : Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PKH
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PETUNJUK PENGUSULAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
Oleh : Mohammad Muhlisin Mufa Kasi Pendidikan Madrasah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kartu Indonesia Pintar
Jl. Pahlawan No. 100 Telp/Fax ,
Program Indonesia Pintar
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Paparan Sekretaris jenderal pada Rakor BSM Kemdikbud Bantuan Siswa Miskin KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 2 Juli 2013

Daftar Isi 1 Pengantar 2 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2

1 Pengantar 3 3

Pengantar (1/2) Kebijakan mengurangi subsidi BBM akan berdampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian Nasional  Tingkat inflasi akan meningkat. Dengan kenaikan BBM Premium sebesar Rp. 2.000 dan BBM Solar sebesar Rp. 1.000, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai 7,2%. Dampak terbesar akan dirasakan oleh masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah, dan diperkirakan, paling tidak akan berdampak pada kehidupan ekonominya selama 5 bulan  angka kemiskinan akan meningkat. Pada akhir tahun 2013, diperkirakan pada kisaran 11,85 -12,10%. 4

Pengantar (2/4) …pengalaman tahun 2005 dan 2008: inflasi terjadi dalam jangka waktu sementara saja setelah kenaikan harga BBM… 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Apr - 04 Jul Oct Jan 05 06 07 08 09 Inflasi Tahunan Premium/solar naik dari 1810/1650 menjadi 2400/2100 naik dari 2400/2100 menjadi 4500/4300 Premium naik dari 4500 menjadi 6000 Premium turun dari 6000 menjadi 4500 Sumber : Bappenas 2013 5

Pengantar (3/4) ...kenaikan harga BBM pada tahun 2005 menyebabkan angka kemiskinan meningkat dari 15,97% menjadi 17,75 %... Premium naik dari 4500 menjadi 6000 Premium/solar naik dari 1810/1650 menjadi 2400/2100 Premium turun dari 6000 menjadi 4500 Premium/solar naik dari 2400/2100 menjadi 4500/4300 Sumber : BPS 6

Pengantar (4/4) Disiapkan 2 paket program untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin : Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S): RASKIN (beras untuk keluarga miskin) PKH (program keluarga harapan) BSM (bantuan siswa miskin) Program Khusus: BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) Program infrastruktur dasar Program dilakukan secara: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah. 7

Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 8 8

Keberlanjutan Pendidikan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran (Susenas 2011) Tingkat putus sekolah lebih tinggi pada kelompok pengeluaran (konsumsi) yang lebih rendah.. Waktu kritis: saat akhir (Mei-Juni) dan awal tahun ajaran (Juli) terutama saat transisi jenjang pendidikan SD  SMP; SMP  SMA/SMA. Persentase (%) Kuantil Pengeluaran 5 (tertinggi) Kuantil Pengeluaran 4 Kuantil Pengeluaran 3 Kuantil Pengeluaran 2 Kuantil Pengeluaran 1 (terendah) Lama (Tahun) Bersekolah Sumber: Susenas (2011) 9

Tujuan dan Manfaat Program BSM Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan program: Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah universal. Manfaat Program: Anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di seluruh jenjang dapat dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2013, yaitu APM SD/MI = 95,8%, APM SMP/MTs = 80,1%, APK SMA/SMK/MA = 82,0%. 10

Contoh Data TNP2K Usia Sekolah Kab Kepulauan Seribu Desa Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Data sudah sesuai dengan DAPODIK DATA BDT (TNP2K)   DAPODIK nama_anak alamat desa umur nama_sekolah desa_sekolah kecamatan_sekolah SAPRIYADI PULAU TIDUNG RT 004 RW 04 NO. 33 Pulau Tidung 14 SMP NEGERI 241 Kepulauan Seribu Selatan WITRI PULAU TIDUNG RT 001 RW 03 NO. 11 11 SD NEGERI PULAU TIDUNG 02 PG WAHYU PRATAMA PULAU TIDUNG RT 004 RW 02 13 SITI ROHMAH PULAU TIDUNG RT 002 RW 04 NO 04 5 LIDIYANA PULAU PAYUNG RT 005 RW 04 12 M. AKBAR PULAU TIDUNG RT 004 RW 003 NO 16 JULIANTO PULAU TIDUNG RT 001 RW 001 NO 27 NURHAYATI PULAU PANGGANG RT 001 RW 03 NO 26 RIA AMANAH PULAU PANGGANG RT 005 RW 02 NO. 34 16 M. SARLUBIS PULAU TIDUNG RT 001 RW 03 NO 04 17 Jika belum sesuai (TIDAK MATCH) , tidak muncul nama sekolah perlu diverifikasi di lapangan (kelurahan/ desa/ kecamatan) sesuai dengan alamat tertera anak usia sekolah tersebut. Catatan: 1. Data yang di matchkan BDT dan TNP2K dengan kriteria sbb: - kesamaan wilayah kab/kota - kesamaan nama ibu kandung - kesamaan bulan dan tahun lahir - kesamaan 10 karakter nama depan (Dengan menghilangkan tanda baca / fonem) 2. Dikemas dalam bentuk CD dan di password oleh TIM BSM KEMDIKBUD di pilah “status anak” dan usia sekolah (5-20 tahun) 11 11

Bantuan Siswa Miskin (BSM) Perkembangan Sasaran BSM 2008 - 2013 Membawa KPS ke sekolah tempat siswa terdaftar untuk di calonkan sebagai penerima manfaat Program BSM ∆ 143% Syarat penerima BSM: Orangtua siswa terdaftar sebagai Peserta Program Keluarga Harapan. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu. Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari Rumah Tangga Miskin atau memiliki 3 saudara yang berusia dibawah 18 tahun. ∆ 137% ∆ 81 % ∆ 45 % Kenaikan sasaran BSM pada APBN-P 2013 untuk mengurangi beban orang tua siswa yang terkena dampak inflasi kenaikan BBM yang diperkirakan mencapai 7,2%. Harga satuan BSM jenjang SD 225.000/ siswa/semster, jenjang SMP 75.000/siswa/semester SMA dan SMK 500.000/siswa/semester 12

Rancangan Penyaluran BSM di Kemdikbud RINGKASAN Rancangan Penyaluran BSM di Kemdikbud 13 Juni 2013 Sosialisasi dimulai 1 4 24 Juni 2013 RTM mulai mendaftarkan siswa ke Sekolah 6 14-19 Ags 2013 Dinas menyampaikan Data BSM ke Kemdikbud 8 15-22 Ags 2013 Kemdikbud mengirim daftar penerima BSM ke Dinas dan Lembaga Keuangan 3 21 Juni 2013 Surat Kemdikbud Ke Dinas Pendidikan Surat Kemdikbud ke Mendagri 26 Ags 2013 Mulai Penyaluran BSM 9 5 1 Juli 2013 Sekolah mulai menyampaikan data BSM ke Dinas Kab/kota Rakor antara Kemdikbud dengan Dinas Pendidikan 7 15 Ags 2013 Kemdikbud menetapkan penerima BSM 2 18-30 Juni 2013 Sinkronisasi Data TNP2K-DAPODIK DIPA BSM APBN-P terbit 25 Juni 2013 DIPA Safeguarding BSM (sedang dibahas) 13

Tugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM RINGKASAN Tugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM KEMDIKBUD 1 Sosialisasi melalui media cetak & elektronik mulai 13 Juni 2 Membuat Surat Edaran 21 Juni 3 Bersama TNP2K melakukan sinkronisasi/maching data 18-30 Juni 4 Menyelenggarakan Rakor 1 Juli 5 menetapkan penerima BSM 15 - 20 Agustus 6 Mengirim daftar penerima BSM ke Dinas dan Lembaga Keuangan 15 - 22 Agustus DISDIK KAB/KOTA 1 Sosialisasi ke sekolah tentang mekanisme penyaluran BSM mulai Juni 2 Mengkoordinasi sekolah agar siswa yang keluarganya menerima KPS mendaftar sebagai calon penerima BSM mulai 24 Juni 3 Menyampaikan rekap penerima BSM ke Kemdikbud 14-19 Agustus SATUAN PENDIDIKAN 1 Mencatat Calon Penerima BSM berdasarkan KPS atau SK-RTM (pengganti KPS) dan Kartu Calon Penerima BSM 24 Juni – 2 Agustus 2 Bersama Komite, sekolah mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria BSM dari keluarga yang tidak menerima KPS 24 Juni – 2 Agustus Merekap penerima KPS untuk dilaporkan ke Dinas kabupaten/Kota LEMBAGA KEUANGAN 1 Distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sampai di rumah tangga 7-30 Juni 2 Membuat account penerima BSM 16-25 Agustus 3 Pembayaran BSM Mulai 26 Agustus 14

Bahan sosialisasi BSM 1. Srat-surat tentang BSM 2. Poster 3. Leaflet 4. Buku pegangan P4S 5. CD Data Sasaran Siswa Penerima KPS 1. Surat Kab/kota 21 Juni 2. Surat Mendagri 21 Juni 3. Telegram Mendagri ke kab/kota 4. Surat susulan Wamendikbud Kab/kota 2. Poster 5 eks untuk perserta worksho Sejumlah sekolah, Dinas, akan dikirim melalui Lembaga Keuangan Diberika pada saat workshop 15

Sistem Pengaduan BSM MASYARAKAT dan SEKOLAH SMS GATEWAY UKP4 SMS : 0857-7111-7000 POSKO PENGADUAN Pusat Informasi dan Humas POS PENGADUAN Ditjen DIKDAS POS PENGADUAN Ditjen DIKMEN POS PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN Kabupaten/Kota MASYARAKAT dan SEKOLAH 16

Bagaimana Cara Melapor? Melalui Pos Pengaduan (Pusat, Ditjen, Dinas) Melalui Laman Bantu Sekolahku ...... Diharapkan Dinas Pendidikan membentuk Pos Pengaduan

Posko Pengaduan MEDIA LAYANAN KONTAK CALL CENTER : 177 atau 021-5703303 FAKSIMILE 021-5733125 SMS 0811-976929 EMAIL pengaduan@kemdikbud.go.id Help Desk Gerai Informasi dan Media Gedung C Lantai 1 Kemdikbud 18

Bantu Sekolahku 19

Hal-hal yang Mungkin Dilaporkan Tidak mendapat KPS KPS tidak diakui/ditolak Kekurangan Kouta BSM Nilai BSM tidak sesuai Terlambat menerima BSM Tidak terdaftar BSM di penyalur .... 20

Terima Kasih