Surabaya, 30 April 2009 Departemen Perdagangan 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG : SEBUAH PENGANTAR
Advertisements

Strategi Nasional Literasi Keuangan
PENYIMPANAN DAN PENGGUDANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
IMPROVING THE ENABLING ENVIRONMENT FOR SUGAR AND BIOETHANOL INDUSTRY COMPETITIVENESS Oleh : SUBIYONO Direktur Utama PTPN X (Persero) Jakarta, 21 Mei 2011.
Dasar Hukum dan Persyaratan Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis di Lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Jakarta, 28.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
AKUNTANSi AKUNTANSi AKTIVA TETAP AKTIVA TETAP.
Kualitas Gula Konsumsi: Tuntutan Konsumen
PENDAPATAN NASIONAL Pertemuan ke
PENDIDIKAN SOSIAL GEOGRAFI KELAS VIII
KEBIJAKAN BUMN GULA DALAM MEMPRODUKSI GULA KRISTAL PUTIH
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SNI GULA KRISTAL PUTIH
SKEMA PENERAPAN SISTEM KEAMANAN PANGAN PADA TIAP TAHAPAN PRODUKSI
ARSITEKTUR PERBANKAN indonesia (api)
PRICING MECHANISM & FUTURE MARKETS
RUANG LINGKUP ANALISIS MAKRO EKONOMI
ANALISIS VALUE CHAIN.
Prospek dan Kebijakan Industri Rotan Indonesia: AKAN DIBAWA KE MANA?
Ketahanan dan Keamanan Pangan Klaster AGRO The food chain.
Kebijakan Kompensasi Subsidi BBM Dalam Perspektif Masyarakat Konsumen
KEBIJAKAN HARGA.
Contoh Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia
KAPASITAS PRODUKSI GULA
Capt. Dr. Anthon Sihombing (Anggota DPR RI Fraksi Golkar)
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
DISAMPAIKAN DALAM ACARA FORWAKOP 28 JULI 2009
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
IV. ANGGARAN PRODUKSI Pengertian Anggaran Produksi
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
ILMU EKONOMI LAHIRNYA ILMU EKONOMI ISTILAH MASA SILAM BATASAN.
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
KEBIJAKAN IMPOR PANGAN
Perekonomian Indonesia
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI
Perkembangan Inflasi di Kota Surabaya
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN URUSAN LOGISTIK.
Topik 11 KEBIJAKAN HARGA PRODUK PERTANIAN
Arah Kebijakan Persusuan
PENYEDIAAN DAGING NASIONAL
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
Materi-7 KEBIJAKAN EKSPORT & IMPORT (Kaitannya dengan Pertumbuhan Penduduk, Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Gizi) OLEH Zuraidah Nasution, Dr. Ir. MKes.
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Arah Kebijakan Persusuan
Pertemuan 8 Pengembangan Sistem
Arah Kebijakan Persusuan
BAHAN MENTAH.
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
SISTEM MONETER & PERBANKAN NASIONAL
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Perekonomian Indonesia
RAPAT KERJA INTENSIF AGRO MARITIME INDONESIA (IAM INDONESIA)
Arah Kebijakan Persusuan
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
Masalah – masalah EKONOMI INTERNASIONAL
Hukum Investasi dan Pasar Modal
PRAKTIK KERJA MANAJEMEN PRODUKSI GULA KRISTAL PUTIH DI PABRIK GULA MADUKISMO BANTUL Oleh : Yoanes Krisostomos Nargy Justra Septarisco.
KEBIJAKAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TA 2018
SEMINAR HASIL PENELITIAN IPB
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Penentuan Biaya Bahan Baku
Transcript presentasi:

Surabaya, 30 April 2009 Departemen Perdagangan 1

1.Gula sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan. 2.Karena memiliki nilai strategis, maka (sesuai Keppres 57/2004) Gula ditetapkan sebagai Barang Dalam Pengawasan, 3.Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani tebu dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan industri pergulaan nasional, diterbitkan SK MPP No. 527/2004. Dalam SK 527 tsb juga mengatur mengenai Harga Dasar Gula Petani yang terus disesuaikan setiap tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tebu. 2

3

a.Produksi Gula Kristal Putih (GKP) meningkat dari ton tahun 2004 menjadi ton tahun 2008 dan ditargetkan ton tahun 2009 b.Pengadaan GKP melalui impor menjadi terkendali, telah memberikan dampak positif terhadap program swasembada gula. c.Petani terlindungi dan harga di tingkat petani stabil (tidak berfluktuasi) sesuai HPP yang ditetapkan secara periodik. d.Sebagian kualitas gula yang dihasilkan masih rendah. e.Harga di tingkat konsumen sering berfluktuasi pada bulan- bulan tertentu (terutama di luar musim giling). f.Mekanisme perdagangan gula dalam negeri cenderung oligopoli di mana sebagian stok sering dikuasai pedagang. g.Kondisi Pabrik-pabrik Gula milik PTPN sebagian besar masih menggunakan mesin tua. 4

Pemerintah telah melakukan pengkajian terhadap SK MPP No. 527/004 melalui forum diskusi dalam wadah DGI, dengan kesimpulan bahwa SK 527/2004 masih akomodatif melindungi petani tebu dan menunjang tercapainya Swa Sembada Gula nasional, namun perlu langkah-langkah sebagai berikut : a.Guna memenuhi tuntutan konsumen untuk mendapatkan gula yang berkualitas baik, maka ke depan kualitas gula dikelompokan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu : Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan ICUMSA < 80 Gula Kristal Putih (GKP) dengan ICUMSA Gula Kristal Mentah (GKM) dengan ICUMSA > 300 Catatan : Untuk Impor GKM ICUMSA > 1200 sesuai dengan Keputusan Menteri. Diharapkan ke depan tidak ada lagi membedakan GKP dan GKR, yang membedakan hanya ICUMSA. 5

b.Dalam rangka meningkatkan kualitas gula tersebut di atas maka revitalisasi pabrik-pabrik gula milik PTPN khususnya peremajaan mesin harus terealisir sehingga produksi gula di Jawa dapat menghasilkan rendemen dan kualitas gula lebih baik dari sekarang. c.Perlu adanya stok penyangga dalam rangka mencegah anjloknya harga di tingkat petani pada masa musim giling dan menghadapi kelangkaan gula di luar musim giling, sehingga terwujud stabilitas harga di tingkat konsumen dan terjangkau. d.Untuk menyamakan persepsi terhadap data konsumsi nasional maka perlu dilakukan pengkajian kebutuhan gula secara nasional oleh lembaga surveyor independent yang didukung oleh semua Stake holder. 6

Sumber : DGI, DEPDAG 7

Ket : Data Bulan April 2009 s.d tanggal 21 Sumber : BPS 8

Sumber : DEPDAG Ket : Data Bulan April 2009 s.d tanggal 28 9

Sumber : DGI, DEPDAG Target Swasembada Gula 10