MENAGIH JANJI: TRANSFORMASI RRI DAN TVRI MELALUI UU RTRI Oleh: Masduki.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
Advertisements

Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
Advokasi Orang Rimba Kelompok A.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Draft RUMUSAN REKOMENDASI
Baleg, 29 November Proses Penyusunan Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan VII dan VIII
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
TUGAS HTN Nama kelompok : Wulandari ( )
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PRESENTASI DIREKTUR UTAMA Rosarita Niken Widiastuti
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Program Majelis Diktibang Bidang IV
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Farli Elnumeri, Presiden ISIPII
Universitas Padjadjaran
HIBAH PENELITIAN TENTANG MUHAMMADIYAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF.
Advokasi Kebijakan Publik
KONSTITUSI & RULE OF LAW
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Diklat Legal Drafting, 16 April 2016
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Lembaga Legislatif Indonesia
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
Presiden dan DPR.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Pembuatan dan Komunikasi Kebijakan
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
HUKUM TATA NEGARA.
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Sistem Penyiaran di Indonesia
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
MeMAHAMI SYSTEM KEBIJAKAN PUBLIC, MENGOLAH DATA DAN MENYEBAR INFORMASI
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LPP Lokal: Di persimpangan Jalan
KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

MENAGIH JANJI: TRANSFORMASI RRI DAN TVRI MELALUI UU RTRI Oleh: Masduki

Perkenalan Rumah Perubahan LPP (RPLPP) adalah inisiatif menggalang dan merepresentasi sikap publik untuk transformasi lembaga penyiaran publik di Indonesia (RRI dan TVRI, serta LPP lokal) agar sesuai dengan semangat dan prinsip demokratisasi. RPLPP adalah organisasi masyarakat sipil, nirlaba dan bekerja secara independen untuk merancang dan memformulasi regulasi penyiaran publik dan dukungan 1 juta suara bagi percepatan pembahasan RUU RTRI di parlemen. Didirikan 23 Februari 2013 di Yogyakarta. RPLPP berkeyakinan bahwa perubahan mendasar RRI dan TVRI hanya bisa dilakukan melalui UU tersendiri sebagaimana dimiliki lembaga penyiaran serupa di negara-negara maju.

Konflik: Permanen & Terbuka

Ciri Organisasi Krisis SDM suka ‘mengeluh’, menyalahkan orang lain, mayoritas berada diatas usia produktif Pimpinan puncak tak solid, berganti-ganti Intervensi politik praktis yang tinggi Anggaran naik, produktifitas menurun Malpraktek kinerja: kesalahan ‘disengaja’

Diskusi awal… Mengapa TVRI dan RRI? ASSET NEGARA 5-7 T, posisi strategis sebagai ‘media utama’ Mengapa perlu UU tersendiri? UU Penyiaran tidak memadai, PP tidak kuat saat konflik regulasi dengan UU terkait: Keuangan, Kepegawaian Benchmark: Thailand dan Australia, Kanada Sudah ada usul inisiatif Komisi I DPR, masuk Prolegnas 2013

UU RTRI telah masuk Prolegnas 2013

Menggalang Dukungan Nasional dan Internasional

Studi Akademik

Position Paper & Tandatangan Publik

Aksi Publik, Petisi Online, Relawan Diskusi tokoh dan pemerhati LPP di Pacitan tentang Permasalahan LPP

Pelatihan web2 100_8023

www.penyiaranpublik.org Database pengetahuan terkait LPP dunia Masduki, Dewan Pendiri RP LPP, membahas kampanye advokasi via daring (online) Database pengetahuan terkait LPP dunia Ruang konsolidasi dukungan untuk percepatan pembahasan RUU RTRI Update peristiwa perkembangan LPP di Indonesia & Dunia

Proses Kerja Drafting Riset lapangan RRI, TVRI, LPP Lokal Studi dokumen regulasi penyiaran publik terbaik di dunia Lokakarya manajemen kelembagaan LPP bersama pakar dan praktisi Kampanye publik: portal online, petisi, tim relawan, kolaborasi NGO FGD, drafting, sosialisasi, buku

Lima Isu Krusial Bentuk dan posisi kelembagaan yang kuat, independen, profesional: menganut prinsip universal lembaga penyiaran: BBC, ABC, TPBS Manajemen SDM dan tata kelola keuangan Penggabungan RRI-TVRI menjadi RTRI Akses publik di semua tingkat struktural: model lelang jabatan terbuka profesional Standar program siaran-ombudsman konten

Materi Inti Draft RUU RTRI 94 pasal, akses publik semua lini Lembaga Negara Non-Struktural: Independen, profesional bukan lembaga birokrasi Dewan Penyiaran Publik (11 orang) & Dewan Eksekutif (Dirut, Wakil Dirut), terbuka untuk publik, termasuk Kepsta daerah Standarisasi kompetensi SDM multitasking, uji kompetensi ulang seluruh SDM: UU ASN