RAPAT KOORDINASI KA.KANWIL DAN KA.KANKEMENAG KAB/KOTA TANGGAL 8 OKTOBER 2014 TOHAR BAYOANGIN KA.KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Elektronika
Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Hotel Juli 2013.
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Mengapa perlu manajemen data?
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
OLEH DRS. H. KHAERUDDIN, MA KA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel 29 Mei 2014.
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASJID DAN MANAJEMEN KEUANGAN MASJID
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
5 (LIMA) NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PANDUAN.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Splash Hotel 30 Mei 2014.
Peranan Penyuluh Agama Dalam Upaya Meningkatkan
KKP KELAS I SOEKARNO HATTA
SISTEM INFORMASI Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov.Aceh
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Melalui Aspek Idarah, Imarah dan Riayah
Optimalisasi pelayanan prima peran KUA dan madrasah dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM M. Ali Zakiyudin Sidrap, 18 Februari 2015.
PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
SEKSI KELEMBAGAAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH AKREDITASI MADRASAH
Upaya Peningkatan Mutu Tenaga
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peran pemerintah dalam pembinaan kemitraan umat islam
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Panduan Pemenuhan Beban Mengajar Guru PAI
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
Penerapan Manajemen “Tertib Administrasi” Dalam Upaya Optimalisasi
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BIRO TATA PEMERINTAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
REVIEW PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN TEKNIS PERSIAPAN UPDATING DATA
Oleh : Drs. H. Handarlin Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri
PENGUATAN TEKNIS TENAGA PENGOLAH DATA MTS/MA
EMIS SEMESTER GANJIL TP. 2015/2016
MEKANISME PENDATAAN EMIS
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Drs. H. Masdjuri, M.Si Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah
KEBIJAKAN PENDATAAN PENDIDIKAN MADRASAH Education Management Information System ( E M I S ) Drs. H. Asep Ismail, M.Si. (Kepala Kantor Kementerian.
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
PENINGKATAN AKSES, MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MADRASAH
EVALUASI PENDATAAN EMIS MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016
 Sistem pengukuran kinerja merupakan kunci untuk memandu dan menguji hasil dari proses perbaikan, tetapi tidak mengindikasikan bagaimana suatu proses.
Kantor Wilayah Kementerian Agama
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
H. Ach. Saiho, S.Ag., MA. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
EVALUASI DATA EMIS MADRASAH GENAP 2018/2019
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI KA.KANWIL DAN KA.KANKEMENAG KAB/KOTA TANGGAL 8 OKTOBER 2014 TOHAR BAYOANGIN KA.KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Optimalisasi capaian tugas dan fungsi dari setiap penyelenggaraan Bidang dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/ Kota belum mengembirakan hasilnya karena itu masih perlu kita tingkatkan yang berbasis pada Produktivitas, sehingga kinerja sangat diperlukan optimal dan dapat dicapai secara priodik dan terukur capaiannya waktu ke waktu.

2. Penyelenggara Administrasi masih terkesan lambat dan tidak berorientasi pada pelayanan prima, sehingga diperlukan perubahan tata kelola dan upaya tertib administrasi dilevel dan satuan yang ada dilinggkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama kabupaten Kota dan SOP sangat diperlukan.

3. Manajemen Penyelenggara Ibadah Haji baik aspek kelembagaan dan pengelolaan asrama haji belum optimal, kebersihan, peningkatan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji perlu kita tingkatkan. perubahan terhadap mindset dan Biro/Travel penyelenggara Haji, untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum terhadap kasus penyelenggaraan Ibadah Haji agar memberikan efek jera dan mampu melindungi calon jemaah haji dari praktek penipuan berkedok Haji Plus atau lainya.

4. Tampilan Madrasah perlu mendapat perbaikan bagi segenap warga Madrasah/Pondok Pesantren, RA, TPA, MDA dsb kesan kumuh tidak terawat dapat dieleminir sehingga tampilan Madrasah sejajar dengan penyelenggaraan pendidikan lainya. Saya berharap semua madrasah Negeri /Swasta Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi kepada Madrasah masing-masing wilayahnya dan laporan secara priodik sebelum dan sesudah akan dievaluasi Kepala Bidang /Pembimas masing-masing.

5. Rendahnya minat guru untuk mengajar, ketidak mampuan guru mengatasi kesulitan kerena kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas ke Madrasah/ Pondok Pesantren masih diindikasikan dengan evaluasi sehingga guru lebih cenderung dengan resah serta belum optimalnya penyelenggaraan administrasi TIK dengan memaksimalkan data EMIS

6. Mensosialisasikan Biaya Nikah, karena banyak masyarakat belum mengetahui berapa sebenarnya biaya nikah di Kantor KUA atau diluar Kantor KUA serta diharapkan Kan.Kemenag Kab/Kota untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral seperti : LPPSN, LPTQ, PHBI, FKUB, dll.

7. Tampilan sebagian KUA belum mencerminkan yang tertata rapi, bersih, lingkungan yang sehat dan mengedepankan kinerja sebagai pilar utama pengelolaannya perlu membangun kordinasi lintas sektoral.

8. Secara khusus mohon ma’af saya kutipan-kutipan dari apapun dan alasan apapun akan menjadi catatan kelam bagi kita yang mesti diberhentikan dan dirubah secara terencana dan sistematik, karena ini menjadi pekerjaan bagi kita masing-masing, kita stop mulai dari sekarang.

9. Penandatanganan fakta integritas yang kita lakukan hari ini agar Kankemenag Kab/Kota menindak lanjuti di Kab/Kota masing-masing.

10. Kontrak kebersihan dan tampilan- tampilan Kankemenag Kab/Kota, KUA, Madrasah segera di respon termasuk disiplin jam dinas kerja, mudah-mudahan terlaksana dengan baik, salam untuk KTU, Kasi, KUA dan Ka.Madrasah.

11. Mohon izin Bapak Kankamenag Kab/Kota, kalau saya dan Kabag, Kabid, Pembimas tidak memberitahukan akan melakukan supervisi ke Kab/Kota masing- masing.

12. Ada bantuan sesuai dengan amal ibadah masing-masing TERIMA KASIH