Media Massa, Keterbukaan Informasi dan Kekuasaan Negara Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

MK Manajemen Industri Media Cetak Oleh Usman Yatim
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
TUGAS DAN WEWENANG JAM DATUN.
UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
Eksistensi Komunikasi Menghadapi Bencana Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta, 29 April
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Perkembangan Pers di Indonesia
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Keterbukaan Informasi Publik
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Drs. I Made Arjana Gumbara
Hukum Etika Pers Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
Dinamika Pendidikan Komunikasi
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
Oleh : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
POKOK POKOK UNDANG UNDANG KIP DAN BUDAYA DOKUMENTASI
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9 PRINSIP DASAR JURNALISME PENYIARAN
Media dan Masyarakat di Tengah Arus Demokrasi
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Fungsi Komunikasi dalam Penanganan Bencana Dr
Daftar Informasi Publik
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN2014
Universitas Sumatera Utara Medan
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Komunikasi Internasional Dalam Pelembagaan Budaya Indonesia
Media cetak di Indonesia
Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik disampaikan dalam Diskusi Buku “Media dan Komunikasi Politik” di Universitas Mercu Buana –Jl. Menteng Raya.
Eksistensi Media Dalam Pemberantasan Korupsi
Komunikasi Tradisional Versus Keterbukaan Informasi
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Media Baru , Kebebasan Informasi dan Demokrasi di Kalangan Generasi Muda Oleh Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEPADAN
Oleh : Dr. Eko Harry Susanto
Pengelolaan Web Info Publik ITB
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
MENUJU KEMERDEKAAN PERS
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
RUU KMIP dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengelolaan Web Info Publik ITB
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Media Massa Untuk Menyelamatkan Lingkungan
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Transcript presentasi:

Media Massa, Keterbukaan Informasi dan Kekuasaan Negara Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Disampaikan dalam Seminar Nasional ISKI Padang, 25 November 2013

Pendahuluan Reformasi politik tahun 1998 menuntut media massa harus mengedepankan nilai - nilai demokratis dan bebas dari tekanan pihak manapun

Pendahuluan Substansi kebebasan berekspresi dan tarnsparansi informasi, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Budaya ketertutupan masih mendominasi

Pendahuluan Kekuasaan negara masih berkeinginan mengontrol media massa secara terselubung di era reformasi, Tetapi pilihan untuk menegakkan transparansi dan independensi media tetap harus dijaga.

Legalitas Independensi Media Massa UU No.40/1999 tentang Pers dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, media massa harus independen, transparan dan lepas dari tekanan pihak manapun yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik.

Regulasi Transparansi Informasi Informasi publik tidak tersedia, padahal sangat urgens untuk segera disampaikan kepada publik. Informasi terlambat diberikan, padahal jurnalisme menuntut kecepatan. Informasi diklaim rahasia secara sepihak (4) Mekanisme pelayanan informasi yang buruk Akses informasi yang asimetris: hanya wartawan yang dekat dengan pejabat tertentu yang mendapatkan informasi atau dokumen

Regulasi Transparansi Informasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah memberikan informasi publik yang transparan kepada media massa menyangkut kinerja dan pertanggungjawabannya kepada rakyat.

Klasifikasi Informasi Informasi yang Wajib Diumumkan secara berkala Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saa Informasi Yang Dikecualikan

Penutup Media mempunyai posisi strategis dalam bernegara. Membangun karakter media independen dan transparan dibutuhkan niat baik kekuasaan negara

Daftar Pustaka Anokwa, Kwadwo, Carolyn A. Lin and Michael B. Salwen International Communication : Concepts and Cases, Wadsworth Publishing Blake, Reed H and Edwin O. Haroldsen A Taxonomy of Concept in Communication, New York : hasting House Publisher. Majalah Tempo “ Surat Dari Redaksi “Menjaga Independensi”, Jakarta : Majalah Tempo 30 Juni 2013 Manan, Bagir Politik Publik Pers, Cetakan Pertma, Jakarta : diterbitkan oleh Dewan Pers