REINVENSI BANTUAN LUAR NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Utang Negara.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Efektivitas Organisasi (Pertemuan ke-2)
Lembaga keuangan Internasional Anggota :
TEORI CSR.
GOOD GOVERNANCE.
KEMISKINAN DESA, URBANISASI, DAN TRANSFORMASI PERTANIAN
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
MANAJEMEN HASIL KARYA KEORGANISASIAN “EFEKTIVITAS ORGANISASI”
EKONOMI PEMBANGUNAN P. KEBAN.
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
Keragaman dan Karakteristik Negara Berkembang
ARUS DANA INTERNASIONAL
Ekonomi Politik PEMBANGUNAN UTANG LUAR NEGERI.
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIOAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Oleh : Edwin Karim, SE., MM M-UKM.
Pembangunan Komparatif: Perbedaan dan Persamaan di Antara Negara Berkembang Ekonomi Pembangunan.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
DOSEN : H. R MARWAN INDRA SAPUTRA,SE. Msi/ Aris T,SE.MM.
ARUS DANA INTERNASIONAL
Hutang Luar Negeri.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Good Governance Etika Bisnis.
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN “UTANG LUAR NEGERI”
EFEKTIVITAS ORGANISASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POLICY FOCUS AREAS.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)
PERUBAHAN DAN PERTUMBUHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Efektivitas Organisasi (Pertemuan ke-2)
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
CAPACITY BUILDING MARTINA P. DIAH, S.AP, M.AP.
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Teori Ekonomi Politik Maryunani.
Kebijakan moneter.
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PERTEMUAN 11.
BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
EKSPOR IMPOR.
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
TEORI CSR.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
AUDIT SEKTOR PUBLIK TINJAUAN MENYELURUH 12/1/2018 overview.
FOREIGN AID SAN YUAN SIRAIT BP BANTUAN LUAR NEGERI Magister PPn Angkatan XV Universitas Andalas Buku Development Planning by W Arthur Lewis.
3/23/ Model Pembangunan Ekonomi Dosen: Dr. Sri Endang Kornita, SE, MSi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Pekanbaru 2018.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

REINVENSI BANTUAN LUAR NEGERI P. KEBAN

Pertentangan mengenai “sistem bantuan” merebak secara universal. PENDAHULUAN Pertentangan mengenai “sistem bantuan” merebak secara universal. Klaim UNDP: ‘‘bantuan internasional adalah senjata yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan.’’

DONOR DAN PEMBERIAN LAYANAN Dukungan donor eksternal menyokong reformasi pelayanan publik. Donor menyuplai 20% risorsisnya untuk lebih dari 60 negara miskin, > 40% dari risorsis publik di 30 negara (Bolivia, Madagaskar, Nepal, dan Tanzania.

LANJUTAN… ‘‘Kemiskinan dapat direduksi jika negara berkembang dapat mendisain dan mengimplementasikan rencana dengan baik– serta negara kaya mampu meningkatkan dukungan. “Banyak strategi nasional memerlukan dukungan internasional. Sayangnya, sistem internasional sangat lemah karena lemahnya aturan dan penataan institusi global untuk mengubah komitmen menjadi aksi’’

LANJUTAN… “Bantuan telah mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki tata pemerintahan dan meningkatkan akses kepada pelayanan publik.’’ ‘‘Namun beberapa bagian dari sistem internasional teramat rumit, tidak efisien, atau tidak bekerja sama sekali. mereka harus berubah.”’… The Department for International Development (DFID)

LANJUTAN… Polemik mengenai ekspektasi & frustrasi terhadap sistem bantuan kemudian memunculkan opini mengenai apa yang sedang terjadi dengan bantuan LN, apa yang akan terjadi, apa yang dapat dilakukan, dan apa yang harus terjadi. Satu hal yang pasti: sistem bantuan yang ada sekarang tidak bekerja dengan baik. Meskipun ada ketidakpuasan dengan sistem namun volume bantuan meningkat.

Negara miskin memerlukan ‘‘big push’’ melalui bantuan LN untuk bisa keluar dari ‘‘poverty trap.’’ Jefrey Sachs dalam The End Of Poverty: ‘‘Ketika orang merasa….putus asa, mereka memerlukan pendapatannya, atau hal lain, hanya untuk bertahan. Tidak ada margin pendapatan yang dapat diinvestasikan untuk masa depan. inilah alasan utama mengapa orang yang paling miskin paling rentan terjebak dengan angka pertumbuhan ekonomi yang rendah/negatif. Mereka terlalu miskin untuk menabung dan mengakumulasi modal agar keluar dari kondisi yang ada”.

LANJUTAN… Jefrey Sachs: rendahnya pertumbuhan dan kegagalan mencapai MDG’s lebih karena jebakan kemiskinan ketimbang pemerintah yang buruk (bad government). Sachs: “klaim bahwa korupsi afrika sebagai sumber utama dari persoalan jebakan kemiskinan tidak seturut dengan pengalaman praksis”.

Klaim Bank Dunia & IMF: pemerintah di negara-negara miskin itu jelek dan barat harus bersentuhan dengan pemerintah yang burutk – memaksa mereka untuk mengubah skema bantuan.

LEMBAGA BANTUAN: MENGAPA ADA? Mengapa harus ada lembaga donor? Mengapa ada banyak? Mengapa jenisnya berbeda (NGO, lembaga bilateral dan multilateral, bank pembangunan)? Mengapa bantuan LN tidak ditransfer secara langsung dari satu donor tunggal ke penerima tunggal?

LANJUTAN… Dalam bantuan LN, hanya donor yang memiliki kewenangan politik dalam proses pembuatan keputusan. donor dapat menjatuhkan keputusan pada resipien, tanpa resipien memiliki hak suara dalam proses pembuatan keputusan itu.

LANJUTAN… Pada level fungsional: peran lembaga donor dikaji dari konten aktivitasnya. lembaga donor memberikan barang dan jasa kepada negara berkembang (misalnya makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan pengetahuan).

LANJUTAN… Peran dari lembaga donor: memecahkan problem kepemilikan (the ownership problem). Hal ini dilakukan melalui mediasi kepentingan atau preferensi diantara “donor” dan “resipien”.

LANJUTAN… Mengapa semua organisasi bantuan (aid organization) tetap eksis dan bahkan menjamur walaupun keberadaannya tidak efektif dalam membebaskan negara berkembang dari jerat kemiskinan?

LANJUTAN… Kegunaan lembaga bantuan: terletak pada proses mediasi pelayanan diantara donor dan resipien. Kinerja lembaga bantuan tidak seharusnya dinilai dalam kaitan dengan perbaikan kesejahteraan di negara berkembang tetapi lebih terkait dengan efisiensi dan efektivitas dari proses mediasi tersebut.

PENDAHULUAN Bantuan (aid)—redistribusi income – adalah fenomena dalam perilaku manusia. kemampuan untuk meredistribusi dan berbagi risorsis dalam suatu setting sosial yang lebih luas merupakan naluri manusia.

LANJUTAN… Apa motivasi orang meredistribusi sebagian pendapatannya secara sukarela kepada orang lain? Redistribusi merupakan suatu proses kognitif. ada perasaan empati dan disonansi kognitif dalam alam pikiran donor ketika ada individu berkekurangan. hal ini memicu suatu respon untuk memperbaiki keadaan. (Carr, Eilish, & Maclachlan, 1998)

LANJUTAN… Redistribusi dipandang sebagai suatu transaksi: pihak donor mentransfer risorsis kepada resipien sebagai suatu respon terhadap pengurangan disonansi dalam alam pikiran donor. Donor dan resipien harus meiliki preferensi yang identik atau paling tidak sejalan berkenaan dengan transfer risorsis.

KEBANYAKAN BANTUAN LN SIFATNYA KONDISIONAL: LANJUTAN… KEBANYAKAN BANTUAN LN SIFATNYA KONDISIONAL: Input conditionality: merestriksi diskresi resipien dalam penggunaan risorsis. bentuk yang paling umum: traditional project aid. Donor punya kewenangan lebih atas input dan aktivitas proyek: donor punya kewenangan dalam proses manajemen proyek. Output conditionality: perubahan perilaku dan institusi di resipien (misalnya reformasi institusi, dsb.). Meski demikian, resipien memegang sebagian besar tanggung jawab terkait dengan proses manajemen.

Absorption capacity LANJUTAN… Lembaga bantuan LN dihadapkan pada problem umum di sektor publik: sasaran yang beragam, kesulitan mengukur output dan kinerja, dan lemahnya insentif kinerja.

DILEMA BANTUAN LN Kemiskinan adalah sebuah fungsi dari faktor eksogen dan struktural. hal ini memberikan 2 implikasi. Pertama, proyek atau program bantuan yang baik biasanya diiringi dengan risiko yang tinggi. Kedua, resipien berharap bahwa bantuan ln diatur oleh penanggulangan kemiskinan, si resipien mungkin saja memiliki insentif yang terbatas untuk menjalankan usaha yang tinggi untuk mencapai sasarannya.

LANJUTAN… Donor harus mengharmonikan dukungannya seputar sistem yang ada di negara penerima bantuan. Ketika resipien memiliki strategi pembangunan nasional yang baik, proses penganggaran yang handal, dan institusi yang akuntabel maka rekomendasi ini masuk akal.

LANJUTAN… Donor harus memperkuat hubungan diantara pembuat kebijakan, provider, dan klien. Donor harus mendukung institusi resipien dengan mengharmonisasi dan menyesuaikan bantuan finansialnya dan transfer pengetahuan dengan pemberian layanan resipiennya, berfokus lebih pada hasil. Donor harus mengintegrasikan dukungannya dalam strategi pembangunan, anggaran, dan pemberian layanan di negara resipien.