PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
HASIL DISKUSI KELOMPOK B KELEMBAGAAN. NONONONO ORGANISAS I ATURANMELEGALKANPROSES PENEGAKAN ATURAN 1 LPM, BPD ETIKA MASY. ETIKA MASY. ADAT ISTIADAT YG.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
Aspek Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan DAS HUMBAHAS
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
SOSIALISASI HASIL KAJIAN JALAN AKSES MASYARAKAT TULABOLO KE PINOGU BERDASARKAN KAJIAN LAPANGAN DAN SERANGKAIAN LOKAKARYA SUNUP ROSES.
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Rencana Kampanye Pride di Kawasan Perairan SPTN Wil.III Pulau Tomia Oleh : Andi Subhan “ Mustahil mendorong orang berubah perilaku tanpa meyakinkan logika,
1 Format SILFA. 2 Fund Racing Biro Penyusunan Program SILFA Pembuatan Proposal Program Melobi Program di Luar Lembaga Mengikuti Tander Proposal Project.
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PROVINSI DIY
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
Oleh: Yuniar Ardianti, S.Hut.
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
Lokakarya “Model Kelola Hutan Berbasis Ekologi Orang Rimba”
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
MENULIS BERITA BENCANA
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
FUNGSI HUTAN.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
KONSERVASI LANSKAP: LANSKAP PEDESAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PENDAMPINGAN.
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA