Kebijakan moneter A. Ika Rahutami

Stabilitas moneter vs stabilitas keuangan Stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum (inflasi) Stabilitas keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan Menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi deposan dan investor Meningkatkan intermediasi keuangan Meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki alokasi sumberdaya Mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparan Mengurangi gejolak dan resiko sistemik ika

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi counter-cyclical monetary policy yaitu kebijakan moneter yang secara aktif bersifat memperlunak perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim. Kebijakan ini biasanya diterapkan agar perekonomian terhindar dari gejolak struktural (shocks) pro-cyclical monetary policy atau accomodative monetary policy yaitu kebijakan yang mengakomodasi fluktuasi ekonomi. ika

Kerangka kerja kebijakan moneter Kerangka operasional Kerangka strategis Instrumen Sasaran operasional Sasaran antara Sasaran akhir OPT Fas. diskonto GWM Imbauan dll Suku bunga SR Uang primer Suku bunga LR M1, M2, kredit Inflasi Pertumb ekonomi Jangkar nominal Nilai tukar Besaran moneter Output nominal No explicit ika

Inflation targeting Kerangka kebijakan moneter yang ditandai oleh pemberitahuan kepada masyarakat mengenai target inflasi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana laju inflasi yang rendah dan stabil dijadikan sasaran utama jangka panjang Ciri IT Target inflasi diumumkan eksplisit Kebijakan moneter harus dilakukan secara forward looking Transparansi dan akuntabilitas ika

Mengapa IT? Bila regim nilai tukar adalah flexible ER  pilihannya monetary or inflation targeting Fokus pada kestabilan harga  ekspektasi berperan Meningkatkan transparansi kebijakan moneter Ada kejelasan ukuran – akuntabilitas Bersifat FL dan perhitungkan lag kebijakan moneter Tidak memerlukan asumsi stabilitas hubungan uang beredar, output dan harga Best practices negara lain ika

Kebijakan perbankan Indonesia pasca krisis Program stabilisasi dan reformasi perekonomian Kebijakan makroekonomi Kebijakan fiskal Mengurangi subsidi Transparansi fiskal Penundaan/pembatalan proyek Kebijakan moneter Meningkatkan suku bunga Intervensi valas Restrukturisasi sektor keuangan Pencabutan ijin usaha bank tidak sehat Penyediaan bantuan likuiditas Merger bank Reformasi struktural di sektor riil Perdagangan LN Investasi Deregulasi dan privatisasi Jaringan pengamanan sosial Meningkatkan bantuan ke rakyat kecil Penyehatan dan pemulihan perekonomian Indonesia ika

Krisis perbankan  masalah likuiditas dan solvabilitas Penutupan bank  hilangnya kepercayaan masyarakat thd bank  bank runs dan krisis perbankan Krisis perbankan  masalah likuiditas dan solvabilitas Kebijakan yang diambil pemerintah dan BI: Pemberian bantuan likuiditas bank indonesia Program penjaminan pemerintah Pendirian badan penyehatan perbankan nasional (BPPN) Retrukturisasi perbankan ika

Pemberian BLBI Bank runs resiko sistematik pada perbankan nasional  BLBI BLBI  untuk jaga kepercayaan masyarakat  cegah rush BLBI  LOLR  bantuan likuiditas darurat untuk cegah systemic risk. (LOLR adalah pinjaman untuk bank yang alami liquidity missmatch) ika

Program penjaminan pemerintah Tidak terdapatnya program penjaminan nasabah pada saat penutupan bank dan asymmetric info nasabah akibatkan hilangnya kepercayaan nasabah Untuk cegah bank runs, pemerintah berikan blanket guarantee pada akhir januari 1998 sesuai dengan keppres no 26/1998 Kebijakan BG  pemberian jaminan atas kewajiban bank thd deposan dan kewajiban kreditur dalam dan luar negeri penjaminan sampai akhir 2001 Diperpanjang sampai akhir 2003. secara bertahap dikurangi dan dihapus sejalan dengan pendirian LPS ika

Pembentukan BPPN Lembaga independen untuk menyehatkan perbankan bermasalah sehingga BI dapat lebih berkonsentrasi mengawasi dan membina bank Didirikan berdasar Keppres no. 27/1998. PP No 17/1998  tugas BPPN 5 tahun : Melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI Menyelesaikan aset bank baik aset fisik maupun non fisik melalui unit pengelolaa aset Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur di bank2 ika

Restrukturisasi perbankan ada dua program utama Penyehatan perbankan: Program penjaminan Program rekapitalisasi BU Program restrukturisasi kredit Program pemantapan ketahanan sistem perbankan: Pengembangan infrastruktur perbankan Peningkatan mutu pengelolaan perbankan Pemantapan pengawasan bank ika

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Banyaknya tantang perbankan nasional baik internal, nasional maupun global  penataan industri perbankan ke depan agar lebih sehat dan mampu bersaing 2003 BI blue print API API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk 5-10 tahun ke depan Visi API: mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptkan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ika

6 pilar API Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. ika

Tantangan-tantangan ke depan Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah Struktur perbankan yang belum optimal Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan Kapabilitas perbankan yang masih lemah Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan Perkembangan Teknologi Informasi ika