Pertemuan 5 APBN & APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk pula dalam hal pengurusan keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN. Penyusunan APBN merupakan rangkaian aktifitas yang melibatkan banyak pihak termasuk departemen , lembaga dan DPR, peran DPR dalam hal ini sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sesuai UUD 45, APBN harus diwujudkan dala bentuk Undang-undang, dalam hal ini Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN kepada DPR. RAPBN memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah.

Ruang Lingkup APBN APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut.

Ruang Lingkup APBN Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran “on budget”

Perkiraan APBN Perkiraan-perkiraan APBN terdiri dari: penerimaan pengeluaran transfer surplus/defisit dan pembiayaan

Sejarah Format APBN Selama TA 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN menggunakan format T-account. Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan antara lain tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakan Mulai TA 2000 format APBN diubah menjadi I-account, disesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS)

Tujuan Perubahan Format APBN Tujuan perubahan format dari T-account ke I-account adalah : Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN Untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN Untuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain Untuk mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

T-Account Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis Dalam versi T-account, format seimbang dan dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri

T-Account (Cont’d) Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah Versi T-account tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat Pada format T-account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin

I-Account Dalam I-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom I-account menerapkan anggaran defisit/surplus Dalam versi I-account, anggaran surplus/defisit diadopsi. Perubahan – perubahan itu dengan jelasnya digambarkan oleh posisi overall balance

I-Account (Cont’d) Defisit/surplus adalah perbedaan antara jumlah penerimaan dan hibah, dan jumlah pengeluaran. Perbedaan negatif-jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan- berarti defisit. Jika perbedaan adalah positif –jumlah penerimaan dan hibah lebih besar dari jumlah pengeluaran- itu berarti surplus. Sumber – sumber pembiayaan untuk menutup defisit mungkin berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri

I-Account (Cont’d) Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran

Format I-Account APBN Dengan format baru ini pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang

Format I-Account APBN A. Pendapatan dan Hibah B. Belanja Negara I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Pajak 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan II. Dana Perimbangan III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Dalam Negeri II. Luar Negeri

Penjelasan Komposisi APBN A.Penerimaan Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN

Penjelasan Komposisi APBN B.Pengeluaran Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.

2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran 3. Kewajiban B.Pengeluaran (Cont’d) Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui 4 tahap, yaitu: 1. Kewenangan Anggaran 2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran 3. Kewajiban 4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

Penjelasan Komposisi APBN C.Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

Penjelasan Komposisi APBN D.Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

Penjelasan Komposisi APBN F. Defisit dan Surplus Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

Penjelasan Komposisi APBN G.Keseimbangan Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan Kesembangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga

Penjelasan Komposisi APBN H.Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang