PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Selamat Datang PESERTA RAPAT PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Gorontalo, 27 maret 2006 Bapppeda Provinsi Gorontalo

PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo PROF. DR. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS Gorontalo, 27 Maret 2006

Dasar Hukum PASAL 2 (Ayat 1) PP NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN PASAL 2 (Ayat 1) KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMPUS (Ayat 2) KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKSANAKAN OLEH DINAS PROVINSI SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

PASAL 3 (Ayat 1) TUGAS PEMBANTUAN DILAKSANAKAN OLEH PEMDA DAN DESA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA PEMPUS (Ayat 4) PEMERINTAH DAERAH MEMBERITAHUKAN ADANYA TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DPRD DAN PEMERINTAH DESA MEMBERITAHUKANNYA KEPADA BADAN PERWAKILAN DESA. PASAL 7 GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN YANG TERPISAH

DASAR PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI & KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS NOMOR : KEP 102/MK 2/ 2002 DAN KEP 292/ MPPN/09/2002 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 523/KMK.03/2000 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DANA, PERTANGGUNG JAWABAN & PALAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR : 050/BAPPPEDA- PP/580/III/2004.

Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat K U A Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD K U A Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU 25/2004 UU 17/2004 Bapppeda Provinsi Gorontalo

MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Rencana Stratejik Daerah Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu Penjaringan Aspirasi MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Kebijakan Pemerintah Pusat Pokok-pokok Pikiran DPRD PEMDA Kesepakatan DPRD Arah & Kebijakan Umum APBD 1

Trend APBN Provinsi Gorontalo Tahun 2001 - 2006 2,60 52% 1,71 10% 15% 1,48 1,36 51% 0,91 1124% 0,07 Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2005) Jumlah dalam (Miliar) Prosentase Peningkatan

APBN 2005 Dana APBN Pagu Realisasi % DAU 766.197.000 766.196.992 100 Ribuan Rupiah Dana APBN Pagu Realisasi % DAU 766.197.000 766.196.992 100 DAK Non DR 56.500.000 DIPA 809.745.122 687.329.731 84,9 SKO BPHTB 7.043.515 6.367.090 90,4 * SKO PBB 15.064.310 15.064.311 SKO PPh 6.373.198 SKO Dana AdHoc 52.431.000 Jumlah 1.713.354.145 1.590.262.322 92,8 * Dana BPHTB Kab. Boalemo tidak dicairkan Rp 676.425.000,-

APBN 2005 - 2006 Per 2 Januari 2006 : Per 24 Maret 2006 : Jutaan Rupiah No. Alokasi 2005 2006 Kenaikan 1 Perimbangan : DAU DAK Lainnya 903.609,0 766.197,0 56.500,0 80.912,0 1.541.547,0 1.406.387,0 135.160,0 - 637.938,0 640.190,0 78.660,0 70,6% 83,6% 139% 2 Dekon dan TP 809.745,1 967.766,0 158.020,9 19,5% Total 1.713.354,1 2.509.313,0 795.958,9 46,5% Per 24 Maret 2006 : Jutaan Rupiah No. Alokasi 2005 2006 Kenaikan 1 Perimbangan 903.609,0 1.541.547,0 637.938,0 70,6 % 2 Dekon dan TP 809.745,1 1.061.942,4 252.197,3 31,2 % Total 1.713.354,1 2.603.489,4 890.135,3 52,0 %

APBN 2005 – 2006 Pelaksanaan Kewenangan Ribuan Rupiah Kewenangan 2005 2006 Kenaikan DS 903.609.023 1.541.547.000 71% KD 315.764.579 379.900.687 20% DK 209.789.584 255.950.230 22% TP 284.190.959 337.129.850 19% Luncuran - 88.961.596 Jumlah 1.713.354.145 2.603.489.363 52% Ket. : - DS : Dana Perimbangan (DAK + DAU) - KD : Vertikal - DK : Dekon - TP : Tugas Perbantuan

APBN 2005 – 2006 Alokasi Dana Perimbangan Ribuan Rupiah Ket : * Data Alokasi baru ada pada Pertengahan Tahun Anggaran

APBN 2006 (Dekon dan TP) Per Jenis Belanja * Jumlah (Ribuan Rupiah) Pegawai 219.641.629 Barang 198.100.240 Modal 560.587.719 Bantuan Sosial 187.113.275 Lain-Lain 31.659.500 Total 1. 197.102.363 * Termasuk DIPA-L, SKPA, dan DAK

DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2001 - 2006 PAGU TREND KENAIKAN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 73.383.608.184 272.682.748.346 434.270.949.801 437.939.173.136 805.284.702.961 969.534.894.000 _ 271,59 % 59,26 % 0,84 % 83,88 % 20,40 % Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

REKAPITULASI DANA APBN TA. 2006 PROVINSI GORONTALO NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. Dana Alokasi Umum (DAU) DAK DIPA DIPA LANJUTAN 1.406.387.000.000,- 135.160.000.000,- 969.534.894.000,- 88.961.596.000,- 2.603.489.363.000 Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006) ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KAB/KOTA (DATA SEMENTARA) NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KOTA GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN POHUWATO KABUPATEN BONE BOLANGO 22.304.722.000,- 16.563.043.000,- 6.333.011.000,- 4.783.040.000,- 2.522.885.000,- 52.506.701.000,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KAB/KOTA NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN BONE BOLANGO KABUPATEN POHUWATO KOTA GORONTALO 73.356.310.000,- 37.956.935.000,- 34.057.782.000,- 27.267.785.000,- 26.991.897.000,- 199.630.709.000,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

ANGGARAN DAK PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER BIDANG KEGIATAN PENDIDIKAN Rp. 30.810.000.000 KESEHATAN Rp. 30.750.000.000 JALAN Rp. 33.140.000.000 AIR BERSIH Rp. 6.880.000.000 IRIGASI Rp. 6.370.000.000 KELAUTAN & PERIKANAN Rp. 6.660.000.000 PERTANIAN Rp. 13.010.000.000 LINGKUNGAN HIDUP Rp. 1.540.000.000 PRASPAM Rp. 6.000.000.000 TOTAL Rp. 135.160.000.000

ANGGARAN DAK PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KABUPATEN / KOTA NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 1. 2. 3. 4. 5. KAB. GORONTALO KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO KAB. POHUWATO KOTA GORONTALO TOTAL 32.073.625.000 30.919..000.000 29.210.000.000 25.760.000.000 17.740.000.000 135.160.000.000

DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA T.A 2006 DALAM MILYAR RUPIAH

REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 1. KOTA GORONTALO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG AIR BERSIH BIDANG KELAUTAN PERIKANAN BIDANG PERTANIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 17.740.000.000 5.180.000.000 4.180.000.000 4.280.000.000 990.000.000 1.330.000.000 1.480.000.000 300.000.000

REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 2. KABUPATEN GORONTALO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG KELAUTAN PERIKANAN BIDANG PERTANIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 31.830.000.000 7.270.000.000 6.810.000.000 8.530.000.000 1.370.000.000 1.810.000.000 2.340.000.000 3.390.000.000 310.000.000

REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 3. KABUPATEN BOALEMO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG KELAUTAN PERIKANAN BIDANG PERTANIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 30.720.000.000 5.890.000.000 9.100.000.000 8.030.000.000 1.360.000.000 1.330.000.000 1.990.000.000 2.710.000.000 310.000.000

REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 4. KABUPATEN POHUWATO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG PERTANIAN BIDANG PRASPAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.660.000.000 5.850.000.000 5.030.000.000 6.500.000.000 1.180.000.000 1.270.000.000 2.520.000.000 3.000.000.000 310.000.000

REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 5. KABUPATEN BONE BOLANGO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG PERIKANAN & KELAUTAN BIDANG PERTANIAN BIDANG PRASPAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 29.210.000.000 6.620.000.000 5.630.000.000 5.800.000.000 2.460.000.000 1.480.000.000 1.000.000.000 2.910.000.000 3.000.000.000 310.000.000

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2007

Dasar Hukum 1. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA Pasal 28 (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing- masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2). Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bapppeda Provinsi Gorontalo

Lanjutan ........... Bapppeda Provinsi Gorontalo Pasal 29 Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Pasal 32 Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pasal 33 1. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Bapppeda Provinsi Gorontalo

Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat K U A Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD K U A Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU 25/2004 UU 17/2004 Bapppeda Provinsi Gorontalo

MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Rencana Stratejik Daerah Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu Penjaringan Aspirasi MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Kebijakan Pemerintah Pusat Pokok-pokok Pikiran DPRD PEMDA Kesepakatan DPRD Arah & Kebijakan Umum APBD 1

MEKANISME PENYUSUNAN RKPD 2007

Jaring Asmara DPRD Prov. Jaring Asmara DPRD Kab./Kota

Agenda Perencanaan Pembangunan 2007 Yang telah dan sedang dilaksnakan No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tindaklanjut 1 Musrenbangdes / Kel Januari – Februari Penyusunan prioritas pembangunan Desa/Kel 2 Musrenbang Kecamatan Februari Penyusunan prioritas pembangunan Kecamatan 3 Forum SKPD Kab./Kota Minggu III Februari – Minggu I Maret Penyusunan Renja SKPD Kab./Kota 4 Musrenbangda Kab./Kota Minggu II – III Maret Penyusunan RKPD Kab./Kota 5 Forum SKPD Provinsi 3-4 April Penyusunan Renja SKPD 6 Rakorpus 22 Maret Penyusunan Renja KL 7 Musrenbang Regional 31 Maret – 1 April Usulan Kebersamaan Regional Sulawesi 8 Musrenbada Prov. 6-7 April Penyusunan RKPD Prov. 9 Musrenbangnas 17 – 20 April Penyusunan RKP Pusat

Roadmap Pembangunan Gorontalo Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional V I S I DAN M I S I Agenda Pembangunan 2005 - 2007 Agenda I Menciptakan Pemerintahan bersih, transparan dan profesional, penegakan sistem demokrasi serta keamanan & ketertiban Agenda II Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Agenda III Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri Pertumbuhan Ekonomi 6,97 % PDRB/kapita/ tahun Rp. 3,8 juta Inflasi 8,64 % HDI 65.39 Tingkat Kemiskinan 28,89 % Investasi 3,5 Triliun * Fokus Pembangunan 1. Pengembangan SDM Penanggulangan Kemiskinan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Peternakan & Kehutanan 3. Industri Pengolahan Kecil & Menengah Pariwisata dan SDA Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi 7,1 % - 7,3 % PDRB/kapita/tahun Rp. 5,1 juta (asumsi 19,2%/thn) Inflasi 8- 10% HDI 70.0 Tingkat Kemiskinan < 20 % Investasi 6,1 Triliun (Asumsi 15 %/Tahun) Kondisi 2004 Target 2007 - 2011 Program Utama Pembangunan 2007

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM 2004-2009 Menciptakan Pemerintahan yang bersih Mewujudkan Indonesia aman dan damai Mewujudkan Indonesia adil dan demokratis 2005 2006 2007 2008 2009

AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH RPJM 2004-2009 Menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparant penegakan sistem demokrasi serta keamanan dan ketertiban Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri 2005 2006 2007 2008 2009

b. Prioritas Pembangunan Nasional Daerah 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kesempatan kerja, Investasi dan ekspor 3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan 4. Peningkatan aksesibilitas & kualitas pendidikan dan kesehatan 5. Penegakan hukum & HAM, pemberantasan korupsi, & reformasi birokrasi 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik 7. Migitasi dan penanggulangan bencana 8. Pembangunan infrastruktur 9. Pengurangan kesenjangan antar wilayah 1. Pengembangan SDM daerah 2. Penanggulangan Kemiskinan peternakan dan kehutanan 4. Pengembangan industri kecil, menengah dan pengolahan 5. Pengembangan pariwisata dan pengelolaan SDA 6. Peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi daerah Bapppeda Provinsi Gorontalo

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN EKONOMI GORONTALO PEREKONIMAN MASA DEPAN MASALAH Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh aktifitas konsumtif dibanding kegiatan investasi dan ekspor Kurangnya Minat Investasi (PMA/PMDN) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi Kualitas SDM belum optimal LANDASAN PEMIKIRAN/ HUKUM LANDASAN PEMIKIRAN Pembukaan & Batang Tubuh UUD 45 RPJPN - RPJPD - Perda No 4 RPJMN - RPJMD tahun 2004 Pembukaan UUD 45 VISI TAP No.VII/MPR/2001 ISU ISU - - ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS • Kemiskinan • Pemerataan • Mutu dan Relevansi • Pemerataan PEREKONIMAN MASA DEPAN Pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan hasil pemb. Meningkatnya peran investor dan pelaku ekonomi lainnya • Daya Saing Komoditas • Efisiensi • Pengembangan Wilayah ANALISA SITUASI • Alokasi Sumber Dana • Pendapatan masyarakat DAN TREND • Manajemen & Capacity Building • Kesempatan Kerja • Demografi/Geografi • • Infrastruktur Partisipasi Masyarakat • Komoditas Unggulan • Peran Perbankan • Tuntutan Masyarakat • Potensi Daerah PEMBANGUNAN SDM PEMBANGUNAN EKONOMI • Minat Investor • • Konsepsi Konsepsi • Kemandirian daerah • • Strategi Strategi • Upaya / program/Kegiatan • Upaya LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan) Nasional Nasional Internasional Internasional Otonomi Daerah/Persaingan Daerah Globalisasi Globalisasi Kebijakan Investasi Pem. Pusat Liberalisasi Perbankan Nasional ISO, Standar Internasional Gejolak ekonomi nasional Gejolak ekonoomi dunia

MATRIKS PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007 ( BERDASARKAN RANCANGAN AWAL RKP NASIONAL 2007 ) No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) A Agenda Menciptakan Indonesia yang aman dan damai 1 Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat 241.007,2 2 Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur 163.247,7 3 Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas 19.724.740,5 4 Pencegahan dan penanggulangan separatisme 1.423.904,5 5 Pencegahan dan penanggulangan terorisme 1.131.072 6 Peningkatan kemampuan pertahanan 30.615.829,6 7 Pemantapan politik LN dan Peningkatan kerjasama internasional 1.663.505,8

Pembenahan sistem dan politik hukum No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) B Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis 1 Pembenahan sistem dan politik hukum 5.271.451,8 2 Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk 931.594,6 3 Penghormatan, Pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM 1.257.671,9 4 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak 106.190 5 Revitalisasi proses desentralisasi & Otda 499.095,6 6 Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawah 26.872.222 7 Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 1.516.686,4

No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) C Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1 Pennggulangan Kemiskinan 49.527.265,1 2 Peningkatan investasi dan eksport non migas 1.442.001,1 3 Peningkatan daya saing industri manufaktur 921.962,6 4 Revitalisasi Pertanian, perikanan dan kehutanan 10.245.558,1 5 Pemberdayaan KUMK dan Menengah 1.365.090,9 6 Peningkatan pengelolaan BUMN 151.654,1 7 Peningkatan kemampuan IPTEK 1.985.727,8 8 Perbaikan iklim ketenagakerjaan 1.139.929,5 9 Pemantapan stabilitas ekonomi makro 4.382.837,3 10 Pembangunan perdesaan 5.859.351,8 11 Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah 71.326.065,4 12 Pening. akses masy. terhdp layanan pendidikan yg lbh berkualitas 46.358.385,5 13 Pening. akses masy. terhdp layanan kesehatan yg lbh berkualitas 11.802.303 14 Peningkatan perlindungan dan Kesos 2.202.956,7 15 Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga 866.747,6 16 Peningkatan kualitas kehidupan beragama 3.049.322,1 17 Perbaikan pengelolaan SDA dan Pelestarian lingkungan hidup 4.152.238,8 18 Percepatan pembangunan infrastruktur 33.088.382,4

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM ALOKASI BELANJA DAERAH TAHUN 2007 DIISI HALAMAN 15-17 Kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, dengan tujuan : Mengurangi kesenjangan fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional Meningkatkan kualitas pelayanan daerah Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali PAD. Mendukung program pembangunan nasional, melalui sinkronisasi pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan nasional.

Lanjutan.... Dalam rangka mendukung berbagai tujuan kebijakan di bidang belanja daerah tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat, antara lain : Penyempurnaan proses penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil ke daerah Peningkatan akurasi data dasar perhitungan DAU. Pengalokasian DAK ditujukan untuk melanjutkan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang menjadi prioritas (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

Lanjutan.... Alokasi Belanja ke Daerah Tahun 2007 1. Dana Bagi Hasil Berdasarkan persentase penerimaan yang dihasilkan sesuai UU 32/2004 2. Dana Bagi hasil Rasio dana DAU sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri netto 3. Dana Alokasi Khusus Diupayakan meningkat dari tahun 2006, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara 4. Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua

TERIMA KASIH