SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
ANALISIS BEBAN KERJA DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PNS TAHUN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DASAR-DASAR ANALISIS JABATAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
Subbag umum / kepegawaian
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PASCA UU ASN ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI.
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
(Kepala Biro Kepegawaian)
Pengembangan SDM Ibu Jujun Rusmijati Kepala Bagian Pengembangan SDM
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Analisis Kesenjangan Jabatan
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No. 11 Thn 2017)
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Rencana Strategis Tahun
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sekretariat Jenderal (Setjen)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
MELAKUKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN KEPEGAWAIAN. PENGERTIAN Perencanaan pegawai merupakan suatu kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan jumlah.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL

MANAGEMENT SUMBERDAYA MANUSIA JOB DESCRIPTION FORMASI (PP No 54 Tahun 2003) RECRUITMENT PP No. 11 Tahun 2002 & PERKA BKN 9 tahun 2012 SELECTION DIKLAT PROMOSI PENGEMBANGAN MUTASI REWARD & PUNISHMENT PENSIUN

Pasal 1 : Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu

FORMASI ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA KEKURANGAN / KELEBIHAN Peg. PENSIUN, MD, BERHENTI FORMASI SUSUNAN JABATAN, PETA JABATAN, BEZETTING SARANA, DANA KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PS / JURUSAN) / KOMPETENSI K. PANGKAT, K. JABATAN (F) TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR

PROGRAM TINGKAT MIKRO (2010 – 2014) Reformasi Birokrasi A. MANAJEMEN PERUBAHAN B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI D. PENATAAN TATALAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR F. PENGUATAN PENGAWASAN INTERN G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR No KEGIATAN HASIL YG DIHARAPKAN STATUS CAPAIAN 1 Penataan system rekruitmen pegawai Sistem rekruitmen yang terbuka, transparan dan akuntabel Sejak tahun 2007, rekruitmen CPNS KKP dilaksanakan berdasarkan Perka BKN Nomor 30 tahun 2007. (Kreasi KKP berbasis web dan data) untuk selanjutnya menggunakan Perka BKN nomor 09 tahun 2012. 2 Analisa Jabatan Dokumen Peta dan uraian Jabatan Dokumen berdasarkan Permen nomor 92/MEN/2009 tentang Pedoman Analisis Jabatan dilingkungan KKP 3 Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan dan harga jabatan Pembahasan sebanyak 23 kali (Internal KKP, BKN dan Menpan), terkahir metode dengan permenpan nomor 34 tahun 2011, saat ini masih dalam tahap koreksi Menpan, yang selanjutnya akan disampaikan kepada unit eselon I, untuk memperbaiki Informasi Faktor Jabatan. (tgl 26 Juni 2012) 4 Penyusunan standar kompetensi jabatan Dukumen kualifikasi jabatan Beberapa unit eselon I telah menindaklanjuti berdasarkan hasil pertemuan Penyusunan Standar Kompetensi pada tahun 2012

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR No KEGIATAN HASIL YG DIHARAPKAN STATUS CAPAIAN 5 Assessment Individu berdasarkan kompetensi Peta Profil komptensi Individu Telah dilakukan Pemetaan sejak tahun 2006 terhadap CPNS dan terkahir tahun 2011 terhadap eselon IV, dan akan melanjutkan kembali kegiatan tsb pada tahun 2012. Bebarapa unit eselon I telah melaksanakan sendiri. Tahun 2012 sejumlah 233 eselon III, terakhir tahun 2013 sejumlah 64 orang pejabat eselon II. 6 Penerapan system penilaian kinerja individu Kinerja individu yang terukur Saat ini masih menggunakan DP3 (PP 10 tahun 1979) Dilakukannya kontrak Jabatan, Pakta Integritas. Bimtek dan Sosialisai PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 7 Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat Mengimplemtasikan Permen KP nomor PER.17/MEN/2011 tentang SIMPEG KKP, dan pengembangan vitur, serta aplikasi yang diperlukan bagi pengelola kepegawaian 8 Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Pendidikan dan Pelatihan pegawai berbasisi kompetensi Mengimplementasikan Permen ttg tugas dan ijin belajar Trainning need Assessment (BPSDMKP) Roadmap pengembangan SDM KP

Peremajaan Data SIMPEG (179) Data dasar  61 item Data Pendidikan Formal  10 item Data Riwayat Pendidikan Fungsional / Teknis  8 item IV. Data Riwayat Diklat Kepemimpinan  9 item V. Data Riwayat Kepangkatan  6 Item VI. Data Riwayat Jabatan  8 item Data Istri/Suami  8 item Data Anak  8 item Data DP3  7 item Data Seminar/Lokakarya Simposium  7 item XI. Data Tanda Jasa/ Penghargaan  6 item XII. Data Hukuman Disiplin  6 item XIII. Data Tugas dan Izin Belajar  15 Item XIV. Data Keanggotaan Organisasi  7 item XV. Data Keluarga  7 item Data Nilai Angka Kredit  6 item

Data valid / Akurat? Up to date? Memenuhi seluruh item? Sumber Data? Pertanyaannya : Data valid / Akurat? Up to date? Memenuhi seluruh item? Sumber Data?

Harapan : Dapat diakses dengan mudah. Pengelola SIMPEG yang handal. Dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat.

Sekian dan Terima kasih