MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959) Disusun Oleh : Dwi Hatmoko, S.Pd http://dwihatmoko.wordpress.com

DAFTAR ISI JUDUL PETUNJUK KEMBALI KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) KEHIDUPAN POLITIK KEHIDUPAN EKONOMI GANGGUAN KEAMANAN DAFTAR PUSTAKA

PETUNJUK LINK yang ada Kalimat/kata bergaris bawah Simbol

KEMBALI KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Sesuai hasil KMB maka Indonesia berbentuk Negara Serikat RIS gabungan dari Negara federal a.l : NIT, NST, Neg.Pasundan, Neg. Madura, Neg. Jawa Timur, Republik Indonesia, dsb) Negara-negara Federal RIS kemudian menggabungkan diri ke dalam RI dan membentuk NKRI

Alasan kembali ke NKRI : Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan warisan Belanda yang ingin melestarikan kekuasaan di Indonesia Negara bagian banyak menghadapi masalah ; SDM, politik, ekonomi, dsb Negara bagian banyak menggabungkan diri ke dalam RI Terdapat dua golongan dalam pemerintahan dan politik: Golongan FEDERAL Golongan Persatuan (Unitaris)

Pelantikan Soekarno sebagai Presiden RIS Sumber : Youtube.com

KEHIDUPAN POLITIK Politik Sistem Parlementer Kabinet silih berganti Pemilu I (1955) Kegagalan konstituante Dekrit Presiden 5-7-1959

KEHIDUPAN EKONOMI Belum ada kemerdekaan ekonomi Perkebunan dan industri rusak Penduduk meningkat Utang dan inflasi tinggi Defisit perdagangan Kekurangan SDM ahli Rendahnya PMA/Pen. Modal Asing Keuangan terserap dalam masalah Irian Barat

Gangguan Keamanan Keamanan PKI/Madiun DI/TII APRA Andi Aziz RMS Jabar Jateng Kalsel Sulsel Aceh APRA Andi Aziz RMS (Rep. Maluku Selatan) PRRI Permesta

PKI Madiun (18-9-1948) Sering dikenal dengan nama Affair Madiun Diawali dengan ketidak puasan hasil perundingan Renville Pemberontakan disaat Indonesia sedang menghadapi Belanda Tokohnya : Musso (baru datang dari Uni Sovyet) dan Amir Syarifudin (mantan Perdana Menteri) Mendirikan Republik Sovyet Indonesia Ditumpas oleh pasukan pimpinan Gatot Subroto

DI/TII DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Awalnya ketidakpuasan terhadap pimpinan pusat Pemberontakan terjadi karena keinginan mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) Pemberontakan menyebar ke berbagai wilayah

DI/TII Jawa Barat SM Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1950 Sebagai kekuatan adalah TII Kartosuwiryo dapat membangun kekuatan selama terjadi perjanjian Renville sehingga TNI Siliwangi harus long march ke Yogya Kartosuwiryo akhirnya ditangkap setelah ada operasi Pagar Betis pada tahun 1962

KA yang digulingkan DI/TII Jawa Barat SM Kartosuwiryo

DI/TII Jawa Tengah Dipimpin oleh Amir Fatah untuk daerah Brebes, Tegal, Pemalang Dipimpin oleh Kyai Somalangu untuk daerah Kabumen Mereka semua menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo Ditumpas oleh divisi Banteng Raiders

DI/TII Kalimantan Selatan Dipimpin oleh Ibnu Hajar Menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo

DI/TII Sulawesi Selatan Dipimpin oleh Kahar Muzakkar Menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo

DI/TII Aceh Dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh Awalnya menginginkan daerah istimewa Aceh diwujudkan Karena tuntutan tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat, akhirnya memberontak Menyatakan diri sebagai bagian dari NII Kartosuwiryo Diselesaikan dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh

Teuku Daud Beureueh

Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) 23 Januari 1950 Pemimpin: Kapten Raymond Westerling Pemimpin/tokoh intelektual: Sultan Hamid II Tujuan: Mempertahankan keberadaan negara federal/boneka Menangkap semua menteri di Jakarta Lokasi: Bandung TNI yang gugur antara lain : Kolonel Lembong

Sebab: Antara bekas KNIL dan TNI enggan bekerja sama Pertentangan golongan federalis (ingin tetap ada negara federal) dengan golongan unitaris (ingin negara kesatuan)

Rakyat yang dijadikan korban kekejaman Westerling

Kapten Raymond Westerling

Pemberontakan Andi Azis (5 April 1950) Pemimpin: kapten Andi Azis, bekas KNIL Pemimpin intelektual: Dr. Soumukil, mantan Jaksa Agung NIT Lokasi: Makassar, Sulsel Sebab: Menentang masuknya APRIS dari TNI dari Jawa ke Makassar Menuntut agar APRIS dari KNIL saja yang mengamankan Negara Indonesia Timur (NIT

Pasukan APRIS penumpas Andi Azis dipimpin Kol. Kawilarang

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) Pemimpin: Dr. Soumukil, setelah gagal dalam pemberontakan Andi Azis Lokasi: Ambon, Maluku Tujuan: mendirikan negara baru yang lepas dari RIS Sebab: keinginan mempertahankan negara federal NIT tidak mendapat dukungan

Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Pimpinan: Letkol Achmad Hussein Lokasi: Sumbar, Sumsel, Sumut Sebab: Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Kurang diperhatikannya keadaan daerah Ketidakseimbangan keuangan pusat dan daerah Semakin kuatnya PKI karena didukung oleh Soekarno Pendukung: Dewan Banteng: dipimpin Letkol Achmad Hussein Dewan Gajah (Sumut): dipimpin Kolonel Simbolon Dewan Garuda (Sumsel): dipimpin Letkol Barlian Dewan Manguni (Sulut): dipimpin Letkol Ventje Sumual Sjafrudin Prawinegara, mantan penguasa PDRI

Operasi Tegas (Riau): dipimpin Letkol Kaharudin Nasution Operasi 17 Agustus (Sumbar): dipimpin Kolonel Ahmad Yani Operasi Sapta Marga (Sumut): dipimpin Brigjend Djatikusumo Operasi Sadar (Sumsel): dipimpin Letkol Ibnu Sutowo

Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) Pemimpin: Letkol Ventje Sumual Lokasi: Sulut dan Sulteng Tujuan: mendukung PRRI Sebab: Ketidakadilan keuangan dan politik antara pusat dan daerah

Operasi merdeka dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat

Suasana pengadilan pemimpin PRRI/Permesta

SISTEM PARLEMENTER Multipartai, artinya banyak partai Kabinet dibentuk oleh partai yang kuat atau gabungan partai (koalisi) Pemimpin pemerintahan yaitu perdana menteri Kabinet bertanggung jawab pada parlemen Partai di parlemen cenderung menjatuhkan kabinet Presiden hanya sebagai kepala negara

Kabinet silih berganti Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Soekiman Kabinet Ali Sastoamidjojo I Kabinet Ali Sastroamidjojo II Kabinet Burhanudin Harahap Kabinet Djuanda

Kabinet Wilopo Banyak gol. muda administrator sehingga programnya banyak yang berjalan Dimasa ini NU menarik dukungan dari Masyumi Jatuh karena banyak pemberontakan daerah, tuntutan rakyat dibubarkannya parlemen, Peristiwa tanjung Morawa (protes petani atas tanah yang dimiliki perkebunan

Kabinet Natsir PM Moh Natsir dari Masyumi Hubungan sipil-militer baik Perekonomian maju karena perang Korea Jatuh karena terlalu lunak pada masalah Irian Barat

Kabinet Ali I Menyelenggarakan KAA Penandatanganan Dwi Kewarganegaraan RI-RRC Gedung tempat KAA

Kabinet Soekiman Kurang bersifat administrator Kemajuan: kemajuan perusahaan kecil, pendidikan, perlindungan buruh Jatuh karena bekerjasama dengan USA (dianggap pro Barat), tidak tegas dalam pemberontakan daerah

Kabinet Burhanudin Harahap Berhasil menyelenggarakan Pemilu I Jatuh karena Presiden tidak mau menandatangani UU Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Kabinet karya (zakken cabinet) Pemilihan menteri sesuai dengan bidangnya (the right man in the right place)

Kabinet Ali II PKI (empat besar pemilu) dilarang masuk kabinet Pembangunan pabrik semen Gresik, surplus hasil bumi, ditetapkannya UU Pemerintahan daerah Adanya Dwi Fungsi ABRI atas usulan Nasution Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Menganjurkan merebut Irian Barat dengan berbagai cara Kemajuan: pendirian perguruan tinggi (ITB, ITS, IKIP), kunjungan dari negara lain (Kamboja, Yugoslavia, India)

Pemilihan Umum I (1955) Dilaksanakan dua tahap Pemenang pemilu: Tahap I (29 September 1955): memilih anggota DPR Tahap II (15 Desember 1955): memilih anggota Konstituante (pembuat UUD) Pemenang pemilu: Masyumi PNI NU PKI DPR 272 orang, Konstituante 542 Diikuti banyak partai, organisasi, dan perseorangan

Kontestan Pemilu I (1955)

Kontituante sebagai MPR (penyusun UUD) Sidang terjadi disaat terjadi banyak pemberontakan didaerah Belum dapat menghasilkan keputusan tentang UUD Sidang sulit mendapatkan kebulatan suara karena masing-masing mempertahankan ideologi partainya sendiri Anjuran presiden untuk kembali ke UUD 1945 tidak pernah mendapat kebulatan suara

Dekrit Presiden Situasi darurat, Isi dekrit: banyak pemberontakan, sedangkan Kontituante tidak juga berhasil membuat UUD Anjuran kembali ke UUD 1945 belum dapat disepakati Konstituante Isi dekrit: Pembubaran konstituante Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS Sebenarnya Presiden tidak berhak membubarkan Kontituante karena merupakan hasil Pemilu, pilihan rakyat Dekrit didukung ABRI dan Rakyat Sisi positif: menyelamatkan negara Sisi negative: presiden bertindak otoriter/diktator

DAFTAR PUSTAKA Sukmayani, Ratna dkk . 2008. Ilmu pengetahuan sosial 3: untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan-Departemen Pendidikan Nasional, Sutarto, dkk. 2008. IPS 3: untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Fattah, Sanusi dkk. 2008. Ilmu pengetahuan sosial : untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Wayan Legawa, I dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Ilmu Pengetahuan Sosial: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas IX Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Widyaningsih, Titik Sunarti dkk. 2010. Sukses Ujian IPS SMP/MTs. Jakarta : Yudhistira Matroji, Drs. 2003. IPS Sejarah SLTP Jilid III. Jakarta : Erlangga