PROGRAM SOSIALISASI SEKOLAH RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DITJEN MANDIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
Bismillahirrohmaanirrohiem
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN R-SMA-BI Bahan pengembangan kebijakan sekolah dalam pengembangan R-SMA-BI Disampaikan dalam bimtek 2011 di Villa Tjokro,
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
Bimtek KTSP 2009 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Peraturan Mendiknas Nomor: 20 Tahun 2007 tentang
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGARUH KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DITJEN MANDIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008 Kebijakan Penyelenggaraan SBI : Strategi Mewujudkan Keunggulan Mutu Output.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Ruang Lingkup Profesi Kependidikan
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PROGRAM SOSIALISASI SEKOLAH RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL
KONTEKS PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kualitas PAI pada Sekolah DR. H. NI FASRI, M.Pd. Kasubdit PAI pada SMP Direktorat Pendidikan.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Pendidikan Karakter di SMP
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Standar Nasional Pendidikan
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI PP 19/2005 TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNGGUL DALAM PRESTASI AKADEMIK UNGGUL DALAM PRESTASI NON AKADEMIK UNGGUL DALAM PENCAPAIAN HASIL NILAI UJIAN NASIONAL UNGGUL DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
MENJADI GURU JAMAN NOW. MEMPUNYAI 7B 1.Bersemangat juang tinggi 2.Berpikir kritis 3.Bertindak dinamis 4.Berkarya kreatif.
Transcript presentasi:

PROGRAM SOSIALISASI SEKOLAH RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DITJEN MANDIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UUD 45 & USPN NO. 20/2003 Amanat UUD 45 : Mencerdaskan kehidupan bangsa Pasal 5 ayat 1: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 50 ayat 3: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 2

TUJUAN SOSIALISASI Meningkatnya komitmen stakeholders untuk mendukung peningkatan mutu sekolah bertaraf internasional pada 319 sekolah Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan agar fokus dalam meningkatkan mutu lulusan SMA. Meningkatnya kesiapan sekolah dalam menghadapi evaluasi RSBI dalam memenuhi kriteria 8 standar nasional pendidikan Meningkatnya akses siswa kurang mampu untuk memperoleh pelayanan program RSBI. Meningkatnya dukungan Pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam memenuhi kebutuhan sarana-prasarana, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatnya dukungan semua pihak mendorong kemandirian sekolah karena block grant RSBI bukan bantuan selamanya. Menegaskan ulang bahwa jangka waktu Block grant maksimal 5 tahun setelah itu sekolah harus mandiri. 3

SISTEM PEMBINAAN RSBI 4

TABEL TARGET PERKEMBANGAN RSBI & SBI 5

Delapan Standar Nasional Pendidikan Kompetensi Lulusan Penilaian Pend.TK ISI Proses Sarana & Prasarana Pengelolaan Pembiayaan 6

PRIORITAS KAJIAN BIMTEK PROSES DAN OUTPUT MENGENAI : 1. Pengelola (Pengembangan Program, Pengelolaan sistem informasi ) 2. Peningkatan mutu pembelajaran (isi, perencanaan, proses, dan penilaian dan penggunaan bahasa Inggris) 3. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Penjaminan mutu (Dimulai dari hasil evaluasi kemajuan yang sekolah wujudkan) 7

8

Sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan serta berkeunggulan dengan merujuk pada standar pendidikan salah satu negara maju sehingga lulusannya memiliki daya saing di forum internasional. 9

QualityIndicator 1.Customer-Based (Berbasis Pelanggan) Fitness for use, meeting customer expectations. (Siap pakai, memenuhi harapan pelanggan) 2. Manufacturing-Based (Berbasis Manufaktur) Conforming to design, specifications, or requirements. Having no defects. ( Disain sesuai selera, spesifikasi, dan persyaratan. Tanpa cacat) 3. Product-Based (Berbasis produk) The product has something that other similar products do not that adds value. (Produk yang dihasilkan minimal sama atau memiliki nilai lebih daripada produk lain yang sejenis) 4. Value-Based (Berbasis Nilai) The product is the best combination of price and features (Produk memurpkan kombinasi dari keunggulan atau keistimewaan dan harga) 5. Transcendent (Tak mudah dipahami) It is not clear what it is, but it is something good... (Tidak mudah dipahami, namun merupakan sesuatu yang baik....) Dr. David M. Dilts, PhD, CMA. Professor, Dept. of Mangement Sciences, Faculty of Engineering and Faculty of Science at University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. APAKAH MUTU ? 10

DASAR Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 50, ayat (3) tentang penyelenggaran Pendidikan Bertaraf Internasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11

DISTRIBUSI KEWAJIBAN PENDANAAN Sumber pembiayaan program rintisan sekolah bertaraf internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya penyelenggaraan SBI berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua siswa (Komite Sekolah), pihak asing yang tidak mengikat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) 12

13

TUJUAN PENGEMBANGAN SBI Meningkatnya efektivitas sekolah dalam memfasilitasi siswa mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab serta berdaya saing pada taraf internasional 14

Menghasilkan lulusan berdaya saing pada taraf nasional dan internasional yang memiliki karakter sebagai berikut : 1. Memiliki keimanan dan ketaqwaan, berakhlaq mulia. 2. Memiliki jasmani dan rohani yang sehat; 3. Memiliki kompetensi akademik yang ditandai dengan lulusan UN berstandar lebih tinggi daripada standar kompetensi lulusan nasional 4. Berkeunggulan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga dan seni; 5. Menunjukkan motivasi belajar mandiri dan cakap berpikir kritis 6. Menunjukan kompetensi dalam mewujudkan karya-karya kreatif dan inovatif. 7. Menunjukkan daya persaingan yang kuat dalam meraih prestasi terbaik. 8. Bersikap jujur, objektif, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab. 9. Menunjukkan kecintaan pada sesama serta menjujung persatuan dan kesatuan bangsa. 10. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. INDIKATOR KINERJA SBI 15

RSBI SBI High (kinerja ) Mendapat pembinaan sebagai SBI High (kinerja ) Mendapat pembinaan sebagai SBI Middle (kinerja 76 – 85,9) Mendapat pembinaan untuk menjadi SBI sampai tahun ke-4 Middle (kinerja 76 – 85,9) Mendapat pembinaan untuk menjadi SBI sampai tahun ke-4 Low (kinerja < 76) Max. pada tahun ke-4 diganti dengan sekolah lain Low (kinerja < 76) Max. pada tahun ke-4 diganti dengan sekolah lain TUJUAN PENGEMBANGAN SBI 16

Tahun 2009 akan diberikan predikat SBI kepada sekolah yang efektif meraih target kinerja sangat baik dalam evaluasi kinerja serta validasi kinerja pada komponen berikut : Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Mengadopsi dan mengadaptasi sistem pengelolaan dan pembelajaran bertaraf internasional Mewujudkan kinerja belajar siswa sekurang-kurangnya meraih predikat terbaik tingkat nasional dan meraih satu prestasi bertaraf internasional pada bidang akademik dan non akademik Mewujudkan target warga sekolah aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Mendayagunakan TIK dalam pengelolaan dan pembelajaran Menunjukkan kinerja kolaborasi internasional yang efektif. PERUBAHAN STATUS RSBI  SBI 17

NONO NAMA SEKOLAH MASUK PT BERTARAF INTERNASIONAL PERAIHAN MEDALI INTERNASIONAL KOLABORASI INTERNASIONAL TIK DALAM SISTEM PEMBELAJARAN & PENGELOLAAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGRIS SARANA, PRASARANA KULTUR 1SMAN 8 JKT DKI v 2SMAN 3 SMG v 3SMAN 1 SUBANG JABAR v 4SMAS SUTOMO 1 MEDAN SUMUT v 5SMAN 4 DENPASAR BALI v 6SMAN MUH. 1 GRESIK JATIM v 7SMAS TARNUS JATENG v 8SMAS LOKON SULUT v 9SMA DARUL ULUM JOMBANG JATIM v 10SMAN 1 TARAKAN KALTIM v CONTOH-CONTOH KEUNGGULAN 18

BIAYA PELATIHAN TINGKAT TINGKAT PUSAT MENGGUNAKNA DANA BLOCK GRANT, BIAYA PELATIHAN/PENGEMBANGAN DI TINGKAT SKEOLAH MENGGUNAKAN ANGGARAN SEKOLAH ATAU BANTUAN PEMERINTAH DAERAH