AKUNTANSI PUBLIK Definisi : Suatu Entitas yang akativitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ha publik. (Sudut Pandang Ekonomi)

Ruang Lingkup Sektor Publik Badan-badan pemerintah (Pusat dan Daerah, serta unit kerja) Perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) Yayasan Universitas Organisasi Politik dan Organisasi Massa LSM Organisasi Nirlaba lainnya.

Komponen lingkungan yang mempengaruhi Sektor Publik a. Faktor Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita (GNP/GDP) Struktur Priduksi Tenaga Kerja Arus Modal Dalam Negeri Cadangan Devisa Nilai Tukar Mata Uang Utang dan Bantuan Luar Negeri Infrastruktur Teknologi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Sektor Informal

b. Faktor Politik Hubungan Negara dan Masyarakat Legitimasi Pemerintah Tipe Rezim yang Berkuasa Ideologi Negara Elit Politik dan Massa Jaringan Internasional Kelembagaan

c. Faktor Kultural Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Sistem Nilai di Masyarakat Historis Sosiologi Masyarakat Tingkat Pendidikan

d. Faktor Demografi Pertumbuhan Penduduk Struktur Usia Penduduk Migrasi Tingkat Kesehatan

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta Tujuan Organisasi Nonprofit Motive Profit Motive Sumber Pendanaan Pajak, Restribusi, Hutang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan Asset Negara Pembiayaan Internal: Modal Sendiri, Laba ditahan, Penjualan Aktiva. Pembiayaan Eksternal : Hutang bank, Obligasi, Penerbitan saham Pertanggungjawaban Masyarakat (Publik) dan Parlemen (DPR/DPRD) Pemegang Saham dan Kreditor Struktur Organisasi Birokratis, Kaku, dan Hierarkis Fleksibel: Datar, Piramid, lintas Fungsional, dsb. Karakteristik Anggaran Terbuka untuk Publik Tertutup untuk Publik Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting

PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA Merupakan bagian integral dari system ekonomi suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (Scarcity of Resources), sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Membutuhkan informasi yang handal dan Relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu : perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Dapat menghasilkan produk dan jasa yang sama, misalnya : transportasi, massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi dan sebagainya. Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum.

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi (Management Control). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai untuk melaporan kepada publik hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (Accountability).

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Istilah “Sektor Publik” dipakai pertama kali pada tahun 1952 Tahun 1970-an, muncul kritikan dan serangan yang mempertanyakan peran sector publik. Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Anggapan bahwa sektor publik mengalami kebangkrutan di negara- negara berkembang, tidak sepenuhnya benar. Dua dasawarsa terakhir, akuntansi sector publik berkembang pesat.

AKUNTABILITAS PUBLIK Adalah : Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah

JENIS AKUNTABILITAS Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya: Pemda, Pemerintah Pusat, MPR. Akuntabilitas Horisontal (Vertical Accountability) Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4 DIMENSI AKUNTABILITAS Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabititas hukum (Accountability for probity and legality) Akuntabilitas proses (Process Accountability) Akuntabilitas Program (Program Accountability) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEUANGAN DAERAH Karakteristik APBD di Era Prareformasi APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah (Pasal 30 UU No. 5/1975) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan line-item (tradisional) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap 3 unsur, yaitu : ketaatan pada UU, Efisiensi dan hasil program. Menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Stelsel Kameral (Tata Buku Anggaran).

Keuangan Daerah Keuangan Daerah : Semua hak dan kewajiban yanag dapat dinilai dengan uang yang dikuasai oleh Negara atau Daerah. Semua Hak : Hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hak untulk menerima sumber- sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kewajiaban : kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

PERKIRAAN STRUKTUR APBD (PP No.105/2000) Propinsi /kabupaten/Kota…………………….. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun anggaran: …………………… I. PENDAPATAN 1. Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retrebusi daerah Hasih perusahaan milik daerah dan penge- Lolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Lain lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan Bagian daerah dari pajak dan bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

II. BELANJA Belanja Administrasi dan Umum Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja lain-lain Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana ddan Prasarana Publik Belanja Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Lain-lain Belanja Modal Belanja Investasi/Aset Belanja Transfer Belanja Tidak Tersangka

III. PEMBIAYAAN Sumber Penerimaan Daerah Sisa lebih Anggaran Tahun yang Lalu Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Transfer dari dana cadangan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Sumber Pengeluaran Daerah Pembayaran Utang yang Jatuh tempo Transafer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Sisa Lebih Anggaran Tahun Sekarang