Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
MONITORING DAN SUPERVISI
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
MONITORING PINJAMAN BUMN/PT
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Implementasi Pola Pembinaan PT
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
RESTRUKTURISASI UTANG SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK KELANGSUNGAN PELAYANAN AIR MINUM DAN PERLUASAN JARINGAN PELAYANAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
DASAR HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PEMBINAAN SATKER BLU DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
LEMBAGA PEMBIAYAAN KARTU KREDIT
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Disampaikan pada acara :
Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus
PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
OVERVIEW SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal.
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Bank dan Lembaga Keuangan 1 M9
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Pengelolaan Hibah Daerah
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

Pendelegasian Sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat SMI kepada Kanwil Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan 18 Februari 2011

Pertimbangan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pengelolaan penerusan pinjaman dan kredit program meningkatkan peranan dan koordinasi dalam penyampaian data kewajiban debitur penerusan pinjaman dan akurasi perhitungan/verifikasi subsidi bunga kredit program yang disalurkan oleh perbankan

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Keuangan PMK Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 14 Bidang Pembinaan Perbendaharaan I/II melaksanakan fungsi pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan investasi dan penerusan pinjaman

Ruang Lingkup Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Konsultasi Pendampingan Workshop Sosialisasi Kegiatan monitoring dan evaluasi Monitoring masa operasional (pembayaran kembali) Monitoring masa pasca restrukturisasi Kegiatan pelaporan Verifikasi dokumen/data kredit program Verifikasi dokumen/data penerusan pinjaman (SLA) Rekonsiliasi kewajiban debitur RDI/RPD

Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dit. SMI Kanwil DJPB Laporan Monitoring

Kegiatan Pelaporan verifikasi dokumen Kredit Program Existing KEMENTERIAN KEUANGAN c.q. Dit SMI VERIFIKASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA Penunjukan calon Pembayaran subsidi Tagihan MITRA USAHA (PERUSAHAAN/ KOPERASI/GAPOKTAN BANK PELAKSANA KREDIT PROGRAM Perjanjian Kerjasama Penunjukan calon PETANI/PETERNAK/PEKEBUN/UMKM Akad kredit

Kegiatan Pelaporan verifikasi dokumen Kredit Program Pasca Pendelegasian Bank Pelaksana Kanwil PBN - Rincian mutasi Rek. Koran debitur Perjanjian Kredit & addendum Informasi lainnya Pedoman: . Surat Ketetapan tingkat bunga/ subsidi yang berlaku . Plafon penyaluran bank pelaksana VERIFIKASI Berita Acara Verifikasi menelaah data outstanding harian yang ada di rekening koran debitur yang akan jatuh tempo Berita Acara Verifikasi Dit. SMI Atas dasar BAV, Bank Pelaksana melakukan penagihan subsidi bunga

Kegiatan Pelaporan rekonsiliasi kewajiban debitur RDI/RPD Pasca Pendelegasian Existing Dit. SMI Debitur Dit. SMI Kanwil Debitur 1 2 3 4

Kegiatan Pelaporan verifikasi data/dokumen rekonsiliasi SLA Existing Pasca Pendelegasian Dit. SMI BPU Debitur 1 Dit. SMI Kanwil BPU Debitur 1 2 5 3 4 2

PROGRESS RESTRUKTURISASI PDAM PER 31 DESEMBER 2010 175 PDAM Menunggak 114 PDAM Mengajukan Restrukturisasi 50 PDAM Belum Mengajukan 11 PDAM Tidak Mengajukan (KSO) 68 PDAM 0 PDAM 13 PDAM 26 PDAM 7 PDAM DISETUJUI KOMJAK KOMTEK POKJA DIKEMBALIKAN

PROGRESS RESTRUKTURISASI PEMDA PER 31 DESEMBER 2010 107 PEMDA Menunggak 47 PEMDA Mengajukan Restrukturisasi 13 PEMDA Melunasi 47 PEMDA Menggunakan Mekanisme di luar PMK No. 153 / 2008 40 PEMDA KOMJAK 7 PEMDA KOMTEK

Pemda yang akan melakukan penarikan SLA tahun 2011 No PENGGUNA DANA 1. Pemerintah Kota Palopo 8. Pemerintah Kota Sawah Lunto 2. Pemerintah Kota Pare-Pare 9. Pemerintah Kabupaten Kapuas 3. Pemerintah Kabupaten Barru 10. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 4. Pemerintah Kota Palangka Raya 11. Pemerintah Kabupaten Sidrap 5. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 12. Pemerintah Kabupaten Morowali 6. Pemerintah Kota Bogor 13. Pemerintah Kota Banda Aceh 7. Pemerintah Kabupaten Muara Enim Keterangan warna : USDRP IDB UWSSP JEDI