IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

LAPORAN HASIL PEKSIMINAS X 24 s/d 29 Juli 2010 di Universitas Tanjungpura PENGDA BPSMI JAWA TENGAH.
Profile Puskopdit bkcu kalimantan
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
Home End Modern House Sumatra Sumbawa House Bolon – Sumatra Utara Rumoh - Aceh Gedang - Bengkulu Nuwou Balak - Lampung Gadang – Sumatra BaratKajang -
Bersama,berbagi & peduli
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kenampakan Wilayah dan Pembagian Waktu di Indonesi
BTN Housing Index Triwulan IV-2014.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PUSTAKAWAN INDONESIA DIMANA DAN AKAN KEMANA
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
Sekretariat Jenderal (Setjen)
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
Propinsi Sumatra Barat
Lesson Learned 2015.
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Antropologi dan Kebijakan HIV/AIDS
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
LEGALITAS SYARIKAH.
SISTEM POLA TANAM DAN JENIS TANAMAN KEHUTANAN YANG TAHAN HAMA DAN PENYAKIT.
Pengalaman KAPAL Perempuan
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Negara Kesatuan Republik Indonesia
MGMP GEOGRAFI 2014 START KLIK START UNTUK MEMULAI.
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Kelompok 2 ( Persebaran Fauna di Indonsia) Anggota : 1. Karina Bena3. Sherly A 2. Nur Fitri W4. Sri M.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI) NAMA ORGANISASI IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI)

IPHI (IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA) IKATAN LEBIH KEPADA BERKUMPULNYA PROFESI INDIVIDU BUKAN KELEMBAGAAN SETIAP KEBIJAKAN / KEPUTUSAN DAN KONSEKUENSINYA TIDAK BERIMBAS KE INSTANSI/LEMBAGA ASAL DARI INDIVIDU TERSEBUT TETAPI MENJADI TANGGUNG JAWAB PROFESI INDIVIDU TERSEBUT

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KETUA UMUM WAKIL KETUA SEKJEN Wa SEKJEN BENDAHARA Wa BENDAHARA

KETUA KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUMASAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN PROMOSI DAN DOKUMENTASI

KETUA REGIONAL (KL/KEMENTERIAN) REGIONAL BARAT (SUMATRA, JAWA) REGIONAL TENGAH (KALIMANTAN, BALI, SULAWESI) REGIONAL TIMUR ( MALUKU, PAPUA & PAPUA BARAT, NTT)

STRUKTUR ORGANISASI REGIONAL DAN PROPINSI KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

LOGO