Disampaikan oleh Harsono, Manajemen pendidikan, Program pascasarjana

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dan Pembaharuannya
Advertisements

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
DASAR PEMIKIRAN PERSOALAN POLITIK TIDAK DAPAT DILEPASKAN
MENGUAK TABIR RELASI PENDIDIKAN DAN KONSTELASI POLITIK KEKUASAAN (Sebuah Upaya Pembaharuan Mutu Akademik FKIP)
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN YG MAKIN KOMPLEKS TIM INTI PLPBK.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
TARGET KINERJA REKTOR UNPAD
IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN ORGANISASI
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ASPEK EKONOMI dan SOSIAL
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
SMA NEGERI 1 SURAKARTA Jl. Monginsidi No. 452 Surakarta.
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik
KEWARGANEGARAAN BY: BPK. MUJIANA. ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
TEORI PERDAGANGAN.
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Disampaikan oleh : DJOKO HERIYONO,S.H Ketua Bid. Advokasi dan Hukum
Berbisnis Sejak Di Bangku Kuliah
KEWIRAUSAHAAN (ENTREPREUNERSHIP)
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Karakteristik Permukiman dan Lingkungan Pertemuan 2
HUBUNGAN ANTARA SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
Upaya Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Berkelanjutan
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
LANDASAN PEMBELAJARAN TEMATIK
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Transparansi dalam Praktek dan Terapan BHP di Universitas Indonesia
PERENCANAAN EKONOMI KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Pertemuan 16 Kemampuan komunikasi (II)
Mata Pelajaran : Ekonomi
Ketenagakerjaan.
Indikator Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Mendeskripsikan cara mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi.
URBANISASI.
Sekolah sebagai Sistem Sosial
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
HAM DAN MASYARAKAT SIPIL
Pembangunan Ekonomi.
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
MANAGEMEN KURIKULUM & SISTEM EVALUASI SM-PT ‘BIDANG-BIDANG KURIKULUM’
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
SOSIALISASI PAUD TPA Tunas Bangsa
JURUSAN MAGISTER PENDIDIKAN IPS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STUDI KASUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SD
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah
PROSES SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Masalah Ketenagakerjaan dan Perekonomian (II)
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
Transcript presentasi:

Disampaikan oleh Harsono, Manajemen pendidikan, Program pascasarjana Membangun Budaya Organisasi Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan: Ketidakberfungsian Lembaga Pemerintah terhadap Masalah Putus Sekolah Disampaikan oleh Harsono, Manajemen pendidikan, Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tontonan TV dan bacaan surat kabar yang menarik: Kita dipertontonkan dengan keberhasilan pendidikan dalam kontes di regional dan internasional versus gelandangan di pinggir jalan yang kumuh dan lusuh. Kita juga dipertontonkan dengan sertifikasi guru dan sekolah mahal yang kapitalistik, sekolah yang bobrok dan roboh, versus kemacetan jalan dan antrian haji dan turisme ke luar negeri yang panjang.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN versus Kebutuhan Rakyat Peninjauan kembali UU BHP oleh MK bukanlah angin segar bagi rakyat: PT versus Masyarakat tetap saja beda kepentingan Kasus ibu melacur demi SPP anak dan Ibu bunuh anak karena tidak bisa bayar SPP tidak terdengar di telinga birokrat pendidikan UUD tetaplan UUD dan pelaksanaannya memiliki banyak simpangan Pembiayaan 20% PDRB terhadap pendidikan, justru merugikan lembaga pendidikan, Ijin investasi bidang pendidikan karena rate return lebih tinggi mendorong kapitalisasi pendidikan

Pelajaran dari Kampung Pinggiran di Jakarta Kampung ini sangat padat, miskin, berada di kompleks pertokoan dan dua perumahan mewah. Masyarakatnya pengangguran karena tidak ada peluang kerja, sebab pendidikan formal tidak cukup Ini adalah indikator kebutaan pemerintah, sebab masalah di depan mata, sementara pemerintah gagal melindungi si miskin sebagaimana perintah UUD.

Pengangguran versus Pemberontakan Di katong kemiskinan remaja putus sekolah mencapai 20%, pertumbuhan remaja pengangguran mencapai 10%. Mereka membentuk budaya kacau, budaya keras dalam segala bentuknya, dan menular ke daerah lain. Mereka mudah tersentuh oleh paham-paham politik dengan dalih apapun yang berdampak pada biaya mahal bagi negara.

Betulkan Lembaga Negara tidak Berfungsi Pemerintah gagal membentuk SDM yang berkualitas, Diknas telah mencoba pada budaya kompetisi tetapi tidak metes ke bawah, sekarang diknas ada trend kembali ke pola ORBA yang telah gagal. Pemerintah yang tidak memiliki budaya “integrated” ini akan gagal dalam bidang pendidikan, dan panen permasalahan sosial sebagai dampak kegagalan bidang pendidikan akan semakin berat.

Bagaimana memerdekakan pendidikan Pendidikan harus merakyat Kebijakan pendidikan harus tepat dan konstruktif Pendidikan harus diprioritaskan dalam pembangunan dan bersifat elaboratif. Harus segera diperbaiki metode dedaktik yang operasional.

Kualitas pendidikan versus putus sekolah? Putus sekolah harus ditekan. Kebijakan pemerintah harusnya operasional dan holistik Kuatkan elaborasi dan komitmen pemerintah Adanya pengawalan implementasi kebijakan secara terpadu Sosialisasi kebijakan hingga tuntas Kebijakan nyata untuk anak putus sekolah secara kompleks (jangan parsial) Buatlah budaya sekolah dan budaya mutu yang tumbuh dinamis

WASSALAMU ALAIKUM WR WB TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA