HAK ASASI MANUSIA
UMUM (UNIVERSAL) HAM SUPRALEGAL MELEKAT PADA MANUSIA
HAM INDONESIA PROKLAMASI 17 AGUSTUS PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 PKF PEMBUKAAN UUD 1945 UUD 1945 Imperatif PEMERINTAH
HAM INDONESIA PRINSIP DASAR AMANAT KONSTITUSI DAN LAK. HAM SATU KESATUAN 2. KS INTERNASIONAL SALING MENGHORMATI, KESEDERAJATAN, HK INTERNASIONAL
HAM DUNIA 1957 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 10 DESEMBER 1948 INTERNASIONAL COVENANT OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ; INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS; OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1957 HAM 1966 = NEGARA ANGGOTA PBB -> RATIFIKASI ; 1976 = EFEKTIF
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM LOKNAS HAM I = 21-22 JANUARI 1991 KOMNAS HAM (KEPRES 50/1993 1 RATIFIKASI PERANGKAT INTERNASIONAL HAM; 2 UU NO 39 TAHUN 1999 = KOMNAS HAM DESIMINASI & PENDIDIKAN HAM; KOMISI ANTI KEKERASAN THD PEREMPUAN (KEPRES 181/1998 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KEPRES 77/2003) PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM 3 LAK. PENANGANAN MASALAH PRIORITAS HAM; PELAK.ISI &KETENTUAN PERANGKAT INTERNASIONAL HAM YG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA POKJA HAM (DEPLU) TTG RANHAM 1998 – 2003 (KEPRES 129/1998, DIREVISI KEPRES 61/2003 4
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM UU HAM (UU 39/1999; RAN HAM 2004 – 2009 (KEPRES 44/2004) 5 PENGADILAN HAM (UU 26/2000 PENGADILAN HAM AD HOC (KEPRES 96/2001 6 LEGISLASI HAM PERLINDUNGAN ANAK (UU 23/2002 PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI THP PEREMPUAN (UU 7/84) MERATIFIKASI 4 (DARI 7) INSTRUMEN POKOK HAM INTERNASIONAL 7 KONVENSI HAK ANAK(KEPRES 36/90) KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN&PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YG KEJAM, TDK MANUSIAWI& MRENDAHK MARTABAT MANUSIA (UU 5/88) 8 RUU RATIFIKASI 2 KONVENSI 9 MERATIFIKASI&KONVENSI DASAR ILO KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (UU 29/99)
1 PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEADILAN&KESETARAAN GENDER ; 2 RAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN&ANAK 2003 – 2007; HAM KELOMPOK RENTAN 3 PERLINDUNGAN HAK ANAK; 4 PERLINDUNGAN PEKERJA
PERMASALAHAN HAM PENEGAKAN HUKUM KONDISI EKONOMI KONFLIK DI DAERAH PERUNDANG-UNDANGAN BELUM BERWAWASAN GENDER KONDISI EKONOMI PERMASALAHAN HAM KONFLIK DI DAERAH AKSI TERORISME GLOBALISASI (KRIMINALITAS INTERNASIONAL)