HAK ASASI MANUSIA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PRESENTASI HAK ASASI MANUSIA
ADVOKASI IMPLEMENTASI CRPD Oleh: Drs
Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
HAK ASASI MANUSIA.
Semester 2 Standar kompetensi: Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) Menampilkan perilaku kemerdekaan.
HAK ASASI MANUSIA PENGERTIAN LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN HUKUM WAWASAN
HAM di INDONESIA : PERMASALAHAN dan PENEGAKANNYA
Un Charter Latar Belakang
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
BAB-3 HAK ASASI MANUSIA.
Hak atas Kebebasan Pribadi
Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM
Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta
Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta.
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
HAK ASASI MANUSIA.
Identifikasi dan Klasifikasi HAM
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Mata Kuliah HUKUM DAN HAM
? HAK AZASI MANUSIA.
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
Persoalan Hak Asasi Manusia
Instrumen Hukum HAM International dan Peradilannya
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
KELOMPOK 8 1. Masyarakat Kasus Marsinah termasuk pelaggaran HAM karena melanggar hak hidup seorang manusia Hak berpendapat Marsinah sebagai warga negara.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Pendidikan Kewarganegaraan
Perlindungan dan Penegakan HAM
Konsep, Sejarah, Landasan, & Instrumen HAM
Oleh : Dhimaz PPH Yolla Maharani Abdurahman Fahruzi Nanda Seffri M Mariam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
H A M HAM dalam prespektif universal dan Regional.
Kontrak Belajar Mata Kuliah HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HUKUM HAM)
Sejarah Pengakuan HAM.
PENGATURAN TENTANG ANAK Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi HAK SIPOL.
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”
H A M HAM dalam prespektif universal dan Regional.
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
HAK ASASI MANUSIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012
Oleh: Dr. Triyanto, SH. MHum.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA
KASUS Pelanggaran HAK ASASI MANUSIA
Bab 5 Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia Modul 3 Disusun Oleh SUHARSO
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA! RATRI ISTANIA SEMESTER GENAP 2011 STIA LAN JAKARTA.
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA! RATRI ISTANIA SEMESTER GASAL 2012 STIA LAN JAKARTA.
Sejarah Perkembangan HAM
RULE OF LAW PENGERTIAN KEKUASAAN PUBLIK YG DIATUR SECARA LEGAL
HAM serta Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila Anggota Kelompok -M Yasin Aryaputra -Dimas Alfarizky -Oqqi Rosihan -Nichika Winarda -Nur Anggraini.
Transcript presentasi:

HAK ASASI MANUSIA

UMUM (UNIVERSAL) HAM SUPRALEGAL MELEKAT PADA MANUSIA

HAM INDONESIA PROKLAMASI 17 AGUSTUS PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 PKF PEMBUKAAN UUD 1945 UUD 1945 Imperatif PEMERINTAH

HAM INDONESIA PRINSIP DASAR AMANAT KONSTITUSI DAN LAK. HAM SATU KESATUAN 2. KS INTERNASIONAL SALING MENGHORMATI, KESEDERAJATAN, HK INTERNASIONAL

HAM DUNIA 1957 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 10 DESEMBER 1948 INTERNASIONAL COVENANT OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ; INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS; OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1957 HAM 1966 = NEGARA ANGGOTA PBB -> RATIFIKASI ; 1976 = EFEKTIF

PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM LOKNAS HAM I = 21-22 JANUARI 1991 KOMNAS HAM (KEPRES 50/1993 1 RATIFIKASI PERANGKAT INTERNASIONAL HAM; 2 UU NO 39 TAHUN 1999 = KOMNAS HAM DESIMINASI & PENDIDIKAN HAM; KOMISI ANTI KEKERASAN THD PEREMPUAN (KEPRES 181/1998 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KEPRES 77/2003) PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM 3 LAK. PENANGANAN MASALAH PRIORITAS HAM; PELAK.ISI &KETENTUAN PERANGKAT INTERNASIONAL HAM YG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA POKJA HAM (DEPLU) TTG RANHAM 1998 – 2003 (KEPRES 129/1998, DIREVISI KEPRES 61/2003 4

PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM UU HAM (UU 39/1999; RAN HAM 2004 – 2009 (KEPRES 44/2004) 5 PENGADILAN HAM (UU 26/2000 PENGADILAN HAM AD HOC (KEPRES 96/2001 6 LEGISLASI HAM PERLINDUNGAN ANAK (UU 23/2002 PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI THP PEREMPUAN (UU 7/84) MERATIFIKASI 4 (DARI 7) INSTRUMEN POKOK HAM INTERNASIONAL 7 KONVENSI HAK ANAK(KEPRES 36/90) KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN&PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YG KEJAM, TDK MANUSIAWI& MRENDAHK MARTABAT MANUSIA (UU 5/88) 8 RUU RATIFIKASI 2 KONVENSI 9 MERATIFIKASI&KONVENSI DASAR ILO KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (UU 29/99)

1 PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEADILAN&KESETARAAN GENDER ; 2 RAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN&ANAK 2003 – 2007; HAM KELOMPOK RENTAN 3 PERLINDUNGAN HAK ANAK; 4 PERLINDUNGAN PEKERJA

PERMASALAHAN HAM PENEGAKAN HUKUM KONDISI EKONOMI KONFLIK DI DAERAH PERUNDANG-UNDANGAN BELUM BERWAWASAN GENDER KONDISI EKONOMI PERMASALAHAN HAM KONFLIK DI DAERAH AKSI TERORISME GLOBALISASI (KRIMINALITAS INTERNASIONAL)