IPI PERAN dan KIPRAHNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
1 ETIKA PROFESI AKUNTANSI ETIKA PROFESI AKUNTANSI DIHADAPKAN
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK & PRAMUKA PANDEGA
PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UU PERPUSTAKAAN, dan PROFESI PUSTAKAWAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
BAB IX RENCANA STRATEGIS PGRI
Suatu upaya untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya, sekolah khususnya serta.
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
Disampaikan pada acara
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Sekilas Tentang IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
SUMPAH ETIK dan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
Pengantar Ilmu Perpustakaan
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
“Membumikan AMI, Membangun Museum Indonesia” OLEH. YADI MULYADI (UNIVERSITAS HASANUDDIN) Disampaikan dalam FGD dengan tema Peranan Asosiasi Museum Indonesia.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSTAKAWAN INDONESIA DIMANA DAN AKAN KEMANA
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
STATUTA PERGURUAN TINGGI
BAB IV PROFESI DAN FROFESIONAL SERTA KODE ETIK
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
Pustakawan dan perpustakaan
Pendidikan Pustakawan
Sri Rohyanti Zulaikha UPAYA LEMBAGA KEPENDIDIKAN ILMU KEPUSTAKAWANAN DALAM MENCETAK CALON PUSTAKAWAN BERCITRA POSITIF Sri.
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
6. ORGANISASI PROFESI.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

IPI PERAN dan KIPRAHNYA

Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Lampung Oleh Zulfikar Zen, MA Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia Makalah pada Musyawarah Daerah Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Lampung Bandar Lampung, 17 Oktober 2009

LAHIRNYA IPI Karena rahmat Allah Tuhan YME Karena ingin mengamalkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 Karena merasa bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Karena ingin meningkatkan mutu profesi dan keahlian Karena ingin menghimpun pustakawan Indonesia, “bersatu teguh, bercerai runtuh; berat sama dipikul ringan sama dijinjing”. Sumber: Mukadimah AD/ART IPI

PERKEMBANGAN ORGANISASI PUSTAKAWAN INDONESIA ERA 50-an : ORG. TUGGAL (ERA AWAL KEMERDEKAAN) ERA 60-AN : ORG MAJEMUK (ERA REVOLUSI, PERGOLAKAN) ERA 70,80,90-AN : ORG. TUNGGAL (ERA ORDE BARU) ERA 2000-AN : ORG. MAJEMUK (ERA REFORMASI, DEMOKRASI)

ERA 50-AN = PERINTIS Founding Fathers, perintis dan pejuang Umumnya berpendidikan zaman Belanda dan Jepang Mendirikan lembaga pendidikan formal pustakawan Membentuk API, APSI, PAPADI Terpusat di ibukata negara

ERA 60-AN = PERINTIS Sebagian generasi 50-an masih mendominasi Mengembangkan lembaga pendidikan dari departemen ke perguruan tinggi Membentuk PAPSI, HPCI, HPDIY, dsb. Masih terpusat di ibukota negara, namun sudah mulai ke daerah, terutama Jawa. Mulai terlibat aktifitas int. a,l. ICCP di Paris, 1961 Peristiwa pergolakkan: PRRI, Perjuangan untuk Irian Barat, Ganyang Malaysia dan G.30.S/PKI

ERA 70-AN = PENDIRI Sebagian generasi 60-an masih terlibat, karena jumlah masih terbatas Umumnya berpendidikan Indonesia dan sebagian belajar atau pelatihan ilmu perp. di LN Mengembangkan lembaga pendidikan dari Sarjana Muda ke Sarjana Membentuk IPI sebagai wadah tunggal, Memprakarsai lahirnya CONSAL, Mulai berkembang ke daerah terutama Propinsi (PD) Pustakawan pada Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perp. Wilayah sbg penggerak utama, di samping PDIN, BIOTROP, PUSTAKA, JIP-UI. Dsbnya.

ERA 80-AN = PENGEMBANG Dalam kepengurusan tokoh2 60-an, 70-an masih terlibat, karena jumlah terbatas Sudah banyak berpendidikan ilmu perp. formal dan informal dalam dan luar negeri Bertumbuhnya lembaga pendidikan di PTN/PTS Lahirnya Perpustakaan Nasional RI Pustakawan (PNS) diakui sebagai Jabatan Fungsional Peralihan Pembina IPI dari Pusat Pembinaan Perpustakaan P & K ke Perpustakaan Nasional Proyek BC, Bank Dunia banyak membiayai perp. termasuk belajar pascasarjana.

ERA 90-AN = PENERUS Generasi 70-an, 80- an masih terlibat, Anggota IPI sebagian sudah berpendidikan ilmu perp. formal dan informal dalam dan luar negeri. Keluarnya Tunjangan Fungsional Lahirnya Klub Perpustakaan Indonesia dan Program S2 Ilmu Perp. Masa peralihan pembina dari Pusat Pembinaan Perpustakaan P & ke Perpustakaan Nasional RI

ERA 2000-AN = PENERUS (?) Pengurus dan anggota masih banyak dari generasi 80-an, 90- an Sudah banyak berpendidikan formal dan informal ilmu perp. dalam dan luar negeri Lahirnya berbagai Forum: FPPTI, FPSI, FPUI, FPKHI Akibat OTDA : Peralihan pembina dari Perpustakaan Nasional RI ke Badan Daerah (Pemda Dati I dan II) Pengurus dan Anggota IPI sangat beragam Keterikatan antara IPI Pusat dan Daerah mulai berkurang

FUNGSI ORGANISASI PROFESI Menjadi wadah masyarakat profesi Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang profesi Menyusun kode etik dan standar profesi, serta menjamin kompetensi profesi Mewakili profesional di masyarakat. Mengembangkan mutu profesi dan statusnya Mengawasi prilaku anggota profesi melalui kode etik, serta memberi sanksi atas pelanggaran Memberikan lisensi dan akreditasi

FUNGSI Org. Pustakawan (1) Sbg lembaga bagi pekerja profesional di bidang perpustakaan, informasi dan arsip (PIA) Memonitor peraturan yg mempengaruhi layanan PIA Mengajukan peraturan yang diperlukan bagi PIA Menciptakan dan memelihara layanan PIA Mendorong manajemen yang baik bagi pelaksanaa PIA

FUNGSI Org. Pustakawan (2) Meningkatkan studi dan penelitian PIA Menjamin layanan yg efektif dan informasi yang relevan bagi anggota Mengadakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung layanan PIA Menanggapi (peduli) terhadap ketentuan hukum yg berkaitan dengan PIA Sumber :Guidelines for the managementof professional Association in the fields of Archives, library and information work.- Unesco (1989)

PEKERJAAN ATAU PROFESI ? PUSTAKAWAN PEKERJAAN ATAU PROFESI ?

CIRI-CIRI PROFESI (1) Mempunyai bidang pekerjaan tertentu, tidak sama dengan profesi lain. Bersifat pengabdian kepada masyarakat Membutuhkan persyaratan dasar tertentu. Mempunyai ketrampilan khusus Mempunyai organisasi profesi Mempunyai pedoman sikap dan tingkah laku,serta etika Mempunyai Dewan Kehormatan Winarno Surachmad (1979)

CIRI-CIRI PROFESI (2) Memiliki pekerjaan bersifat intetelektual, saintifik, dan praktikal Memilki standar yang baku dalam bekerja Terorganisir secara sistematis Layanan berorientasi pada masytakat Bowden, R, (1994)

CIRI-CIRI PROFESI (3) Memiliki keterampilan khusus Memiliki asosiasi profesi Memiliki kode etik Memiliki dedikasi bagi peningkatan profesi dan mendidik anggotanya. Memiliki layanan bagi kesejahteraan umum Mc. Garry (Soekarman 2004)

CIRI-CIRI PROFESI (4) Memiliki kekhususan dalam pekerjaan Memiliki keterampilan yang bersifat ilmiah Memiliki pendidikan khusus Memiliki hak otonomi dalam bekerja Memiliki organisasi profesi Memiliki pengabdian kepada masyarakat yang tidak berorientasi keuntungan Carl H. Gross (Hermawan 1979)

CIRI-CIRI PROFESI (5) Memiliki pelatihan intensif dengan muatan ilmiah Memiliki kemampuan melayani masyarakat Memiliki izin atau lisensi untuk berpraktek Memiliki organisasi profesi dan menjadi anggotanya Memiliki otonomi dalam pekerjaan M. D. Bayles (1981)

PUSTAKAWAN SBG PROFESI Di negara-negara maju semua kriteria dapat dipenuhi oleh PUSTAKAWAN Di Indonesia, khususnya IPI hanya sebagian yang terpenuhi. KARENA IPI menampung semua orang yang bekerja di Perpustakaan dan lembaga informasi terkait lainnnya.

Pustakawan Indonesia Pustakawan PNS a). Pustakawan Ahli (III/a s/d IV/e) b). Pustakawan Trampil (II/b s/d II/d) Pustakawan Swasta  Pustakawan yang bekerja di lembaga swasta Pustakawan IPI  semua anggota yaitu mereka yang bekerja atau peduli terhadap perpustakaan dan lembaga terkait

(Sumber : SK Menpan 132 Tahun 2002 dan PUSTAKAWAN PNS PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pemerintah, dan/atau unit tertentu lainnya. (Sumber : SK Menpan 132 Tahun 2002 dan Kep. Kapernas No. 10 tahun 2004)

IPI dan Anggota IPI belum sepenuhnya sbg organisasi profesi (profesional) Persyaratan menjadi anggota sangat mudah. Semua yang bekerja di perpustakaan dan lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dapat menjadi anggota Pengelolaan dan pengawasan terhadap anggota IPI masih sangat terbatas.

Organisasi Pustakawan dan Perpustakaan di Indonesia 1953 ; API (Asosisi Perpustakaan Indonesia) 1954 : PAPSI (Persatuan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia), 1956 : PAPADI (Perhimpuna Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia 1962 : APADI (Asosiasi Perspustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia) 1969 : HPCI (Himpunan Pustakawan Chusus Indonesia) 1973 : IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) 1990 : KPI (Klub Perpustakaan Indonesia) 2000 : Forum – Forum yaitu : FPPTI( Perp. Perguruan Tinggi), FPKI (Perpustakaan Khusus), FPSI (Perpustakaan Sekolah), FPUI (Perpustakaan Umum)

LAHIRNYA IPI Pertemuan Bandung, 21 Januari 1973 organisasi pustakawan HPCI, APADI, HPDIY bersepakat mendiri wadah tunggal organisasi pustakawan Indonesia. Membentuk Panitia Kongres dan Panitia Perumus Konsep Krganisasi 6 Juli 1973 IPI lahir, sebagai hasil kongres, terpilih ketua dan sekretaris pertama Soekarman K dan J.P Rompas

IPI : Tujuannya (1) 1973 Menghimpun, menampung dan menyalurkan aspirasi dan kreasi pustakawan Mengusahakan tempat semestinya bagi pustakawan di tengah masyarakat Meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu perpustakaan untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Menempatkan ilmu perpustakan sejajar dengan ilmu-ilmu lainnnya

IPI : Tujuannya (2) 2002 Meningkatkan profesionalisme Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan Informasi Mengabdikan, mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara.

IPI : Kegiatannya Mengadakan kegiatan ilmiah dan mengembangankan ilmu melalui penelitian dan penerbitkan Membina komunikasi antar pustakawan dan antara lembaga, nasional, regional atau internasional Mengadakan Kongres dan Rakerpus (PP), Musda (PD) dan Muscab (PC)Lazimnya kegiatan ini disertai dg kegiatan ilmiah Berpartisipasi aktif dalam kegiatan CONSAL dan IFLA Ikut serta dalam pembangunan bangsa (lihat: tema beberapa kongres)

Kongres IPI DAN TEMA (1) 1973 Ciawi, 1977 Jakarta: Peranan IPI dalam mencerdaskan bangsa dan mensukseskan pembangunan Indonesia 1980 Bali: Meningkatkan jasa perpustakaan dan meningkatkan partisipasi pustakawan dalam pembangunan 1983 Yogya: Dengan perpustakaan kita tingkat kecerdasan bangsa dan pembangunan 1986 Ujung Pandang, Sulsel: Kita tingkatkan peran pustakawan dalam menunjang pembangunan masyarakat desa.

Kongres IPI DAN TEMA(2) 1989 Banjarmasin, Kalsel: Meningkatkan peran perpustakaan alam menyongsong era tinggal landas pembangunan 1992 Padang, Sumbar: Peranan Perpustakaan dalam era globalisasi 1995 Jakarta: Peran strategis pustakawan dalam pembangunan nasional 1998 Lembang, Bandung, Jabar: Memantapkan profesio-nalisme pustakawan guna menyongson Pelita VII 2002 Batu, Malang, Jatim: Perpustakaan untuk masyarakat 2006, Denpasar, Bali: Meningkatkan Kreatifitas Pustakawan Untuk mewijudkan masyarakat memiliki literasi informasi 2009 Batam, Kepulauan Riau “Pelestarian Warisan Budaya Bangsa”

Ketua Umum dan Sekjen IPI 1973 : Soekarman K. dan J.P.Rompas 1977 : Soekarman K. dan J.P.Rompas 1980 : Mastini Hardjoprakoso dan Soemarno HS 1983 : Mastini Hardjoprakoso dan Soemarno HS 1986 : Prabowo Tjitropranoto dan Wirawan 1989 : Soekarman K. dan Hernandono 1992 : Soekarman K. dan Ipon Sukasih Purawijaya 1995 : Hernandono dan Paul Permadi P. 1998 : Ediyami Bondan dan Zulfikar Zen 2002 : Dedy P. Rachmananta dan Zurniati Nasrul 2006 : Dedy P. Rachmananta dan Zulfikar Zen

Aktifitas IPI Terlibat dalam penyusunan RUU Sistem Nasional Perpustakaan Memberikan tanggapan dan masukkan terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan perpustakaan dan pustakawan Bekerjasama dengan organisasi profesi lain, seperti FORMOPPI

MASALAH IPI Internal Eksternal

Masalah Internal IPI Kualitas Anggota; Anggota IPI beraneka-ragam latar belakang, baik pendidikan, disiplin ilmu, maupun pengalaman Kuantitas Anggota Anggota IPI jumlah terbatas, dibandingkan dg penduduk Indonesia

Masalah Internal IPI (1) “Kecemburuan” antara Pustakawan Struktural dengan Pustakawan Fungsional Kata “Pustakawan” terkesan hanya untuk PNS yg ber SK, Jumlahnya hanya 2576 org (2004): 41,28% (SLTA), 23,60% (Diploma), 30,71% (S1) Bervariasinya latar belakang anggota.

Masalah Internal IPI (2) Pengurusan organisasi belum maksimal sebagian besar Pengurus bekerja bersifat “sampingan”, Kesadaran Anggota masih rendah lebih mengutamakan HAK dari pada KEWAJIBAN. Belum ada seleksi menjadi anggota. Belum ada Badan Kehormatan. Belum ada standar kompetensi profesi Pendirian dan Pembinaan IPI masih pada tingkat PD, sedangkan tingkat PC masih kurang

IPI SBG PEREKAT IPI dapat menjadi perekat sesama dan seprofesi. IPI organisasi tanpa perbedaan latar belakang, status ekonomi, agama, pendidikan, instatnsi, suku, daerah,, dsbnya dan bekerja demi kepentingan masyarakat

Masalah Eksternal Apresiasi dan citra terhadap profesi masih rendah Belum memiliki otonomi penuh; ditentukan belum menentukan. Belum ada keharusan IZIN untuk praktek Penghargaan lebih kepada pakar TI (tools) dari pada pustakawan (contents). Perpustakaan belum sbg prioritas pembangunan, dana terbatas.

TUNJANGAN Th Terendah (II/b) Tertinggi (IV/e) Kerpres/Th 1992 Kepres 65/1992 2000 Rp.92.500 Rp. 185.000.- Kepres /2000 2003 Rp. 125.000.- Rp. 500.000.- Kepres 86/2003

Th Terendah (II/b) Tertinggi (IV/e) Kerpres/Th 1992 Rp.22.500.- Rp. 110.000.- Kepres 65/1992 2000 Rp.92.500 Rp. 185.000.- Kepres /2000 2003 Rp. 125.000.- Rp. 500.000.- Kepres 86/2003 2005 Rp.240.000.- RP. 700.000 Kepres /2005

Paradigma Baru DULU Mengandalkan kepemilikan dan media tunggal, sebagai gudang, layanan pasif dan menunggu pengguna, pengembangan koleksi “just in case”. BIROKRAT, TUKANG JAGA BUKU (The custodian of books) KINI dan NANTI Mengandalkan kerjasama, multi media, ibarat toko/pasar, proaktif dan mendidik pengguna, pengembangan koleksi “just in time”. PELAYAN, GARDA PENGETAHUAN (The guardian of knowledge)

DAMPAK OTDA PADA PERP. Hubungan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten bersifat formal. Muncul wajah-wajah baru pengelola perpustakaan di daerah, baik struktural maupun fungsional Kemampuan daerah sangat bervariasi. Perpustakaan dan profesi pustakawan ditentukan oleh Pemda.

IPI SBG PENEKAN & PERAYU IPI, terutama di Daerah, terutama Dati II dapat menjadi sbg Kelompok Penekan (Pressure Group) atau perayu terutama mengahadapi dan mempengaruhi pengambil keputusan, mis. DPRD, Bupati/Wali Kota, Organisasi Politik. LSM dsbnya  terutama pada masa PILKADA, Pemilu, dsb.

Tantangan Perkembangan ilmu dan teknologi, terutama TI. Tuntutan layanan pengguna yang spesifik dan serba cepat. Munculnya organisasi sejenis yang lebih khusus Terjadinya perubahan paradigma Informasi sebagai bisnis

PELUANG Era Informasi adalah eranya pustakawan. Tersedianya 20 lebih lembaga pendidikan formal merupakan aset IPI Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat merubah citra profesi. Persaingan dan globalisasi  pendidikan berorientasi mutu SDM. SDM bermutu memerlukan perpustakaan Kebutuhan terhadap pustakawan bermutu dalam jumlah yang besar Desentralisasi pendirian Perp. Umum dan Sekolah.

TUGAS IPI KEDALAM Meningkatkan kuantitas dan kualitas pustakawan, kaderisasi sangat diperlukan KELUAR Memperjuangkan eksistensi perpustakaan dan pustakawan

AKHIR KATA IPI TEMPAT UNTUK Mengabdikan diri Mengembangkan diri

TEMPAT MENGABDIKAN DIRI Melalui IPI, pustakawan dapat: Mengamalkan ilmu dan keahlian Membantu memajukan perpustakaan Membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu (miskin) Membagi ilmu & pengalaman dg sesama Berjuang bersama, berat sama dipikul

TEMPAT MENGEMBANGKAN DIRI Melalui IPI, pustakawan dapat: Menambah ilmu dan keterampilan Menambah silaturrahmi, tanpa batas birokrasi, jabatan, pangkat, pendidikan, status, georafis, suku, agama, dsb. Menambah wawasan dan pematangan diri Meningkatan kesejahteraan lahir & bathin

NIAT (IKHLAS), WAKTU, PEMIKIRAN, TENAGA, dan DANA KONSTRIBUSI UNTUK IPI IPI adalah organisasi sosial kadang banyak memberi dari pada menerima, menjadi anggota atau pengurus harus menyediakan: NIAT (IKHLAS), WAKTU, PEMIKIRAN, TENAGA, dan DANA

Perguruan Tinggi Tahun Berdiri Program Tempat Universitas Indonesia 1952/1969/1990 D2/S1/S2 Jakarta IKIP Bandung** 1974 S1 Bandung Universitas Hasanuddin *** 1978 D3 / S1 Ujung Pandang Universitas Sumatera Utara 1980/1984 S1/D3 Medan Institut Pertanian Bogor 1982 D3 Bogor Universitas Airlangga Surabaya Universitas Padjadjaran 1984 Universitas Islam Nusantara** Universitas Gadjah Mada 1986 Yogyakarta Universitas Lancang Kuning ** 1990 Pakan Baru

Universitas Negeri Padang 2002 D3 Padang Universitas Sam Ratulangi 1992 Manado Universitas Yarsi ** 1993 / 1999 D3 / S1 Jakarta Universitas Diponegoro 1997 Semarang Universitas Terbuka 1993 D2 Universitas Lampung 1998? Lampung IAIN Ar Raniry, Aceh 1995 Aceh IAIN Imam Bonjol Padang 1998 Universitas Bengkulu 1997/1998 Bengkulu Universitas Islama Nenegri (d/h IAIN) Syarif Hidayatullah Jakar 1999 S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Univ. Wijaya Kusuma Surabaya 200? D3/S1 Yogyakarta Surabaya

AMALKAN 5 Hukum Ilmu Perpustakaan Book is for use (buku untuk dimanfaatkan) Every reader his book (setiap pembaca punya bukunya) Every book its reader (setiap buku punya pembacanya) Save the time of the reader (hematkan waktu pembaca) Library is a growing organism (perpustakaan adalah organisme yang tumbuh) Kaur, dan Prasher. (2001)

Bacaan (1) Bayles, M. D. Proffesional ethics.– Belmont, California: Wardswoth Publ. Co, 1981 Bowden, Russel. “Perkembangan masa depan Ikatan Pustakawan Indonesia : proposal..”- Makalah dalam Kongres VI PB-IPI, Padang, 18 -21 November 1992 Bowden, Russel. “Proffesional reponsibilities of librarians and information workers” IFLA Journal, 20 (2) : 1994 Harahap, Basyral Hamidy dan JNB Tairas. Kiprah Pustakawan Indonesia: seperempat abad IPI 1973 – 1998.– Jakarta : PB-IPI, 1998 Hermawan. R.

Bacaan (2) Hermawan. R. Etika keguruan: suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik guru Indonesia.– Jakarta: Margi Wahyu, 1979. Ikatan Pustakawan Indonesia. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI.– Jakarta : PP IPI, 2003 Karmidi, Martoatmodjo. “Sejarah IPI dan peningkatan profesionalisme”.– Dalam Hasil Kongres VI PB IPI, 1992 Kaur, Devinder and R.G. Prasher. Librarianship: philosophy, laws and ethics.– New Delhi : Medallion Press, 2001 Kertosedono, Soekarman. “Upaya peningkatan profesionalisme pustakawan di era gloablisasi.- Makalah pada Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan oleh Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 4 Oktober 2004. Sudarsono, B. “Pemberdayaan organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia.”– Dalam Prosiding Rakerpus IPI ke-9 dan Seminar Ilmiah, 1997

Bacan (3) Sulistyo- Basuki,.Periodesasi perpustakaan Indonesia.– Bandung: Remaja Rosdakarya,1994 Sulistyo- Basuki,. “Sejarah organisasi pustakawan di Indonesia”.– Berita Perpustaaan Sekolah : pp 52-56 Surat Keputusan MenPAN No. 132 Tahun 2003 tentang Jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya Surat Keputusan Kepala Perpustakan Nasional RI No. 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya Tjoen, Mohd Joesoef. Perpustakaan di Indonesia dari zaman ke zaman.– Jakarta: KBN, 1966 Unesco . Guidelines for the managementof professional association in the fields of Archives, library and information work.- 1989 Wirawan. “Profesi pustakawan: suatu analisa” Makalah dalam RAKERPUS dan Seminar PB IPI, Mataram, 21-23 Juli 1993 Zen, Zulfikar. “Peran IPI dalam pemberdayaan pustakawan”.– Makalah Rapat koordinasi kerjasama Pengembangan jabatan fungsional pustakawan Perpustakaan Nasional Ri, Jakarta, 19-21 September 2005

TERIMA KASIH WASSALAM