Pendidikan dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan: Berbagi Pengalaman Hasil Penelitian Depok, 18 November 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 14 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KETENAGAKERJAAN.
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) SURVEILANS GIZI DI WILAYAH PUSKESMAS JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012   DISUSUN OLEH : MAZKUR.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS UNTUK RAKYAT Oleh : Drs. M. Afnan Hadikusumo.
BAHAN KULIAH DDP 2010/ PERMASALAHAN PENDIDIKAN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
PENGELOLAAN KURIKULUM
PELATIHAN IMPLEMENTASI
Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.
MOTIVASI KONSUMEN ADHI GURMILANG.
Hubungan Antar Pemerintahan
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TEORI PENGELUARAN NEGARA
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
KOMPENSASI Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
 Budaya Pelajar  Budaya Pengajar  Budaya Institusi.
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2009
BEDAH KISI-KISI IPA UN SD/MI TAHUN 2013 GURU KELAS VI SD/MI KECAMATAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KETENAGAKERJAAN.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PKH
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
KELOMPOK 7 NURUL HIDAYATI ( ) REVANI SASMITANING ( )
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
KEMISKINAN.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
Pengasuhan Anak Usia Sekolah Dasar PERTEMUAN 8
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
STATISTIK PENDIDIKAN. PARTISIPASI SEKOLAH Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama: 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) 2.Angka Partisipasi Murni.
Transcript presentasi:

Pendidikan dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan: Berbagi Pengalaman Hasil Penelitian Depok, 18 November 2011

Alur Kegiatan  Diskusi dan Presentasi Kelompok  Pencapaian di bidang pendidikan  Tantangan  Metodologi Penelitian  Pemaparan  Tentang sosiologi pendidikan  Realitas Pendidikan di Indonesia  Berbagai kebijakan

Sosiologi Pendidikan  Sistem pendidikan Umum vs kejuruan Dasar – menengah – lanjutan – tinggi  Institusi Pendidikan Formal : sekolah Non formal: Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan Informal: keluarga, komunitas, masyarakat  Proses belajar Pedagogy Andragogy

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Berbagai pendekatan:  Perspektif Struktural fungsional : Mempertahankan keteraturan sosial (social order) Mencapai keseimbangan (equilibrium) Sarana mobilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan (meritocracy)  Perspektif Konflik mempertahankan kesenjangan status dan kekuasaan (social reproduction of inequality)  Perspektif Structure – Agency Interaksi antara objective structure dan individual agency  menentukan pencapaian di sekolah

Realitas Pendidikan di Indonesia  Berbagai Pencapaian:

Realitas Pendidikan di Indonesia  Pencapaian:  Partisipasi penuh pada pendidikan dasar (Wajardikdas)  Berupaya mencapai partisipasi penuh untuk pendidikan menengah  Wajar 12 tahun (SMA/SMK) APM Sekolah menengah meningkat: 56% (2003)  68% (2008) Pemberian beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah bagi masyarakat miskin  Menurunnya tingkat putus sekolah (Drop Out Rate)

 Tantangan:  Pendidikan masih merupakan dimensi utama kemiskinan Masyarakat miskin masih sulit mengakses pendidikan Terutama untuk pendidikan menengah ke atas Tingginya biaya yang berkaitan dengan pendidikan (out of pocket) –Biaya transportasi –Seragam, buku sekolah Dialami masyarakat miskin baik di perkotaan maupun perdesaan

Kondisi dan Kecenderungan Kemiskinan  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil selama telah mengurangi kemiskinan sebesar 1.44 percentage point setiap tahun  Pertumbuhan ekonomi yang ‘moderate’selama mengurangi kemiskinan sebesar 0.55 percentage point setiap tahun 9

Proporsi Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan (BPS)

Kecenderungan Kemiskinan Multidimensi  Selama , kesenjangan kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan semakin membesar IndicatorsDefinition Rural (%) Urban (%) Gap (% point) Lack of sanitation (toilet) Percentage of population living in house without proper toilet Low education of the head of household (HHH) Percentage of population living in household in which HHH do not finish 9-year basic education Lack of access to clean water Percentage of population living in household without proper access to clean and protected source of drinking water Low education of youth Percentage of population living in household in which youth (18-24 years) do not finish 9- year basic education Unhygienic floor Percentage of population living in earth-floor housing Monetary Poverty Percentage of population below official poverty line

Permasalahan Pendidikan: Realitas di Tingkat Mikro (1) Hasil Analisis Kemiskinan Partisipatoris: FGD Kelompok Perempuan – Perkotaan (SMERU, 2011) MISKIN SebabAkibat Tidak ada modal Pendidikan rendah Perusahaan tidak butuh Bangkrut Pendapatan gak menentu Tidak ada Kesempatan Kerja Kadang laku, kadang tidak Pekerjaan Serabutan Kurang tahu informasi Tidak ada biaya males Jualan kurang laku Tidak kerja Habis kebutuhan sehari-hari Emosi tinggi Putus asa Sakit-sakitan Banyak kejahatan Menerima nasib/pasrah Cerai Bunuh diri Pendidikan anak-anak putus Kampung tidak aman Hidup Was Was Ringan tangan Pekerja anak Tidak ada lowongan Fisiknya lemah Tidak punya ketrampilan

Permasalahan Pendidikan: Realitas di Tingkat Mikro (2) Hasil Analisis Kemiskinan Partisipatoris: FGD Kelompok Laki-laki – Perkotaan (SMERU, 2011) MLARAT SebabAkibat Malas kerja Pendidikan rendah Tidak ada modal Kurang lapangan kerja Musibah Tidak punya penghasilan Judi Usia Tidak bekerjaTidak punya ketrampilan Sakit Pendapatan rendah sekali Gagal Usaha Banyak anak Kurang Gizi Terhambatny a pendidikan anak Kurang PD Stress Minder Masa bodoh Putus sekolah Kebodohan Tidak bisa kontrol emosi Kriminalitas Penyakitan Pekerja anak Cerai KDRT

Hasil Analisis Kemiskinan Partisipatoris: FGD Kelompok Laki-laki – Perdesaan (SMERU, 2008) Motivasi kurang Sarana pendidikan terbatas Nelayan mengandalkan laut Pendidikan/kete- rampilan rendah Kurang lapangan kerja Malas cari kerja lain (tidak punya ijazah) Pola pikir terbatas Kurang inisiatif & kreatif Tidak bisa buka usaha Modal kurang Pendapatan kurang (besar pasak daripada tiang Harga-harga loncat Miskin turun- temurun Pajak/retribusi naik Gagal panen KEMISKINAN SebabAkibat Sakit-sakitanMenderita Anak tidak bisa melanjutkan pendidikan Kebodohan Kebutuhan tidak terpenuhi Kriminal Hutang (di warung) StressStroke

Prioritas Masalah: Pendidikan & Ketrampilan (Hasil PPA SMERU,Surakarta 2011) No Diskripsi KemlayanMojosongoSangkrah Frekuensi LPMLPMLPM 1Tidak ada modal/minimnya modal Kurangnya lapangan pekerjaan Penghasilan kurang Menghutang Pendidikan rendah Harga kebutuhan tinggi Tidak punya/ kurang ketrampilan Pendapatan kecil 1 1 9Pergaulan bebas 11 10Perkelahian dan mabuk2an 21 11Tingginya biaya pendidikan Pelayanan kesehatan Kurangnya kesadaran thd lingkungan 31 14Sakit-sakitan 4 1 L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Pemuda/pemudi

Pendidikan dan Kerentanan (Hasil PPA SMERU, Surakarta 2011) No Faktor Kerentanan KemlayanSangkrahMojosongo Frekue nsi Strategi Bertahan LP RW 04RW 13RW 29 RW 07 LPLPLPLP 1Tahun Ajaran Baru a.Meminjam ke Bank Plecit/Koperasi Keliling b.Meminjam ke warung atau tetangga c.Menggadaikan barang kalau masih memiliki barang berharga d.Mengurangi konsumsi (menghemat) atau tidak memenuhi kebutuhan tersebut 2 Kegiatan Sosial (Jagongan) Bulan puasa & lebaran (hari raya Keagamaan) Musim Hujan (cuaca) Bayar listrik Sakit Banjir1113

Prioritas Masalah: Pendidikan & Ketrampilan (Hasil PPA SMERU,Makassar 2011) L = Laki-laki | P = Perempuan | M = Pemuda/pemudi NoDeskripsi BarutDayaTallo Frekuensi LPMLPMLPM 1Pendapatan kurang/rendah Pendidikan rendah- ketrampilan kurang Tidak ada modal Kurang lapangan kerja Anak tidak bisa melanjutkan pendidikan/pendidikan anak rendah Pekerjaan tidak tetap (Kurang) Pendidikan moral 11 9Kurang usaha 31 10Lingkungan yang tidak sehat Keterbatasan fisik Tidak bisa berobat Banjir Sampah 5 1

NoFaktor Kerentanan BarutDayaTallo Frekuensi Strategi Bertahan LPLPLP 1 Cuaca/ musim hujan (buruh tidak bekerja) a.Mengurangi makan dan jajan b.Meminjam ke warung atau tetangga c.Meminjam ke rentenir d.Mencari alternatif mata pencaharian (narik becak, mancing, dll) 2 Harga bahan pokok naik (sembako mahal) Sakit/ kesehatan lingkungan Bulan puasa dan lebaran Tahun ajaran baru dan kenaikan kelas 112 6Penggusuran112 Pendidikan dan Kerentanan (Hasil PPA SMERU, Makassar 2011)

 Tantangan Kualitas Pendidikan Kehadiran guru (teacher absenteeism) –Indonesia (2003): menempati posisi ketiga tertinggi (dari 6 negara berkembang) untuk ketidakhadiran guru (19%) –Tahun 2009: persentase relative tetap –Dipengaruhi oleh keterpencilan wilayah (Indonesia barat/timur, desa/kota) Kualitas guru Rasio guru dan murid Era desentralisasi  (pemekaran daerah) –Distribusi guru –Pengalihan guru menjadi tenaga profesional (pegawai SKPD)

Review Kebijakan Pendidikan  Tanggung jawab pelayanan pendidikan ada pada pemerintah daerah (mendirikan sekolah, membayar gajiguru). Peran pemerintah pusat ada pada perancangan kurikulum dan penyediaan bantuan pendanaan bagi siswa dan sekolah  BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Bantuan biaya pendidikan utk siswa SD dan SMP  BOS Daerah (Banjar); BPMKS (Surakarta), Lima Gratis (Makassar)

Bantuan Pendidikan

Dampak Program BOS  Membantu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Penerimaan sekolah meningkat, terutama:  SDN di perdesaan (iuran siswa kecil & BOP minim)  SD Swasta dgn banyak murid miskin  Berpotensi meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.  Sekolah: meningkatkan kegiatan peningkatan kualitas guru, penerimaan guru, ketersediaan peralatan dan bahan ajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelajaran tambahan  Murid/orangtua murid: mengurangi biaya sekolah  Iuran sekolah berkurang/gratis  Biaya buku pelajaran berkurang  Uang ujian, ekstrakurikuler, pelajaran tambahan berkurang  Manfaat: Sekolah > langsung dirasakan orang tua murid  Pengaruh thd angka putus sekolah (khususnya SMP) belum terlihat  kurang penekanan pada pencegahan putus sekolah

 Program Sertifikasi guru  Implementasi: ditemukan penyimpangan pada pelaksanaan  Belum ditemukan bukti dampak langsung terhadap peningkatan kualitas guru  Peningkatan Peran komite sekolah  Training, pemberian kewenangan keuangan  Bantuan kesejahteraan untuk guru di daerah terpencil (2007/2008)  Target: guru SD di 199 kabupaten  Kriteria sekolah penerima: jarak dr kota kabupaten, dan ketersediaan listrik  Implementasinya: pemberian tunjangan berdasarkan kuota, tidak ada kriteria yang jelas utk penerima bantuan

Terima Kasih