- Muhamad Arbain- Prihatin Koesendang- Hesti Merliana. A - Andre Iskandar- Morawilman- Dodi Rinaldi -Araliet- Pirno.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF ARGUMENTASI
BAB 4 Korupsi dan Upaya Pemberantasan A.Pengertian Korupsi
1 Pesan “Dalam teori tidak ada perbedaan antara teori dan praktek. Tapi pada praktek, ada perbedaan.” -- Jan L.A. van de Snepsheut.
Telaah Kritis Menuju Kehidupan
Etika Profesi Public Relations
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Menuju Reshufle Kabinet? Melorotnya Kepuasan Publik Atas Dua Tahun Kabinet SBY-Boediono Lingkaran Survei Indonesia Sept
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
Blunder Politik Demokrat ????
Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
YAYASAN Stichting.
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
Kasus Korupsi= Muhammad Nazaruddin
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Cerita Anas Urbaningrum dan Kasus Hambalang
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
SELAMAT DATANG.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
(PERTEMUAN KE 4) PENDEKATAN TEORI SIFAT, PERILAKU DAN HUBUNGAN
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Merumuskan Pertanyaan
Pandangan Agama Terhadap Politik
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
KONSEP DASAR BUDGETING (1)
Hukum acara MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA OLEH Jazim Hamidi.
Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi KELOMPOK 2. Nama Kelompok DIAN WIDIANTO ELLA SRI UTAMI DESTI KHOTIMAH EMA JULIANNITA ELY ELIZA.
Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW)
TAMPILKAN SLIDE INI: PERKENALAN
Kasus Audit BPK di Depnaker
ARAH BISNIS DAN TUJUAN PENERAPAN ETIKA DALAM ASPEK BISNIS, NORMA DAN HUKUM Pertemuan ke-4.
DASAR-DASAR KOMUNIKASI INTERPERSONAL
Manajemen Konflik.
PROSES ORGANISASI.
DASAR-DASAR KOMUNIKASI INTERPERSONAL
Pendidikan Anti Korupsi
HAK DAN KEWAJIBAN INSINYUR
PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
DASAR-DASAR KOMUNIKASI INTERPERSONAL
PERWALIAN.
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
JOLANDA MONA AUGUSTIN / IK-PAGI
(PERTEMUAN KE 4) PENDEKATAN TEORI SIFAT, PERILAKU DAN HUBUNGAN
Hukum Pidana Korupsi Nama Kelompok : Randi Septian ( ) Panji anugrah putra ( ) Endah Sri Lestari ( ) Fitri Lestari ( )
KOMISI YUDISIAL.
DASAR-DASAR KOMUNIKASI INTERPERSONAL
KASUS SIMULATOR SIM.
Tatap Muka Ke-4 Penyusunan Proposal -Lanjutan
PERWALIAN.
KORUPSI EXTORTIVE (MEMERAS)
Etika Pelayanan Publik
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Farid B. Siswantoro, KPU DIY
SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
Ketua DPR RI ( ) Ketua Umum Partai Golkar periode Ketua Fraksi Golkar periode Desember 2015 Mundur Dari Jabatan.
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Pengurus Yayasan.
KELOMPOK 9 EPI-A Ratih Kuntari Dewi ( )
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

- Muhamad Arbain- Prihatin Koesendang- Hesti Merliana. A - Andre Iskandar- Morawilman- Dodi Rinaldi -Araliet- Pirno

 Merupakan setiap objek mengandung kualitas tertentu dan nilai tersebut berdiri sendiri.  Merupakan suatu nilai susila yang harus dihubungkan dengan hal-hal lain diluar tindakan itu yakni konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut.

Pemecatan atas Nazaruddin tanpa upaya serius PD mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dilancarkan mantan bendahara umum itu jelas bukanlah solusi yang tepat. Pemecatan Nazar hanyalah upaya melokasir kasus hukum Nazar sebagai urusan dan tanggung jawab pribadinya yang tidak terkait dengan partai. Padahal sangat jelas, Nazaruddin melakukan semua dugaan suap yang diterima dan dikucurkannya itu dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum partai. Artinya, tanggung jawab politik dan hukum semestinya juga berada di pundak Anas Urbaningrum selaku ketua umum partai. Referensi :

Apabila tidak terjadi pemecatan terhadap Nazaruddin bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang yang akhirnya memukul balik PD dan SBY sendiri. Salah satu dampak politik yang bakal dialami PD adalah merosotnya popularitas dan elektabilitas dalam Pemilu 2004 mendatang. Referensi :

Angie, panggilan akrab Angelina, menjadi saksi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games M Nazaruddin yang juga mantan bendaharawan Partai Demokrat. KPK belum bisa menyimpulkan apakah Angie terlibat atau tidak dalam kasus tersebut. KPK berjanji akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan Angie Referensi :

Menjadi saksi bagi Wafid Muharram, Sekretaris Menpora non aktif yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut di Pengadilan Tipikor. Dalam kesaksiannya, Andi membantah mengetahui perihal dana talangan proyek Wisma Atlet di Kementriannya. Andi mengatakan dirinya juga tidak pernah dilapori perihal penerimaan dan bahkan pencairan dana tersebut. Menurut Johnson, bantahan Andi dalam persidangan tersebut, kurang masuk akal. Pasalnya, sebagai atasan, Andi pasti mengetahui banyak terkait proyek tersebut, termasuk adanya dana-dana talangan yang sudah lumrah dalam proyek-proyek besar pemerintah. Referensi :

 Memperbaiki pandangan negatif masyarakat terhadap pemimpin negara.  Terungkapnya para oknum pemerintah yang terkait dengan skandal kasus korupsi.  Pemerintah dengan tegas menonaktifkan oknum yang terlibat dalam kasus korupsi dari jabatannya, agar para pejabat lainnya bisa melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab.

MMasyarakat memandang pemerintah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. TTerjadinya saling tuduh-menuduh antara pejabat pemerintahan sehingga menimbulkan ketidak percayaan.

1. Nilai Keadilan Karena dalam kasus ini masih belum ada kepastian hukumnya, maka bisa dikatakan keadilan itu belum bisa ditegakan sepenuhnya. 2. Nilai Kemanfaatan Memperbaiki pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah. 3. Nilai Kepastian Hukum Dalam kasus ini memerlukan proses yang cukup lama untuk mendapatkan kepastian hukum.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA Design N creative Kelompok 1