ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DIY TAHUN 2010
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
Hubungan Antar Pemerintahan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Kerangka Strategis Mendikbud
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PEREKONOMIAN INDONESIA
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Bahan tayang 3-4 Mei.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
Dikutip dari berbagai sumber
AKUNTABILITAS KINERJA
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA SIMPOSIUM NASIONAL PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KAWASAN TIMUR INDONESIA 2010 ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Oleh RENE CHARLES KEPEL ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA AMBON, 2 AGUSTUS 2010

WILAYAH DAN SUMBERDAYA KTI Luas wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) 61% dari luas wilayah Indonesia yang kaya sumberdaya kelautan (70 % dari total potensi perikanan laut nasional) Sumberdaya laut yang sangat potensial di KTI adalah Sumberdaya Ikan Sumberdaya terumbu karang Sumberdaya hutan mangrove Sumberdaya lamun Besarnya potensi Kelautan KTI belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di KTI 2

PETA INDONESIA DAN WILAYAH KTI 3

PETA SEBARAN SUMBERDAYA IKAN PELAGIS KECIL DAN DEMERSAL Potensi produksi perikanan tangkap di perairan laut Indonesia dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 4

PETA SEBARAN SUMBERDAYA IKAN PELAGIS BESAR, IKAN TUNA DAN CAKALANG Potensi produksi perikanan tangkap di perairan laut Indonesia dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 5

PETA SEBARAN LAYANAN PENDARATAN IKAN Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 6

PETA WILAYAH PARIWISATA Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 7

PETA KAWASAN KONSERVASI Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 8

PETA SEBARAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 9

ISU PENGEMBANGAN KTI Masih tingginya kesenjangan antara perkembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI): Jumlah penduduk (22% KTI, 78% KBI); IPM (68,9% KTI, 71,93% KBI);PDRB dengan migas (18,03 KTI, 81,97%); kontribusi sektor pertanian (22,99%, 77,01%); kontribusi sektor industri (12,25% KTI, 87,75% KBI); PMA (3,93% KTI, 96,27% KBI), PMDN (15,20% KTI, 84,98% KBI), Ekspor-impor (40,22% KTI, 59,78% KBI). Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang tersedia dan terkonsentrasi hanya pada wilayah-wilayah tertentu dan belum berwujud sistem jaringan (air bersih, listrik, transportasi dll). Terbatasnya pengembangan wilayah perbatasan. Masih bersifat tradisional dan subsisten pengelolaan sektor perikanan. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya. 10

ISU PENGEMBANGAN KTI Lanjutan….. 6. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota mempunyai Rencana Tata Ruang Pesisir dan Laut. 7. Belum sepenuhnya tersusun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut. 8. Belum sepenuhnya pendekatan pembangunan berdasarkan kekuatan daerah (potensi lokal). 9. Belum sepenuhnya keberpihakan pemerintah dan sektor swasta kepada nelayan dan pembudidaya laut. 10. Rendahnya keterjangkauan pasar akan sumberdaya laut. 11. Semakin tingginya degradasi pada ekosistem pesisir dan laut. 11

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KTI VISI: Terwujudnya pengembangan kelautan dan perikanan di Kawasan Timur Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan. MISI: Pengembangan Kawasan Timur Indonesia berbasis kelautan dan perikanan. 12

ARAH STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KTI Pro job Pro poor Pro growth Pro sustainability Pro market 13

STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KTI Empowering Entrepreneurship Technology Innovation Networking Minapolitan 14

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Perdekatan perwilayahan untuk percepatan pembangunan (Regional Development Approach) Peningkatan daya saing Perubahan manajemen publik 15

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Lanjutan….. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Perdekatan perwilayahan untuk percepatan pembangunan (Regional Development Approach) Pengembangan KTI membutuhkan pendekatan perwilayahan yang bersifat lintas daerah (jejaring antar daerah) Perlu koordinasi dan komunikasi sebagai jembatan untuk mengoptimalkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dan kerja sama jejaring antar daerah dalam satu wilayah pengembangan ekonomi Perlu dibangun kerja sama strategis antar provinsi di KTI yang memiliki karakter sosial, budaya dan potensi yang sama 16

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Lanjutan….. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Peningkatan daya saing Kemampuan suatu daerah atau wilayah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Penentuan sumberdaya lokal yang memiliki potensi daya saing di lingkungan domestik maupun regional serta internasional diharapkan menjadi fokus garapan Tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup 17

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Lanjutan….. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI Perubahan manajemen publik Diperlukan birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap tantangan, potensi dan masalah daerah Diperlukan penyederhanaan dan keterbukaan prosedur adminstrasi terutama dalam menarik investor Birokrasi harus lebih demokratis melalui peran pemberdayaan dalam pengambilan keputusan dan memberikan motivasi serta dorongan untuk berkarya dan beraktivitas 18

SASARAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KTI (berdasarkan Grand Strategy) Pembangunan wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi. Untuk mendukung hal ini diperlukan penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia. Penguatan pembangunan wilayah berbasis tata ruang yang tepat. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Penguatan fungsi kawasan lindung serta pengelolaan budidaya dan penangkapan ramah lingkungan, termasuk pengelolaan kawasan pariwisata yang arif dan bijaksana. Penguatan pengelolaan pemerintahan. Optimalisasi produksi komoditas unggulan dengan teknologi. Pembangunan infrastruktur dan fasiltas wilayah pesisir dan laut. Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha. Perluasan akses pasar. 19

OPTIMALISASI POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT KTI Menetapkan prioritas komoditas unggulan daerah. Membangun sentra-sentra ekonomi dengan optimalisasi potensi komoditas lokal. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan kegiatan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pariwisata. Membangun jaringan ekonomi kawasan KTI, seperti Jaringan Pembangunan Minapolitan. Mengembangkan ekonomi lokal dalam wilayah KTI. Memperluas jaringan pasar dengan dasar penguatan kualitas dan diversifikasi produk. Mempertahankan pengelolaan perikanan yang berbasis lingkungan. Meningkatkan daya saing produk berbasis pengetahuan dan teknologi. 20

PENETAPAN PRIORITAS KOMODITAS DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KTI Wilayah pengembangan komoditas budidaya rumput laut, ikan, dan non-ikan. Wilayah pengembangan industri penangkapan ikan pelagis besar dan kecil, serta non-ikan. Wilayah pengembangan industri teknologi kelautan dan mineral. Wilayah pengembangan potensi pariwisata. 21

PETA PENGEMBANGAN PRODUK DAN KOMODITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rumput Laut Pelagis Besar dan kecil Pariwisata laut Teknologi kelautan Mineral dan Non hayati 22

JARINGAN PEMBANGUNAN MINAPOLITAN (PETA KLASTER MINAPOLITAN KTI) KLASTER INDUSTRI RUMPUT LAUT TAHUN 2009 DI KTI GORONTALO MINAHASA UTARA RAJA AMPAT PARIGI MOUTONG POLEWALI MANDAR BAU BAU PANGKEP NTT NTB 23

PROSES PENINGKATAN PRODUK UNGGULAN LOKAL 24 24 Sumber : BAPPENAS

PRINSIP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMODITAS LOKAL DALAM LINGKUP NASIONAL Pengembangan komoditas lokal yang didukung oleh kekuatan dan karakteristik lokal. Pengembangan industri pengolahan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas lokal. Penguatan tahapan mulai dari sumber komoditas, produksi, hasil produksi sampai dengan proses pemasaran produk. Pengembangan sistem pemasaran nasional dan internasional. 25

PENINGKATAN PRODUKSI DAN KUALITAS KOMODITAS KEGIATAN PENDUKUNG SDM Fasilitas Pendamping, Tenaga Ahli, Pelatihan PENELITIAN / RISET Teknologi & Inovasi, Informasi INFORMASI PASAR Outlet Pasar, Harga-Jenis-Kuantitas-Kualitas, Jaringan Pasar PENDANAAN Infrastruktur, Modal, Bahan Baku KELEMBAGAAN Lembaga Pengelola Usaha/Bisnis INFRASTRUKTUR Sarana Prasarana, Infrastruktur KETERKAITAN KERJASAMA Keterkaitan antar sektor, komoditas, kemitraan antar pelaku, Kejasama antar daerah IKLIM USAHA Regulasi dan kebijakan pemerintah Pusat dan Pemda SINERGITAS ANTARA INPUT BUDIDAYA PENGOLAHAN PEMASARAN 26 Sumber : BAPPENAS

KEBUTUHAN RISET DAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS PRIORITAS KEBUTUHAN RISET DENGAN TEMA BUDIDAYA: RUMPUT LAUT, IKAN & NON-IKAN PENANGKAPAN TEKNOLOGI KELAUTAN WILAYAH, ENERGI DAN NON-HAYATI KEBUTUHAN RISET DAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN KTI 27

TERIMA KASIH 28