LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN FAST-TRACK BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2013
SOSIALISASI BEASISWA BIDIKMISI 2013
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PEMILIHAN DEKAN 2008 – 2012 UNIVERSITAS GADJAH MADA
SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA NUSANTARA- BANK BRI BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Kajian Implementasi Program Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud Jenjang S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
PENETAPAN DAN PENCABUTAN STATUS SATKER BLU
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
Maret-2009Ditjen DIKTI1 PROGRAM BEASISWA S2/S3 DITJEN DIKTI Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Magister of Electrical Engineering
MATRIK PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL 2014/2015
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
KOPERTIS Wilayah III Jakarta, Juni Pelatihan Jabatan Akademik dan Angka Kredit Dosen Jakarta, Juni 2009 KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL.
Penyerahan RKAT 2013 Universitas Pendidikan Indonesia
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN PEGAWAI PELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
PELATIHAN IMPLEMENTASI
STANDAR 3.
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
Perkembangan Administrasi
Universitas Brawijaya mempersembahkan/presents
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
Topik-Topik Issue (to be discussed) G.H. Universal Bandung, 5 November 2009.
Kementerian Perumahan Rakyat
Rina Indiastuti (Profesor Ekonomi)
RISET ANDALAN PERGURUAN TINGGI DAN INDUSTRI (RAPID)
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Paradigma Baru Pengelolaan BLU Bidang Pendidikan
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
Pedoman Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemitraan
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JENIS LAYANAN Program beasiswa magister dan doktor, beasiswa tesis dan disertasi; Program pendanaan riset strategis yang mendukung kebijakan nasional;
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
RISPRO (RISET INOVATIF PRODUKTIF)
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
Sosialisasi Beasiswa LPDP Kairo, 14 Juli 2018 Aula Pasanggrahan KPMJB.
Sinergitas Pengelolaan Program Pascasarjana di Universitas Andalas
Transcript presentasi:

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN Bogor, 03 Maret 2014 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Gedung A.A. Maramis II Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1, Jakarta 10710 Telepon/Fax (021) 384 6474, Situs www.depkeu.go.id

Pokok Bahasan 1 2 3 4 Dasar Hukum LPDP Visi Misi serta Struktur Organisasi LPDP 3 Jenis Layanan 4 Ringkasan Capaian Kinerja

1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 sd tahun 2013 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 PMK Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan KMK Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Satker LPDP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh Kebijakan Dewan Penyantun tanggal 28 Maret 2013

2 Visi Misi dan Struktur Organisasi

Visi dan Misi Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk menyiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal Sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan. Visi Misi

Struktur Organisasi

3 Jenis Layanan

JENIS LAYANAN Program beasiswa magister dan doktor, beasiswa tesis dan disertasi, beasiswa afirmasi; Program pendanaan riset strategis yang mendukung kebijakan nasional; Program rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam; Tulisan di slide 15 dst. Terlalu kecil. Pengelolaan DPPN dalam bentuk investasi.

A. Layanan Beasiswa Pendidikan Indonesia Tujuan menyiapkan pemimpin dan profesional untuk menjadi lokomotif kemajuan Indonesia Jenis Beasiswa Magister Beasiswa Doktoral Beasiswa Tesis dan Disertasi Beasiswa Afirmasi Program Studi Teknik, Sains, Pertanian, Kesehatan/Kedokteran Hukum, Keuangan dan Akuntansi, Agama Bidang lainnya (Ekonomi, Seni dan Budaya, Sosial) Target Putra/putri terbaik Indonesia 10 PTN terpilih di DN; 200 universitas terbaik dunia (LN)

Syarat Pendaftaran 1. Warga Negara Indonesia , usia pada saat wawancara Magister : maksimal 35 tahun , dan Doktor : maksimal 40 tahun 2. Prestasi Akademik Skor TOEFL 550 (iBT® 79)/ IELTS™ 6,5/TOEIC® 750 untuk LN, TOEFL ITP® 500/iBT® 61/IELTS™ 6,0/TOEIC® 600. untuk DN, atau yang setara (IELTS, TOAFL, TOCFL dsb.) IPK S1 minimal 3,00 (untuk S2); IPK S2 minimal 3,25 (untuk S3) 3. Capaian Non-Akademik Memiliki pengalaman berorganisasi dan berprestasi diberbagai bidang atau berkontribusi kepada masyarakat. 4. Direkomendasikan oleh: Pimpinan Perguruan Tinggi bagi dosen, Pimpinan Unit Kerja bagi yang sudah bekerja, atau Tokoh Masyarakat bagi calon yang belum bekerja. PERSYARATAN KHUSUS PROGRAM BEASISWA (Secara umum)

B. Layanan Pendanaan Riset JENIS RPI Bantuan Dana RISPRO (Komersial dan Implementatif) Bantuan Dana Riset Afirmasi Nasional Penghargaan Hasil Karya Riset FOKUS RISPRO Ketahanan Pangan Energi Pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth) Tata kelola Kesehatan 6. Sosial keagamaan 7. Budaya

Persyaratan Bantuan Dana RISPRO Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Komersial Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Implementatif Persyaratan Umum : Riset dilakukan dalam wilayah R.I.; Penyempurnaan riset dimungkinkan dilakukan di luar negeri untuk mendapat dukungan fasilitas riset yang tidak bersifat komersil; Riset harus bersifat multidisiplin agar dapat memberikan perspektif lengkap terhadap pemecahan permasalahan bangsa atau peningkatan daya saing bangsa; Setiap kelompok periset hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun yang sama baik sebagai ketua ataupun anggota periset; Riset yang dilakukan oleh dua lembaga riset atau lebih harus dibuktikan dengan perjanjian kerja sama riset antar lembaga. Persyaratan Khusus : Riset harus melibatkan mitra sehingga hasil riset langsung dapat diterapkan/dikomersialisasikan oleh pihak mitra yang didukung oleh perjanjian kerja sama; Mitra adalah industri yang mayoritas modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan/Warga Negara Indonesia; Mitra harus memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam riset dapat berupa penyertaan dana (cash) ataupun bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (in-kind); Kontribusi mitra berupa penyertaan dana (cash) sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari usulan bantuan dana riset; Riset harus memiliki kelayakan bisnis. Riset pada tahun pertama dapat melibatkan mitra (opsional) dan harus melibatkan mitra pada tahun kedua sehingga hasil riset langsung dapat diimplementasikan Mitra adalah lembaga sektor publik (lembaga pemerintah dan pemerintah daerah) atau korporasi yang dapat bertindak sebagai regulator implementasi hasil riset atau kelompok masyarakat yang dapat bertindak sebagai pengguna hasil riset. Riset harus memiliki kelayakan implementasi kebijakan/model Bantuan Dana RISPRO

Progres pendanaan rehab C. Layanan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam Progres pendanaan rehab Uraian Provinsi Aceh Provinsi Maluku Kemdikbud Kemenag Kab. Maluku Tengah Kota Ambon Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Jumlah Sekolah 3 SMA 3 SD & 2 SMA RA, MI, MTS, & STAIN 3 SD & 1 SMA 7 SD & 1 SMA Jumlah Ruang 27 24 40 19 51 9 Usulan Biaya (Rp) 8.926.316.999 3.752.807.570 37.242.892.545 11.591.000 15.818.686.000 4.800.000.000 15.248.274.000 1.825.000.000 Offering Letter 4.496.590.200 1.966.082.400 - Status Telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 24 Des 2013 Akan diverifikasi lapangan pada awal Maret 2014 Telah diverifikasi lapangan pada tanggal 10-13 Feb 2014

D. Kebijakan Pengelolaan DPPN Pengelolaan dana/ investasi ditempatkan pada portofolio investasi yang beresiko rendah dan mempertimbangkan likuiditas Pengelolaan dana/ investasi dapat ditempatkan pada instrumen investasi dengan jangka waktu pendek (s.d. 1 tahun) dan/ atau panjang (lebih dari 1 tahun). Imbal hasil tahunan yang diharapkan agar lebih tinggi dari tingkat inflasi tahunan dan berpedoman pada target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

4 Ringkasan Capaian Kinerja 2013

Kinerja Belanja (DIPA) Executive Summary Layanan Target Realisasi Capaian Target Catatan Beasiswa 1.455 orang 1.555 orang 106.87% Lulus Sebanyak 1.555 orang, terdiri dari 1.034 orang Magister dan Doktor, dan 521 orang untuk Tesis dan Disertasi; Dari 1.034 orang Program Magister dan Doktor, baru 535 orang yang sudah kuliah pada tahun 2013, selebihnya 499 akan intake 2014 (saat ini tambahan yang sudah berangkat sebanyak 78 orang). Riset Rp28M Rp 7.967.718.000 (kontrak) 28,46% 7 proposal riset (3 fokus pangan, 4 fokus energi), 3 pencairan dana riset sebesar Rp1.153.852.534 sudah disalurkan sedangkan 4 sisanya akan disalurkan di tahun 2014. Rehab Rp10M 6.462.672.600 65% Kab. Aceh Tengah (3 sekolah) & Kab. Bener Meriah (5 sekolah) di bawah Kemdikbud PNBP 934.749.673.000,00 990.971.187.740,28 106,01% Termasuk hibah dana endowment sebesar Rp500 juta dari CSR Bank BTN (sudah MOU, telah dicairkan), rencana hibah Rp100M dari Pemerintah Jepang sedang dalam tahap finalisasi negosiasi. Kinerja Belanja (DIPA) 422.542.886.000,00 142.698.922.947,00 33,77% Seleksi untuk layanan beasiswa 2013 terlambat dilaksanakan terkait persetujuan Dewan Penyantun.

Realisasi Layanan Beasiswa 2013 Tesis/ Disertasi; 521 (33.50 %) Magister/ Doktor; 1034 (66.50%)

Realisasi Layanan RPI 2013 Fokus Riset Pendaftar Lolos Administrasi Lolos Substansi Penetapan Direksi Kontrak Nilai Kontrak Realisasi Penyaluran Batch I Batch II Pangan 117 124 72 55 10 6 8 - 3 3.203.634.779 436.547.060 Energi 53 52 44 22 9 1 4 4.937.513.379 717.305.474 Kesehatan 40 16 EcoGrowth 14 50 12 31 2 Tata Kelola 37 67 29 36 Budaya 24 Sosial Keagamaan TOTAL 221 381 157 179 19 18 7 8.141.148.158 1.153.852.534 GRAND TOTAL 602 336

Realisasi Layanan Rehabilitasi 2013 Uraian Provinsi Aceh Provinsi Maluku Kemdikbud Kemenag Kab. Maluku Tengah Kota Ambon Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Jumlah Sekolah 3 SMA 3 SD & 2 SMA 19 madrasah 40 madrasah + 1 STAIN 3 SD, 1 SMA 7 SD, 1 SMA Jumlah Ruang 27 24 194 64 71 17 Usulan Biaya (Rp) 8.926.316.999 3.752.807.570 39.045.315.000 13.844.650.000 15.818.686.000 4.800.000.000 Hasil Verifikasi (Rp) 4.496.590.200 1.966.082.400 - 7.967.718.000 46.635.000 Status Telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 24 Des 2013 Analisis dokumen, koordinasi LPDP dengan Kemenag RI Proses persiapan kontrak

Realisasi Pengelolaan DPPN 2013 Jumlah Pendapatan (Rp) 2013 2010-2011 disatuin, ditambahkan kolom di sebelah kanan tambahkan PNBP 2013 2013 2014

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan TERIMA KASIH Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Gedung A.A. Maramis II Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1, Jakarta 10710 Telepon/Fax (021) 384 6474, Situs www.depkeu.go.id