“Bersama Membangun Kemandirian”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA? Kedondong Agropolitan Center adalah kawasan agropolitan yang akan dibangun di Desa Kedondong. Agropolitan Center adalah suatu kawasan berupa kota.
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Membangun negara dari desa
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Rapat Evaluasi Program Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dengan Internasional NGO Hotel Aryaduta, Jakarta Juni 2014 Rofikul Hidayat.
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK KELOMPOK 4: PENGEMBANGAN METODOLOGI.
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF DALAM KEGIATAN PLPBK
LKM Kel Pesantren/2009 Sekilas Siklus PNPM MANDIRI PERKOTAAN Penyusunan PJM PRONANGKIS Penyusunan PJM PRONANGKIS Refleksi Kemiskinan Pemetaan Swadaya Pembentukan.
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
SOSIALISASI KEGIATAN PLPBK
Peluang BKM pasca UU Desa
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
PEMETAAN SWADAYA.
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PERAN KORKOT.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
PENDAMPINGAN.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
DESTANA desa tangguh bencana.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Transcript presentasi:

“Bersama Membangun Kemandirian” Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM - Mandiri Perkotaan Kabupaten Pekalongan “Bersama Membangun Kemandirian”

PNPM MANDIRI PERKOTAAN PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri

PNPM MANDIRI PERKOTAAN Tujuan : Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip- prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/ suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya; Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan kepelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak- pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat; Mengedepankan peran Pemerinatah Kota / Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Sasaran Program: Memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat; Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; Terwujudnya pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), termasuk sumber dana lain, yang tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; Terbangunnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah; Meningkatnya kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bermitra dengan BKM/LKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin; Terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM MP serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan; Terwujudnya kemitraan program antara BKM/LKM dengan berbagai pemangku kepentingan; Masyarakat yang sadar, peduli dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM MP di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM MP; Relawan dan Relawan khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya dan forum pemantauan partisipatif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis; dan Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolaan resiko bencana dan pengembangan tata penghidupan masyarakat.

18 WILAYAH DAMPINGAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN 9 Kabupaten Pekalongan Lokasi dampingan di PNPM MP Kab. Pekalongan Meliputi 8 Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kab. Pekalongan dan 119 Desa/Kel 9 Lokasi PLPBK BOJONG 22 WONOPRINGGO 14 KEDUNGWUNI 19 KARANGDADAP 11 BUARAN 10 TIRTO 16 WIRADESA WONOKERTO 119 Lokasi 2008 – PNPM Mandiri Perkotaan 48 Lokasi 2007 – PNPM-P2KP 11 Lokasi 2002 - P2KP Replikasi 18 Lokasi

Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan TOTAL : 133,419,082,500 74, 40% >300rb KK Penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan TOTAL : 133,419,082,500 74, 40% KK Miskin Penerima Manfaat APBN : 114,309,500,000 APBD : 19,109,582,500

Capaian FISIK PNPM Mandiri Perkotaan

Aset Dana yang di kelola Capaian Non FISIK PNPM Mandiri Perkotaan Aset Dana yang di kelola UPK = 10,983M Dari modal awal = 6,171 M Masyarakat Penerima Manfaat TRI Daya Infrastruktur : 151,527 KK Pelayanan Sosial : 66,260 KK Akses Ekonomi : 11,387 KK

Aset KELEMBAGAAN PNPM Mandiri Perkotaan Menuju Madani : 9 Mandiri : 96 Berdaya : 14 Mandiri : 96 Menuju Madani : 9 119 BKM 2.475 orang Pengurus Jumlah Anggota Perempuan 34,51% >3rb Relawan yang terlibat

INOVASI PNPM Mandiri Perkotaan Penyelesaian Pinjaman Lain-lain : >400 jt transaksi pada pinjaman lain-lain dapat selesai pada tahun 2013 Penurunan Tunggakan : tahun 2014 penurunan tunggakan di masyarkat menjadi salah satu syarat pemanfaatan BLM BKM A Ward : tahun 2014 sudah terpilih 13 Desa/Kel yang menjadi BKM A Ward di Kab. Pekalongan