ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB DALAM RKP2014 NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan KKB Tahun 2014 Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, 12-13 Februari 2014

OUTLINE PENYAJIAN PENDAHULUAN REVIEW RPJMN 2010-2014 dan REVIEW MDGs Target 5B KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA TANTANGAN SASARAN TARGET INDIKATOR KKB RKP 2014 ARAH DAN KEBIJAKAN RKP 2014 USULAN DRAFT SDGs (Post 2015) 7. PENUTUP

PENDAHULUAN 1

TEMA RKP 2014: KELANJUTAN TEMA RKP dan ISU KEKINIAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP 2014 Pemantapan Perekonomian Nasional; Peningkatan daya saing; Peningkatan ketahanan ekonomi; Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; Pembangunan SDM; Penurunan kemiskinan dan pengangguran; Mitigasi bencana; Peningkatan kesejahteraan rakyat (lainnya). (3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan,& pelaksanaan Pemilu2014.

TAHUN 2014 MERUPAKAN TAHUN STRATEGIS Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan Tahun penyusunan RPJMN 2015-2019 Tahun terakhir pelaksanaan MDGs dan Tahun penyusunan Agenda Pembangunan Post 2015 Tahun pertama pelaksanaan SJSN-JKN (BPJS)

KEPENDUDUKAN dan KB Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan, dinamika kependudukan, baik jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan. Namun demikian, bila SDM tidak berkualitas akan menjadi beban. Penduduk tumbuh seimbang diwujudkan melalui upaya: pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; dan pengarahan mobilitas penduduk.

KEPENDUDUKAN dan KB Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) dimaksudkan agar setiap keluarga dapat mengatur jumlah anak, memberikan pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya. Keluarga Berencana  mendorong pencapaian MDGs goal penurunan Angka Kematian Ibu (indikator terkait program KB adalah: CPR, UNMET NEED, ASFR 15-19 TAHUN) Keikutsertaan ber-KB dan pendewasaan usia kawin dapat mengendalikan jumlah kelahiran dan menghindarkan resiko kematian Ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan menghindari melahirkan terlalu muda, tua, banyak, dan dekat (4T).

REVIEW RPJMN 2010-2014 REVIEW MDGs TARGET 5b

Tercapai/ on track/on trend REVIEW RPJMN 2010 - 2014 MIDTERM REVIEW RPJMN Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. CATATAN : Perlu diputuskan apakah target yang sangat sulit tercapai (“merah”) tetap harus dicapai atau disesuaikan

REVIEW PENCAPAIAN OUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN 2010-2014 Sasaran RPJMN Status Awal CAPAIAN Target RPJMN2014 KETERANGAN Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen per tahun) 1,3 (Supas 2005) 1,45 (SP2000) - 1,49 (SP2010) Target RPJM: 1,1 Penyesuaian target sesuai proyeksi penduduk: 1,38 Sangat Sulit Tercapai Disebabkan masih tingginya dan Stagnannya capaian TFR. b. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi 2,6 (SDKI 2007) (SDKI 2012) Target RPJM: 2,1 Penyesuaian Target: 2,36 Disebabkan angka CPR naik sedikit (0,5). c. Meningkatnya pemakaian angka kontrasepsi (CPR) cara modern (persen) 57,4 57,9 Target RPJM: 65% Penyesuaian Target: 60,1% Disebabkan banyak yang mengalami ketidak berlangsungan (DO) dalam penggunaan kontrasepsi. Disamping itu penggunaan MKJP masih rendah. d. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari jumlah pasangan usia subur (persen) 9,1 8,5 Target RPJM: 5% Penyesuaian Target: 6,5% Disebabkan masih rendahnya jangkauan pelayan KB. e. Menurunnya angka kelahiran ibu usia remaja (ASFR 15−19 tahun) per 1.000 perempuan 51 48 30 Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras Disebabkan masih belum idealnya rata-rata usia kawin pertama. f. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun) 19,8 20,1 21 Disebabkan masih rendahnya kualitas prilaku pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja. 1 2 3 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai

Review Capaian Output Pembangunan Bidang KKB Indikator Status Awal (2009) Capaian Target 2014 Status 2010 2011 2012 & 2013 1 Jumlah peserta KB Baru (PB) (juta) 7,1 2) 8.65 2) 9.582) 9,39 2) 6,3 3) 7,6 2 Jumlah Perserta KB Aktif (PA) 26,72) 33,1 2) 34,87 2) 35,85 2) 36 3) 29,8 3 Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) 3,75 2) 3.762) 4.292) 4,252) 2,7 3) 4.05 4 Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) 11,9 2) 14.26 2) 14,612) 14,592) 14,6 3) 13.1 5 Angka Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (persen) - 10,9 1) All meth 23,52) 24,52) 24,92) 25,1 3) 10,6 1) All Method 18,31) Modern 27,5 Angka Ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi/DO (persen) 201) 271) 6 Persentase PUS dan WUS dan Remaja yang mengetahui informasi KB 75% 2) 94.6% 2) 92,4% 2) 98,9% 1) 95% 2 2 2 2 3 1 Keterangan SDKI 2007 dan 2012. Statistik Rutin 2009-2012, BKKBN. Statistik Rutin: September 2013, BKKBN 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai Target angka kelahiran total (TFR) 2,1 per wanita usia subur pada tahun 2014 sulit untuk dicapai karena penggunaan MKJP oleh akseptor KB masih rendah, dan tingkat ketidakberlangsungan (DO) masih tinggi. Meskipun PB secara kuantitas tercapai, namun penggunaan kontrasepsi jangka pendek masih banyak, dan peserta KB baru yang berkembang menjadi peserta KB aktif masih rendah (yaitu sekitar10:1). Meskipun PA secara kuantitas tercapai, namun tingkat ketidak-berlangsungan penggunaan kontrasepsi (DO) sangat besar, yaitu sekitar 20% -27%.

STATUS PENCAPAIAN MDGs (Target 5B terkait Program KB) Indikator Acuan Dasar Saat Ini Target MDGs 2015 Status Sumber TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3 Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara 49,7% (1991) 61,9% (2012) Targget MDGs: Meningkat ► BPS, SDKI 1991, 2012 5.4 perempuan menikah usia 15-49, cara modern 47,1% 57,9% Target MDGs: Meningkat Target RPJM: 65% Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 Tahun 67 (1991) 48 Target MDGs: Menurun Target RPJM: 30 5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) 12,7% (1991) 8,5 % Target RPJM: 5% BPS, SDKI 1991, 2012 Status : ● Sudah Tercapai ►Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus Meskipun indikator kinerja program KB terkait Target 5B MDGs terus mengalami kecenderungan membaik, namun masih jauh dari target MDGs.

KONDISI dan PERMASALAHAN serta tantangan ke depan 3

KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN No Indikator Acuan Dasar Saat Ini Target 2015 Sumber Kuantitas Penduduk 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,45% (1990-2000) 1,49% (2000-2010) RPJM: 1,1% Penyesuaian sesuai dengan PPI 2010-2035: 1,38% BPS, SP 2000 & 2010 2. Total Fertility Rate/TFR (kelahiran) per perempuan usia reproduktif 3,3 (SP1990) 3,0 (SDKI1991) 2,4 (SP2010) 2,6 (SDKI2012) RPJM: 2,1 Penyesuaian: 2,36 BPS, SP 1990 & 2010 BPS, SDKI 1991 – 2012 3. Maternal Mortality Ratio (kematian ibu) (per 100,000 live births) 390 (SDKI 1991) 359 (SDKI 2012) Target RPJM: 102 4. Infant mortality rate/IMR (kematian bayi) (per 1000 live births) 68 (1991) 32 (2012) Target RPJM: 23 Penyesuaian sesuai dengan PPI 2010-2035: 23,4 BPS, IDHS 1991 – 2012 5. Life Expectancy/Eo (usia harapan hidup) 67,1 tahun (2000) 69,8 tahun (2010) Target sesuai PPI 2010-2035: 70,78 Kualitas Penduduk Human Development Index (HDI) 0,479 (1990) 0,629 (2012) Meningkat HDR-UNDP 2013 Persebaran Penduduk 6. Distribusi Penduduk per Pulau: Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Others SP 2000 60% 20% 5% 7% SP 2010 57,5% 21,3% 5,8% 7,3% 8,1% Merata secara proporsional sesuai daya dukung dan daya tampung

KONDISI STRUKTUR PENDUDUK (1971 & 2010) Sumber: SP 1971 dan 2010, BPS Perubahan struktur penduduk terjadi dari tahun 1971 ke 2010, yang semula penduduk usia muda (dan kelahiran) lebih banyak dan penduduk usia tua sedikit, menjadi relatif seimbang antara penduduk produktif 15-64 tahun dan penduduk non-produktif (usia muda 0-14 tahun dan usia tua 65+).

Perkembangan Persebaran Penduduk Sumber: SP berbagai tahun, BPS Konsentrasi penduduk masih didominasi di pulau Jawa-Madura, meskipun terus mengalami pengurangan sampai dengan tahun 2010. 16

Perkembangan Jumlah Penduduk (dalam juta jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (%) (1971-1980) (1961-1971) (1980-1990) (2000-2010) (1990-2000) Sumber: Sensus Penduduk (SP) 1961-2010, BPS

Perkembangan Capaian Program KB Angka kelahiran total (TFR) perempuan reproduksi usia 15-49 tahun dan Rata-rata Jumlah Anak Ideal Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara dan Modern Angka Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Kondisi dan Permasalahan Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen. Selama 10 tahun terakhir (SDKI 2002, 2007, & 2012) menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 per perempuan usia reproduktif. Stagnansi TFR ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata. Hasil SDKI, CPR meningkat hanya sebesar 0,5%, yaitu dari 57,4% (tahun 2007) menjadi 57,9% (2012). Hal ini disebabkan masih tingginya angka “DO” kesertaan ber-KB, dan masih rendahnya pemakaian metode jangka panjang (MKJP); Di samping itu, pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB, namun tidak terlayani (unmet need), juga masih begitu tinggi, yaitu 8,5 persen (hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2007 ke 2012); Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama (UKP) bagi wanita, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran di usia remaja. Hasil SDKI 2012, UKP adalah 20,1 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2007 (19,8 tahun). Namun belum mencapai usia kawin ideal 21 tahun, sehingga masih berpengaruh terhadap angka kelahiran usia remaja. Tahun 2007 & 2012, ASFR 15-19 sebesar 51 dan 48 per 1000 kelahiran (turun tapi tdk signifikan).

Kondisi dan Permasalahan Permasalahan pembangunan KKB adalah: Masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk melalui program KB: masih tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 27 persen; masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modern method), yang dapat menyebabkan risiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB; pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal terjangkau secara merata, baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai; jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB;

Kondisi dan Permasalahan Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan; dan Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan. Data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena: masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK on-line untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

TANTANGAN Tantangan ke depan adalah: meningkatkan pemerataan pelayanan KB yang berkualitas dan pelaksanaan Advokasi-KIE program KB, dengan menurunkan kesenjangan jangkauan pelayanan KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi, serta meningkatkan pemakaian MKJP, dan menurunkan pemakaian kontrasepsi jangka pendek, sehingga tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB berkurang; mensinergikan kebijakan dan pendanaan pembangunan bidang kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah; menguatkan dukungan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas.

SASARAN RKP 2014 4

SASARAN TARGET INDIKATOR BIDANG KKB 2014 No Indikator Target - Capaian Target 2014 Capaian 2010 Target 2011 Capaian 2011 Target 2012 Capaian 2012 Target 2013 Capaian 2013 (status september) I Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2007) 1) - 2,6 1) RPJMN: 2,1 Penyesuaian: 2,36 II Angka Penggunaan Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) 57,4 57,9 1) RPJMN: 65% Penyesuaian: 60,1 III Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 9,1 8,5 1) RPJMN: 5 Penyesuaian: 6,5 1 Jumlah peserta KB Baru / PB (juta) 8.65 2) 7,2 9.582) 7,3 9,39 2) 7,5 5,3 7,6 2 Jumlah peserta KB Aktif / PA (juta) 33,1 2) 27,5 34,87 2) 28,2 35,85 2) 29,0 36,0 29,8 3 Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) 3.762) 3,8 4.292) 3,89 4,252) 3,97 2,7 4.05 4 Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) 14.26 2) 12,5 14,612) 14,592) 12,8 14,6 13.1 5 Persentase Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 23,5 2) 10,9 1) All meth 25,1 23,852) 25,9 24,92) 10,6 1) All Method 18,31) Modern 26,7 Tingkat ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop-Out) 20% 1) 27% 1) Ket : 1) SDKI 2007 dan 2012, 2) Statistik Rutin BKKBN Meskipun kesertaan ber-KB telah mencapai target, namun masih terdapat tingkat “DO” yang cukup tinggi akibat penggunaan MKJP masih rendah

ARAH KEBIJAKAN RKP 2014 5

ARAH KEBIJAKAN RKP 2014 Peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata, yang ditekankan pada upaya antara lain: pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui terobosan intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 4 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Maluku, Malut); penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik kb), penggerakan lini lapangan, dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan; harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD; penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota; pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; dan pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre).

ARAH KEBIJAKAN RKP 2014 Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah, antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas, maupun antar-sektor pembangunan. - Perumusan kebijakan, Penyediaan sasaran parameter kependudukan, Analisis damak kependudukan, Peningkatan pendidikan kependudukan. 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu. - Sumber data: sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB, serta peningkatan cakupan registrasi vital penduduk dengan pemberian NIK kepada setiap penduduk.

Usulan draft sdgS (post 2015) 6

Isu Penting Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya Mengatasi pengecualian dan ketidaksetaraan Memberdayakan perempuan dan anak perempuan Memberikan pendidikan yang berkualitas dan belajar sepanjang hayat Meningkatkan kesehatan Mengataasi perubahan iklim Mengatasi tantangan lingkungan Mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi Mengatasi tantangan demografis Meningkatkan kontribusi positif migran Mengatasi tantangan urbanisasi Membangun perdamaian dan pemerintahan yang efektif didasarkan pada aturan hukum dan suara lembaga Mendorong kemitraan global Memperkuat kerangka kerjasama pembangunan internasional

MDGs 2000 – 2015 POST 2015 1 Eradicate Poverty & Hunger 2 Achieve Universal Primary Education 3 Promote Gender Equality and Empower Women 4 Reduce Child Mortality Rate 5 Improve Maternal Health 6 Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases (TB)‏ 7 Ensure Environmental Sustainability 8 Develop a Global Partnership For Development POST 2015 1 End Poverty 2 Empower Girls and Women and Achieve Gender Equality 3 Provide Quality Education and Lifelong Learning 4 Ensure Healthy Lives 5 Ensure Food Security and Good Nutrition 6 Achieve Universal Access to Water and Sanitation 7 Secure Sustainable Energy 8 Create Jobs, Sustainable Livelihoods, and Equitable Growth 9 Manage Natural Resource Assets Sustainably 10 Ensure Good Governance and Effective Institutions 11 Ensure Stable and Peaceful Societies 12 Create a Global Enabling Environment and Catalyse Long-Term Finance

PEMETAAN KONVERGENSI SDGS, UN GA, DAN HLPEP NO. AREA FOKUS OWG on SDGs UN GA HLPEP 1. Kemiskinan ● 2. Inequality 3. Pemberdayaan Perempuan 4. Kualitas Pendidikan 5. Peningkatan Kesehatan 6. Perubahan Iklim 7. Lingkungan 8. Pertumbuhan yang Berkelanjuta 9. Kelaparan dan Keamanan Makanan 10. Tantangan Demografi 11. Pekerja Migran 12. Urbanisasi 13. Kedamaian dan Pemerintah 14. Kemitraan Global 15. Pembangunan Internasional 16. Air dan Sanitasi 17. Energi 18. Aset sumber daya alam 19. Infrastruktur 20. Pembangunan sosial PEMETAAN KONVERGENSI SDGS, UN GA, DAN HLPEP

MAINSTREAMING MDGs, SDGs, DAN POST 2015 DEVELOPMENT AGENDAS MDGs telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan NASIONAL (RPJPN, RPJMN, RKP), perencanaan K/L (RENSTRA, RENJA KL) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DIPA)

penutup 7

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Fokus TA 2014: Meningkatkan Kinerja Program KKB dalam kerangka pencapaian target RPJMN 2014, MDGs 2015, dan melanjutkan SDGs 2015; Terobosan pelaksanaan program di wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian target kinerja KKB; Fokus sasaran target penjaringan calon akseptor, seperti pasangan usia muda, pasangan paritas rendah/memiliki anak 2; Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pembinaan generasi berencana (genre); penurunan angka “DO” dan peningkatan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP); Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas (jaminan ketersediaan alokon di fasyankes); Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-sektor. Pelaksanaan JKN-SJSN (BPJS): Kerjasama antara BKKBN, Kemenkes, dan Pemda, serta Pemangku kepentingan lainnya; Penyempurnaan regulasi, utamanya pelaksanaan di tingkat lapangan (jaminan ketersediaan alokon, mekanisme pembiayaan pelayanan KB di Bidan Praktek yang bekerjasama dgn fasyankes provider BPJS); Terus melakukan sosialisasi secara Intensif tentang proses pelayanan jaminan kesehatan, utamanya jaminan persalinan dan pelayanan KB.

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

SJSN-JKN (BPJS)

PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN DALAM SJSN-JKN (BPJS) Jumlah mencukupi Distribusi merata Sistem rujukan berfungsi optimal Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk Distribusi belum merata Kualitas bervariasi Sistem rujukan belum optimal Cara Pembayaran belum optimal Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Slide berikut adalah Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan: Pada tahun 2012 – 2013, kondisi fasilitas kesehatan menghadapi permasalahan: distribusi belum merata, kualitas bervariasi, sistem rujukan belum optimal dan cara pembayaran belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan, maka dilakukan: penyusunan rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur perluasan dan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara komprehensif evaluasi dan penetapan cara pembayaran penyusunan standar prosedur dan pembayaran fasilitas kesehatan Pada tahun 2014, saat dimulainya jaminan kesehatan dalam SJSN, sisi supply sudah siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan. Pada kurun waktu 2014 – 2018, seiring dengan perkembangan dan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan, pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur dilakukan simultan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan aspek pelayanan kesehatan: Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan terhadap standar yang ditetapkan Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi implementasi pembayaran kapitasi dan pembayaran secara paket Indonesian Case Base Group’s (INA-CBG’s ) serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian. Pada tahun 2019 dicapai kondisi: jumlah fasilitas kesehatan mencukupi distribusi merata sistem rujukan berfungsi optimal pembayaran dengan cara prospektif dengan harga keekonomian bagi seluruh penduduk. Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian Sumber data: Kemenkes, 2013

PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) BIDANG KESEHATAN (JKN) No. MASALAH YANG DIHADAPI JALAN KELUAR 1. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kepesertaan JKN belum memenuhi sasaran: Cakupan : 64,6% penduduk tetapi Susenas: 41% Fasilitas kesehatan masih banyak yang belum memenuhi standar: sarana, tenaga dan kualitas Banyak fasilitas kesehatan swasta yang belum bekerjasama dengan Pemerinntah Belum adanya skema besar pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, penyediaan fasilitas dan ketenagaan Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional kesehatan Kerangka regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah dan sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk Mengembangkan mekanisme peningkatan kepesertaan untuk Non-penerima upah Jamsostek, Jamkesda dan TNI/POLRI Menyiapkan ketersediaan, standar dan menjamin compliance standar sarana, tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan Menguatkan mekanisme kontrol terhadap eksalasi biaya JKN (klaim) Menguatkan JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional Penguatan kembali kebijakan kesehatan publik terutama upaya promotif dan preventif Meningkatkan kerjasama dengan provider swasta 2. Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019: Peningkatan Kepesertaan Pembiayaan, pembayaran dan paket manfaat Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan Pengaturan peran kesehatan publik

Peraturan perundangan program KB dalam JKN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana Pasal 25 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali UGD; …………. ………… (k) alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; FOKUS UTAMA BKKBN SAAT INI: MENJAMIN KETERSEDIAAN ALOKON ERA JKN MENJAMIN DISTRIBUSI ALOKON ERA JKN

PETA FASYANKES BPJS (Provider BPJS dan Klinik KB/BKKBN) Jenis Faskes Jumlah Faskes Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Per 1 Jan 2014 Jumlah Faskes yang Potensial Bekerjasama dengan BPJS 2014 - 2019 Jumlah Klinik KB yang teregister di BKKBN Faskes Primer Puskesmas 9.598 Puskesmas 10.656; Pustu 4.924, lainnya 9.052 Klinik/dr/ drg/swasta 30.130 6.263 23.768 TOTAL 39.728 15.861 24.632 Faskes Lanjutan RS Pemerintah 589 533 56 RS dan RS Bersalin 1.832 RS Swasta 961 919 42 RS Khusus + Jiwa 505 109 396 RS TNI 114 104 10 RS POLRI 45 2.214 1.710 504 Faskes Primer+lanjutan 41.942 17.571 24.272 26.464 Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN-BPJS) Target faskes primer yang berkerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 berjumlah 12.731, di mana 9.598 diantaranya adalah Puskesmas yang merupakan bagian dari faskes yang telah teregister oleh BKKBN (terdapat 26.464 klinik KB yang telah diregister) Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS (2015-2019) berjumlah 24.272 fasyankes, sementara jumlah klinik KB yang teregister berjumlah 26.424  terdapat selisih antara klinik KB yang terdata di Kemkes dengan BKKBN Belum dapat dipastikan mekanisme pembiayaan layanan KB di bidan praktek (termasuk pelayanan persalinan) yang menjadi bagian dari puskesmas/pustu yang merupakan provider BPJS

UPAYA DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN (Terkait Program KB) ADVOKASI & KIE Promosi dan KIE Penguatan penggerakan lini lapangan PENYEDIAAN ALOKON Menjamin kecukupan kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi baik jumlah maupun kualitasnya Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi secara “cafetaria sistem” di faskes yang mempunyai PKS dengan BPJS (PT.Askes) Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi di faskes yang telah terregister oleh BKKBN Peningkatan pengelolaan logistik yang efektif dan efisien melalui Aplikasi IT Penyediaan Gudang ALKON di Kab/Kota (dari DAK) Penguatan SDM Pengelola alokon PENGUATAN KAPASITAS PROVIDER PELAYANAN KB Pelatihan CTU bagi dokter dan bidan Pelatihan MOW dan MOP bagi dokter MONITORING DAN EVALUASI R/R pelayanan KB SJSN Penguatan pendataan Keluarga (pembinaan peserta KB aktif)

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN (Terkait Program KB) Sistem perhitungan Alokon disesuaikan dengan Target/Sasaran kepersertaan JKN? Kesepakatan Alur Distribusi Alokon Era JKN (untuk menjamin ketersediaan Alokon di Faskes)? Dasar hukum kewenangan distribusi Alokon hingga Faskes oleh BKKBN? Kebijakan Pemerintah dalam menjamin Pembiayaan (ketersediaan alokasi anggaran) Pengadaan dan Distribusi Alokon Era JKN? Strategi operasional yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran peserta KB

USULAN ISU DRAFT AWAL RPJMN 2015-2019 (Hasil Identifikasi Isu berdasarkan Kajian pendahuluan)

PEMBA-NGUNAN HUKUMDAN HAM PEMBA-NGUNAN INFRASTRUKTUR USULAN ISU STRATEGIS DRAFT RPJMN 2015-2019 DIDUKUNG OLEH: PEMBA-NGUNAN EKONOMI PEMBA-NGUNAN HUKUMDAN HAM PEMBA-NGUNAN SDA - LH PEMBA-NGUNAN INFRASTRUKTUR PENGEM-BANGAN IPTEK DLL ISU STRATEGIS Penguatan efektifitas advokasi dan KIE tentang keluarga berencana dan Kespro Pengutaan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana (KB) PRIORITAS SUB BIDANG (OUTPUT) SASARAN SUB BIDANG (OUTCOME) SASARAN BIDANG (IMPACT) Peningkatan layanan KB yang berkualitas dan merata Penurunan TFR dan LPP Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) Proxy Indikator: CPR Unmet Need Jumlah Peserta KB Angka “DO” MKJP

Hasil Identifikasi Isu Strategis DRAFT RPJMN 2015-2019 Isu Strategis 1: Penguatan efektifitas advokasi dan KIE tentang keluarga berencana dan Kespro Pelaksanaan advokasi dan KIE keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum efektif (pengetahuan tidak diikuti perilaku). Terdapat kesenjangan informasi KB dan kesehatan reproduksi Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai keluarga berencana yang belum responsif gender Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE program KB belum dipahami secara optimal Peran bidan dan petugas KB dalam konseling KB belum optimal Isu Strategis 2: Pengutaan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata Angka pemakaian kontrasepsi tidak meningkat signifikan Unmet need masih tinggi. Kesenjangan CPR dan unmet need antarprovinsi, antarwilayah, antartingkat pendidikan, dan antartingkat kesejahteraan: Penggunaan alokon jangka pendek terus meningkat, sementara prevalensi MKJP (MOW, MOP, IUD dan Implant) cenderung menurun. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi meningkat. Kualitas pelayanan medis KB belum sesuai standar serta ketersediaan alat kontrasepsi yg blm memadai di fasyankes Kompetensi tenaga lapangan KB dan tenaga medis (bidan dan dokter) belum memadai di seluruh wilayah

Hasil Identifikasi Isu Strategis DRAFT RPJMN 2015-2019 Isu Strategis 3: Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi Angka kelahiran pada usia remaja usia remaja 15-19 tahun masih tinggi, dan terdapat kesenjangan antar-wilayah Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah Prilaku seks bebas di kalangan remaja meningkat dan berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan Merokok dan minum menuman beralkohol di kalangan remaja dan generasi muda semakin meningkat Cakupan dan peran pusat informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal Isu Strategis 4: Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran orangtua tentang peran dan fungsi keluarga (tribina keluarga/bina keluarga balita, remaja, dan lansia), utamanya pentingnya pengasuhan anak dan remaja; Belum pahamnya masyarakat dan belum meratanya komitmen pengambil kebijakan terhadap peran dan fungsi keluarga (8 fungsi keluarga, yaitu Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan); Terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga lapangan dan atau kader dalam hal memberikan KIE mengenai pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perawatan bagi lansia.

Hasil Identifikasi Isu Strategis DRAFT RPJMN 2015-2019 Isu Strategis 5: Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana (KB) Dukungan peraturan perundangan yang belum memadai terhadap pelaksanaan program KB Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KB rendah Kuantitas dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai serta penggerakan lini lapangan yang melemah. Koordinasi program KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah. Kemitraan yang masih bersifat MoU dan belum dilengkapi panduan teknis/operasional

Proses SDGs

Proses Penyusunan Post-2015 Development Agenda Workstream by UNGA OWG on SDGs Sessions OWG Report High Level Events/Thematic Debates SMU PBB 68 Intergovernmental Process Post 2015 Sustainable Develop- ment Agenda Workstream by Secretariat General SG Report “A Life of Dignity for All” HLP on Post-2015 Development Agenda SDSN UN Global Compact UN Task Team UNDG Nat.& Glob Thematic Consultations