Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Loading... DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PERAN DAN TUGAS GURU DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Otonomi Daerah Pengantar
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI : SEBUAH PENYEMPURNAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Oleh : Trisakti Handayani.
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
Hanindya Mustika Ningtyas
BAB 7 Otonomi Daerah.
Prinsip – Prinsip MBS.
GOOD GOVERNANCE.
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN S U R A K A R T A 2011 Oleh : LUGTYASTYONO BN ISMAIL Tugas Mata.
KEPEMIMPINAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENUNJANG FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN Di Susun Oleh: Hadi Prana Abadi Tulus Suratno Lizza.
Mutu Pendidikan => Rendah
DESENTRALISASI KESEHATAN
PELATIHAN MBS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN Pelaksanaan : 16 – 18 Mei 2009.
A. KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN
STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PERTEMUAN 11
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PENTINGNYA PENGEMBANGAN PARTISIPATIF
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDIDIKAN DASAR DAN PEMBANGUNAN DAERAH
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Dr. RATNAWATI SUSANTO.,M.M.,M.Pd
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dosen: Hj. Sitti Hartinah DS MM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENYUSUNAN Rencana On The Job Learning (ACTION PLAN)
OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
Kebijakan Pendidikan di Daerah
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
LPKS-Maimun Abdul Hanan
Wewenang, Delegasi, Desentralisasi
MODUL 5 PROFIL KURIKULUM SEKOLAH DASAR MODUL 6 KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN.
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
MENGANALISI MOTIF, TUJUAN, DAN MANFAAT MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Nama Kelompok 1: 1. Gito Ronaldo( ) 2. Esta Prabawati( ) 3. Singgi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

Negara dan Pendidikan: Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan, dan Manajemen Berbasis Sekolah Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati Padang, 18 Oktober 2011

Fokus Diskusi Sentralisasi Pendidikan Desentralisasi Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah

Sentralisasi Pendidikan Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

Fenomena Sentralisasi Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat Melemahnya kebudayaan daerah Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Desentralisasi Pendidikan UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. PP No. 45 tahun 1992 PP No. 8 tahun 1995. No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Pentingnya Desentralisasi Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Mengakomodasi kepentingan politik. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Kegagalan Desentralisasi Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Sumber daya manusia yang belum memadai. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Keberhasilan Desentralisasi Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat. Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

Manajemen Berbasis Sekolah Terjemahan dari school-based management. Muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.

Keuntungan MBS Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

Pemerataan Pendidikan Tujuan MBS keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi Efisiensi partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif Mutu partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu Pemerataan Pendidikan

Manfaat MBS Memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis MBS sesuai dengan kondisi setempat Sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.

Prinsip MBS Komitmen Kesiapan Keterlibatan Kelembagaan Keputusan   Komitmen Kesiapan Keterlibatan Kelembagaan Keputusan Kesadaran Kemandirian Ketahanan

Ciri-Ciri MBS Organisasi Sekolah Proses Belajar Mengajar Sumber Daya Manusia Sumber Daya dan Administrasi

Indikator Keberhasilan MBS Adanya kemandirian sekolah yang kuat Adanya kemitraan sekolah yang efektif Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah

Terima kasih