ISU STRATEGIS DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Akuntansi dan bagan akun
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SINERGI MENUJU PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
Pembukuan & LPJ Bendahara
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Materi Bidang Sistem Informasi dan Keuangan
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
MANAJEMEN KAS Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT WILAYAH VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Manajemen kas.
Paradigma Baru Pengelolaan BLU Bidang Pendidikan
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK
Manajemen kas.
METODE FLUKTUASI PADA CV
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Manajemen kas.
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE Andrian Yoggie ( )
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Simulasi Pengisian e-Filing
PENYEDIA JASA KEUANGAN
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
REGULASI KEUANGAN NEGARA
Transcript presentasi:

ISU STRATEGIS DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Rapimnas Yogyakarta, 3-6 November 2011

UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Ruang Lingkup UU Mata Uang CONTENTS... UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Ruang Lingkup UU Mata Uang TREASURY DEALING ROOM Pola Pikir Pembentukan Dealing Room DJPB REDENOMINASI Pokok-Pokok Redenominasi Rupiah SENTRALISASI PENERIMAAN Prinsip Bisnis Proses Transaksi Penerimaan Negara Melalui MPN ASET LIABILITY MANAGEMENT Pengembangan Manajemen kas dalam perspektif ALM

RUANG LINGKUP UU MATA UANG BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MACAM DAN HARGA RUPIAH BAB III CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU RUPIAH BAB IV PENGELOLAAN RUPIAH BAB V PENGGUNAAN RUPIAH BAB VI PENUKARAN RUPIAH BAB VII LARANGAN BAB VIII PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU BAB IX PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA TERHADAP RUPIAH BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pola Pikir Pembentukan Dealing Room DJPB Pre-Requisite : Perencanaan Kas PMK No.192/PMK.05/2009 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 Latar Belakang Pencapaian Tupoksi Ditjen Perbendaharaan di bidang Pengelolaan Kas Negara Idle Cash pemerintah sangat besar dan cenderung naik dari tahun ke tahun menyebabkan Opportunity Loss bagi Pemerintah Remunerasi dana Pemerintah kurang optimal dengan instrumen penempatan yang terbatas NEEDS MORE ACTIVE CASH MANAGEMENT DEALING ROOM Supporting : Regulasi SDM Tata Kelola Infrastruktur Riset Tujuan : Optimalisasi remunerasi penempatan dana Pemerintah melalui proses yang efisien (cost efficiency) SUPPORTING

POKOK-POKOK REDENOMINASI RUPIAH Latar Belakang Redenominasi dan Perekonomian Pengalaman Redenominasi di Negara Lain Tahapan Pelaksanaan Redenominasi Penyusunan RUU Redenominasi Hal yang Perlu Dicermati

BI Subdit PN BPP Pusat BPP PRINSIP BISNIS PROSES TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA MELALUI MPN (Near Future) BI 6 R-SubRKUN Dit.PKN 4 Subdit PN 5 BPP Pusat Pengiriman DNP Elektronis Wajib Pajak/ Wajib Bayar 7 3 NTPN MPN BPP 2 1 Transaksi Penerimaan Negara NTB/P Catatan: BPP adalah Bank/Pos Persepsi

Pengembangan Manajemen kas dalam perspektif ALM

Matur nuwun