Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Official Statistics Lingkup Kegiatan : Deputi Produksi
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Kegiatan Statistik Kehutanan
STATISTIK PRODUKSI (STATISTIK PERTANIAN & STATISTIK INDUSTRI )
SUBDIT STATISTIK HARGA PRODUSEN
KELOMPOK V / KELAS 2A NAMA: PEMBAHASAN: AYU ROSITA SARI ( )
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
BAB 7 Otonomi Daerah.
Hubungan Antar Pemerintahan
Pengumpulan Data & Error
MATA KULIAH PAKET PROGRAM PENGOLAHAN DATA STATISTIKA
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA POTENSI DESA
Bidang Produksi Statistik Tanaman Perkebunan
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Statistik Hortikultura 2013
1. REFERENSI O Leslie Kish, Survei Sampling, New York Jhon Wiley & Sons, Publish 1995 O Earl L. Babbie, Survey Research Method, Belmont: Wads worth Publishing.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Demokrasi Ekonomi Indonesia
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
Produk Domestik Regional Bruto
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
Indeks Harga dan Perkembangannya
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
STIE DEWANTARA ASPEK EKONOMI & SOSIAL Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 8.
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
Sistem Ekonomi Indonesia
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
GUNUNGKIDUL DALAM ANGKA
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
Oleh Dr. Nugroho Susanto, M.Kes
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
SUMBER DATA KEPENDUDUKAN November Sistem Statistik Nasional.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sistem Ekonomi Indonesia
Pembinaan Statistik Sektoral Tata Laksana Statistik Sektoral Subdirektorat Rujukan Statistik Direktorat Diseminasi Statistik 2018.
BPS KABUPATEN BULELENG
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
Oleh: Thomas Wunang Tjahjo Kabid IPDS BPS Provinsi Jawa Timur
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Badan Standardisasi Nasional
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Transcript presentasi:

Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8

Badan Pusat Statistik (BPS) Kedudukan BPS adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden Tugas BPS mempunyai tugas membantu presiden dalam penyelenggaraan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku: Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999 tentang penyelengaraan statistik Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Visi terwujudnya informasi statistik yg terpecaya sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan daerah Misi Menyediakan informsi statistik yg lengkap, akurat, dan mutakhir Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang profesional serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir

Integrasi Penolahan & Diseminasi Stat BPS Propinsi DIY Kegiatan Statistik Perencanaan, pengumpulan, analisis data dan penyajian diselenggarakan untuk keperluan yg bersifat luas dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat KEPALA BPS PROPINSI Bidang Statistik Sosial Produksi Dsitribusi Neraca & Analisis Stat Integrasi Penolahan & Diseminasi Stat Seksi: Sat. Kependudukan Stat. Kesra Stat Ketahanan Sosial Sat. pertanian Stat. Industri Stat Petambangan Energi & Konst Sat. Harga, konsumen, & HPB Stat. Keuangan & Harga Stat Niaga & Jasa Neraca Produksi Neraca Konsumsi Analisis Stat. Lintas Sektoral Integrasi Pengolahan Data Jaringan & Rujukan Stat Diseminasi & Layanan Stat

Pengumpulan Data BPS melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei antar sensus, survei sektoral/lintas sektoral, studi khusus dan kompilasi catatan administrasi/data skunder BPS melakukan 3 kali sensus: Sensus penduduk (pada tahun berakhiran 0) Sensus pertanian (pada tahun berakhiran 3) Sensus ekonomi (pada tahun berakhiran 6) Pengumpulan data potensi desa sebagai rangkaian kegiatan penyelenggaraan suatu sensus Kegiatan survei BPS antara lain: Susenas, Sakernas,Survei Demografi & Kesehatan Indonesia, Survei Pertanian, Survei Industri, Survei Biaya Hidup, Survei Harga Konsumen/Produsen, dll

Publikasi BPS Multi Subyek Sosial Penduduk HAsil Sensus Potensi Desa Statistik Indonesia Propinsi dalam angka Kabupaten/Kota dalam angka Kecamatan dalam angka Indikator ekonomi Laporan perekonomian Indeks Pembangunan Manusia Pertanian Hasil sensus pertanian Petanian Tanaman Pangan Indikator pertanian Luas pembangunan lahan Alat mesin pertanian Struktur Ongkos usaha tani Harga & Keuangan Indeks Harga Konsumen Statistimk Harga Harga Produsen gabah Statistik Keuangan Daerah Neraca Nasional Daerah PDRB Lapangan Usaha PDRB Penggunaan Tabel Input output Kemiskinan pendudul I C O R Sosial Penduduk HAsil Sensus Potensi Desa Statistik Kesra Profil kesra Indikator Kesra Konsumsi Pendudul Statistik ketenaga kerjaan Statistik Upah pekerja Statistik pendidikan Statistik Kriminil Statistik Lingkungan hidup Statistik perumahan Industri, Energi, Kosntruksi Statsitik Inustri B/S Indikator Industri B/S Direktori Industri B/S Statistik Air Minum STatistik Konstruksi Non AKI Perdagangan & Pariwisata Ekspor Impor Direktori Hotel & Akomodasi lain Tingkat penghunian kamar hotel Profil UKM tidak berbadan hukum

Sistem Informasi RUJUKAN STATISTIK Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk menunjang terbentuknya Sistem Statistik Nasional (SSN), yang memuat metadata kegiatan statistik yang ada di Indonesia. Metadata kegiatan statistik dikelompokkan menjadi: Statistik Dasar Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS Statistik Sektoral Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BPS. Statistik Khusus Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitia,n yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BPS

Contoh tampilan pada situs siRusa yang berisi beberapa detai informasi dari kegiatan statistik, yang dapat diakses melalui website address http://www.bps.go.id/ pada icon clearing house.