Page: 3 NOPENGARANG CALL NUMBER DJA JUDUL Kudeta, Dan Tumbangnya Seorang Bintang/Erros Djarot. -- PENERBIT/TAHUN 2006 56.320 HAB HABIBIEPrabowo Dan Wiranto.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
IMAM CANDRA YUSTISIANTO, Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi tentang Kecelakaan.
SOFIA NUR KRISTANTI, MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL OLIMPIADE MATEMATIKA SMP KELAS VIII BIDANG GEOMETRI MELALUI.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Evaluasi kualitas pembelajaran
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
Pasal 54. Penyelesai mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban sebagai berikut: a.melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama”koperasi dalam penyelesaian”
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
PEMBANDINGAN BERGANDA (Prof. Dr. Kusriningrum)
NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
STATISTIKA CHATPER 4b (Ukuran Nilai Letak)
Median Lambangnya: Mdn, Me atau Mn
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 21 NUMBER
Pengantar Praktikum Dinamika Populasi
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Page: 26 NO CALL NUMBER Soi Soi LUT PENGARANG Soimin LUTFI, Mustafa JUDUL Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN SAN SANTOSO, BudiAspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (build opearte transfer)/Budi.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN
RIA RAFIKA SARI, PENGGUNAAN VCD PEMBELAJARAN SEJARAH PADA MATERI KEHIDUPAN MANUSIA PURBA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR.
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
NO CALL NUMBER 2X4.27 CHA NAS SIA PENGARANG CHAPRA, M. Umer NASKAH SIAHAAN, Maruarar JUDUL Corporate Governance, Lembaga Keuangan.
NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN LUK2008, 248 p. ;21 cm RAH IND RAHARJO, Satjipto INDONESIA Lapisan-Lapisan Dalam Studi.
ARIF LUKMAN HAKIM, PEMBELAJARAN MELALUI E-BOOK DENGAN MENGGUNAKAN METODE COOPERATIVE LEARNING TYPE JIGSAW PADA MATA PELAJARAN PNEUMATIK SISWA.
Page: 34 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Mada, BUK BUKUBuku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum Advokat/Buku. -- Yogyakarta:
Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
NO 351. CALL NUMBER HAR AGA PENGARANG AGAMA. JUDUL Grafika, 2008 Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia/Agama.. -- PENERBIT/TAHUN 2008 Tanpa Kota: Institut.
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
RATIH KUMALA DEWI, Penerapan PAKEM Pada Mata Pelajaran PKn Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Wonorejo 04 Kabupaten.
Page: 19 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN KauPress, SAR SARIPMengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia/Sarip; Achmad Rizky.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PENYAJIAN DATA.
CAHYOSO ILHAMI, TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
BAYU IRMA KURNIA, Eksekusi Pengosongan Rumah Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 01/Pdt.G/2007/PN PBG dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan.
Page: 31 NOPENGARANG CALL NUMBER BAD JUDUL (Asuransi Syar`ah) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992/Badan PENERBIT/TAHUN Pembinaan Hukum Nasional Departemen.
PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN NEGARA
BAB V DIFFERENSIASI.
Teknik Numeris (Numerical Technique)
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
BAB2 QUEUE 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Page: 18 NO 435. CALL NUMBER 2X4.6 YUR PENGARANG YURISPRUDENS I. JUDUL Yurisprudensi Badan Peradilan Agama/Yurisprudensi.. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta:Direk.
OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.
Analisis Rekapitulasi Perolehan Suara
SITI MARHAMAH, Peran (BP4) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo.
Page: 14 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN ;22 cm Per PeraturanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
PENGATURAN TENTANG ANAK Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi HAK SIPOL.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA
Konstitusi & Rule of Law
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
RPS dan Kontrak Perkuliahan Hukum Investasi dan Pasar Modal
Transcript presentasi:

Page: 3 NOPENGARANG CALL NUMBER DJA JUDUL Kudeta, Dan Tumbangnya Seorang Bintang/Erros Djarot. -- PENERBIT/TAHUN HAB HABIBIEPrabowo Dan Wiranto Bersaksi/Habibie. --Jakarta: MEDIAKITA, Per PerlindunganPerlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum/Perlindungan Terhadap Anakyang Berhadapan Dengan Hukum. -- Jakarta: Tanpa Penerbit, Pan PanitiaSejarah Diplomasi Republik Indonesia dari masa ke masa buku IS/D IVa periode /Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. -- Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, SUT NUG SUTEDI, Andrian NUGROHO, Susanti Adi Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen/Andrian Sutedi. -- Proses penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala implementasinya/Susanti Adi Nugroho. -- Bogor: Ghalia Indonesia, 2008 Jakarta: Kencana Prenada Media, THO 2X4.9 Tha SUB THONTOWI, Djawahir Thalhah SUBEKTI, Valina Singka Hukum, kekerasan dan kearifan lokal; penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan/Djawahir Thontowi. -- Fiqih Ekologi ; menjaga bumi memahami makna kitab suci/Thalhah. -- Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan kepentingan dan pemikiran dalam proses perubahan UUD 1945/Valina Singka Subekti. -- Yogyakarta: Pustaka Fahima, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008 Jakarta: Raja Grafindo Persada, SUL SAL SULAIMAN, King Faisal SALIM HS Who is the Reall Terrorist ? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme/King Faisal Sulaiman. Hukum Investasi di Indonesia/Salim Hs Yogyakarta: Elmatera, Jakarta: Raja Grafindo Persada, xiv, 488 p X6.3 EKO BAD EKONOMI ISLAM BADAN Ekonomi Islam/Ekonomi Islam. -- Analisis dan evaluasi hukum tentang batas waktu penyerahan berkas perkara dan penyidik ke penuntut umum/Badan Pembinaan Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, X4.01 HUD HUDA, MiftahulFilsafat Hukum Islam/Miftahul Huda. --.Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006 dan WIG Sad WIGNJOSOEBR OTO, S Sadiani Malang: Bayumedia Publishing, 2008 Kalimantan Tengah: Hukum Dalam Masyarakat; perkembangan masalah/Soetandyo Wignjosoebroto. - Nikah Via Telpon/Sadiani. -- Intimedia dan STAIN Palangkaraya, KEBKebijakan Kebijakan Reformasi Hukum ; suatu rekomendasi (julid II)/. -- Jakarta: Komisi Hukum Nasional, PRA PRANJOTO, Eddy Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh PTUN dan Badan Pertanahan Nasional/Eddy Pranjoto. Bandung: Utomo, iv, 199 p. ;26 cm Mah ABU Mahmudi ABUT, Hilarius Analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah/Mahmudi. -- Perpajakan; dasar-dasar pajak, kup, bea meterai, pbb dan BPHTB, pengadilan pajak dan studi kasus dan pembahasan/Hilarius Abut. -- Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Jakarta: Diadit Media, p Ind BAD Indonesia BADAN Undang-Undang Pajak; dilengkapi dengan UU Pajak Daerah dan Restribusi daerah/Indonesia. Penelitian hukum tentang perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana/Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007 Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, x, 120 p. ;21 cm BAD BADANPenelitian tentang perlindungan hukum data digital/Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, BAD BADANForum dialog dan non hukum kelompok kerja bidang hukum dan teknologi/Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, UNT IND IND UNTUNG, Hendrik Budi INDONESIA Corporate Social Responsibility/Hendrik Budi Untung. -- Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik/Indonesia. -- Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di lengkapi UU RI No ttg pemilu/ Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta: BP. Cipta Jaya, x, 337 Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2008.xvii, INDONESIAHimpunan Peraturan-peraturanDaerah ProvinsiYogyakarta: Pem Prov