RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Penyiapan bahan Presentasi
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo Dr. Padang Wicaksono
Kelompok 6 : Arviddree Sanjaya Budi Abidarma Tanthra Dandy Wijaya Samuel Adi Siswara Samuel Partogi Vetty Anggraini Wendy Wirawan.
STANDAR 6.
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Anggota Kelompok Yoe Di Ratna Sari
MEMPERSIAPKAN SMK MENYONGSONG AEC 2015
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
PENGELOLAAN KURIKULUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
PROGRAM BIDANG DIKMENJUR & PERTI TAHUN 2015
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional.
VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA
TEACHING FACTORY DI SMK BI
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Misi Dit. PSMK Meningkatkan profesionalisme dan Good Governance dari SMK sebagai pusat pembudayaan kompetensi Meningkatkan kualitas proses pendidikan.
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Penerapan SI di DITPSMK (Direktorat Pembinaan SMK)
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMK Oleh : Kokom Komariah Email: kokom@uny_ac.id

RENCANA STRATEGIS 2005 - 2009 DIREKTORAT PEMBINAAN SMK Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen RENCANA STRATEGIS 2005 - 2009 DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (Sumber: Dr. Joko Sutrisno

Tren, Isu dan Kebutuhan Pengembangan Pendidikan Kejuruan Nasional dan Internasional Memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan berbagai respon yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan adalah sebagai berikut. Pengembangan sekolah kejuruan berstandar internasional Pengembangan dan pemberdayaan ICT Seamless Education Pengembangan partisipasi industri di sekolah kejuruan Pengembangan kompetensi kunci Pengembangan kewirausahaan Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Peningkatan good governance dan akuntabilitas Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan Pengembangan standar kompetensi

Pertumbuhan Ekonomi PDB Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 700000 1. Pertanian 600000 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 500000 4. Listrik, Gas dan Air 400000 Minum 5. Bangunan / 300000 Construction 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 200000 7. Pengangkutan dan Komunikasi 100000 8. Keuangan 9. Jasa-jasa / Services 2000 2001 2002 2003 2004 Sumber : DATA BPS 2004

Pertumbuhan Industri Manufaktur Indonesia Sumber : DATA BPS 2004

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja, Pekerja, dan Pengangguran Terbuka Str Angkatan Kerja Str Pekerja Str Pengangguran Tbk Juta % SD ke bawah 59.05 58.60 55.84 60.93 3.22 35.27 SMP 17.49 17.36 15.34 16.74 2.15 23.55 SMU 12.21 12.12 10.07 10.99 2.14 23.44 SMK 7.12 7.07 6.02 6.57 1.11 12.16 Dip/Akademi 2.21 2.19 1.96 0.25 2.74 Universitas 2.69 2.67 2.42 2.64 0.26 2.85 Jumlah 100.77 100.00 91.65 9.13 Sumber : DATA BPS 2004 Sumber : DATA BPS 2004

Proyeksi Penduduk Indonesia Usia Produktif Dua Dekade Ke depan Sumber : ADB, 2001

Pertumbuhan Pasar Kerja Distribusi Dan Perkembangan Pekerja Di Indonesia Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 45,000,000 40,000,000 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,Peternakan dan Perikanan 35,000,000 Pertambangan & Galian 30,000,000 Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Minum 25,000,000 Bangunan 20,000,000 Perdagangan, Hotel dan Restoran Transpor & Komunikasi 15,000,000 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 10,000,000 Jasa Kemasyarakatan & Lain-lain 5,000,000 1971 1980 1993 2003 Sumber : Susenas, 2003

Penyediaan Tenaga Kerja yang Berkualitas (1) Perkembangan Jumlah Siswa SMK Sesuai Kelompok Bidang Studi No Kelompok Bidang Studi Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 1 Teknologi dan Industri 947,629 993,457 1,033,040 1,090,612 1,229,933 2 Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan 38,679 40,549 42,165 65,437 91,611 3 Bisnis dan Manajemen 773,575 810,986 843,298 828,865 755,794 4 Pariwisata dan Perhotelan 132,314 138,713 144,240 149,233 156,695 5 Lainnya (Kesenian, Pertambangan, Kesehatan, Sosial, dll) 40,873 42,850 44,557 46,099 48,404   TOTAL 1,933,937 2,027,464 2,108,245 2,181,224 2,290,285 Sumber : Balitbang, Depdiknas 2004

Penyediaan Tenaga Kerja yang Berkualitas (2) Perkembangan Jumlah Siswa SMK Sesuai Kelompok Bidang Studi - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2000 2001 2002 2003 2004 Teknologi dan Industri Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan Bisnis dan Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Lainnya (Kesenian, Pertambangan, Kesehatan, Sosial, dll) TOTAL Sumber : Balitbang, Depdiknas 2004

Investasi Nasional dan Internasional Rencana Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) yang disetujui Pemerintah Menurut Sektor (Miliar Rupiah) 90000 80000 Pertanian 70000 Pertambanagan / Minning 60000 Industri / Manufacturing 50000 40000 Listrik, Perdagangan & Jasa 30000 Electricity, Trade, and Services 20000 Lainnya / Others 10000 2000 2001 2002 2003 2004

Pengeluaran Publik untuk Kesehatan dan Pendidikan terhadap GNP (%), 1996-1998 * Sumber: Indonesia Human Development Report 2001, UNDP

Persentase Anggaran Pendidikan Nasional Terhadap APBN

Kondisi Sarana dan Prasarana SMK Utilitas Peralatan Anggaran Maintenance Utilitas Kesenjangan Anggaran Maintenance Anggaran Rutin Waktu

Visi Pembinaan SMK Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global

Misi Pembinaan SMK Untuk Mewujudkan Visi Direktorat PSMK Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (8 SNP) Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal menjadi Keunggulan Komparatif Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan Industri, PPPG, LPMP, dan Berbagai Lembaga Terkait Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan yang Bermutu

Milestone PSMK (1)

Milestone PSMK (2)

Milestone PSMK (3)

Milestone PSMK (4)

Nilai-nilai (untuk mengimplementasikan visi misi) Transparan, akuntabel, dan partisipatif Produktif, kreatif, inovatif, dan bermutu Cost effectiveness dan cost benefit Adil, baik, dan benar Wawasan kebangsaan Wawasan lingkungan Orientasi pasar

Tujuan Strategis 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional (1) Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi SMK Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan internasional Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global Mengkoordinasikan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan Melakukan bimbingan teknis kepada SMK

Tujuan Strategis 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional (2) Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tamatan SMK Mendorong implementasi merit system untuk meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan guru Meningkatkan peran serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan SMK Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana SMK Meningkatkan sistem manajemen mutu di SMK Meningkatkan kreativitas dan inovasi di lingkungan SMK Meningkatkan SMK sebagai learning organisation

Tujuan Strategis 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional (3) Memfasilitasi SMK dalam peningkatan mutu guru berkualifikasi internasional Mengembangkan SMK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mengembangkan kewirausahaan di lingkungan SMK Meningkatkan unit produksi di SMK Meningkatkan kerja sama internasional Memfasilitasi penyusunan kurikulum SMK berstandar internasional

Tujuan Strategis 2 : Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun SMK Membangun SMK baru bekerja sama dengan pemerintah daerah Meningkatkan peran serta masyarakat berpartisipasi membuka SMK yang terstandar Mengembangkan layanan khusus SMK Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan SMK

Tujuan Strategis 3 : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan networking Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram dan berkelanjutan Mengembangkan sistem penganggaran yang berorientasi pada program dan skala prioritas Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, transparan, dan responsif Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan SMK

Ukuran Kinerja Kunci Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance

Ukuran Kinerja 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK (1) Rintisan SMK berbasis keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional: 200 SMK Berstandar Internasional dan tersebar di 40% Kab/Kota 300 SMK berbasis keunggulan lokal dan tersebar di 60% Kab/Kota 60 SMK melaksanakan Joint Program dengan institusi Luar Negeri. Prakerin luar negeri 15.000 siswa per tahun. 150.000 siswa bersertifikat Internasional 5000 siswa asing Rintisan SMK berstandar nasional 1000 SMK Berstandar Nasional yang berfungsi sebagai TUK/Testing Center dan melaksanakan program Career Center (CC) 1.500.000 siswa bersertifikat Nasional Persentase sarana dan prasarana SMK yang layak pakai (75%) Setiap SMK memiliki perpustakaan

Ukuran Kinerja 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK (2) 50 % SMK yang memiliki akses listrik, menerapkan ICT Based Learning Setiap SMK memiliki minimal 1 partner unit usaha Siswa terbaik tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, dan pemenang kompetisi keterampilan diberikan beasiswa Melaksanakan kompetisi siswa tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, Regional dan internasional secara reguler Siswa SMK Meraih 5 Medali Emas Tingkat internasional Semua SMK menerapkan standar isi dan standar kompetensi 70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6,00 Satu buku teks pelajaran per siswa untuk mata pelajaran yang di-UN-kan 40% siswa mempunyai score 400 TOEIC 30 SMK penyelenggara Multi- Entry Multi-Exit berbasis Seamless Education 15. Lulusan SMK 35% bekerja mandiri, 40% mendapat pekerjaan di dalam negeri, 5% bekerja di luar negeri, dan 20% melanjutkan

Ukuran Kinerja 2 : Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu Peningkatan daya tampung siswa baru sehingga mencapai 1,35 Juta pada tahun 2009 Peningkatan kapasitas daya tampung antara 25%-100% melalui optimalisasi sumber daya pendidikan yang ada Minimal setiap Kabupaten/Kota melaksanakan 1 SMK inklusi Pendidikan layanan khusus, pada semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah (70%) 75% sarana sekolah memenuhi SNP 100% gedung SMK direhab Membangun 500 Unit Sekolah Baru (USB) BOS di SMK mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM Angka drop-out SMK 5% …(akses)

Ukuran Kinerja 3 : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance (1) Semua SMK melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dengan baik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi memahami dan melaksanakan program dan kebijakan pembinaan SMK 500 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pendidikan pengembangan sistem administrasi dan kepemimpinan 100 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pelatihan manajemen proyek Terselenggaranya audit kinerja internal setahun dua kali Direktorat Pembinaan SMK meraih ISO 9001-2000 tahun 2006 200 SMK tersertifikasi ISO 9001-2000 Diterapkannya e-government di lingkungan dikmenjur mulai tahun 2006

Ukuran Kinerja 3 : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance (2) 500 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pelatihan TOEFL/TOIEC 500 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pelatihan ICT sehingga mampu mengoptimasikan fasilitas ICT dengan baik Semua staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) memahami proses manajemen mutu Peningkatan peran masyarakat industri (MPKN, MPKP dan MPKD) dalam membantu pelaksanaan prakerin dan penyaluran tamatan melalui koordinasi secara reguler Tersusunnya 10 paket promosi Direktorat Pembinaan SMK di media massa, dua paket per tahun Semua SMK memiliki komite sekolah dan berfungsi dengan baik