Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Sumber Penerimaan Daerah PAD untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7% Ketimpangan Vertikal & Horizontal Dana Bagi Hasil (DBH) mengurangi Ketimpangan Vertikal meningkatkan Ketimpangan Horizontal Dana Alokasi Umum (DAU) mengurangi Ketimpangan Horizontal Dana Alokasi Khusus (DAK) Pinjaman Daerah 2
Pajak yang Dapat Dibagihasilkan Penerimaannya elastis terhadap (tumbuh seiring dengan) pertumbuhan ekonomi Potensi basis pajaknya relatif merata antardaerah Lokasi tax collection kurang lebih sama dengan lokasi tax incidence Obyek pajak merupakan kepemilikan nasional Penerimaannya tidak bersifat ad hoc dan/atau distortif terhadap kegiatan perekonomian 3
SDA yang Dapat Dibagihasilkan SDA yang tidak terbarukan (non-renewable) SDA dengan PNBP yang jelas dan potensial Komponen yang dibagihasilkan teridentifikasi dengan baik Daerah dan periode pemungutan teridentifikasi dengan baik Eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi dapat teridentifikasi dengan baik lokasinya Basis pajaknya memiliki lokasi yang spesifik 4
Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik Esensi Otonomi Daerah “mendekatkan pemerintah kepada masyarakat” Beberapa hasil penelitian tentang kaitan Desentralisasi dengan Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Layanan Publik Kesimpulannya Ambigu, bahkan untuk beberapa aspek Cenderung Memburuk. Beberapa Isu yang mendominasi: Perebutan sumber- sumber penerimaan, Pilkada, Pemekaran, dll. 5
Dana Perimbangan ke NTB, Sumbawa dan Sumbawa Barat ( Rp Milyar) DAUDBH-PDBH-SDA NTB554,43573,40646,6766,75108,45121,3215,1126,6122,42 Sumbawa424,69436,35496,1626,7835,3537,364,236,916,26 Sumbawa Barat 173,46181,74214,9342,4944,4048,9930,4353,2444,98 Rata2 Provinsi Rata2 Kab/Kota 6
DAU dan DBH per kapita (Rp) Provinsi NTB Rata-rata Provinsi SumbawaSumbawa Barat Rata-rata Kabupaten DAU/pop131,53784,8131,089,1721,656,104635,380 DBH/pop26,734104,68293,801768,412181,277 7
8