KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Aturan yg mengatur kehidupan bersama yg harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warga. Setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dg bobot pelanggaran yg dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarat oleh lembaga yg mempunyai tugas menjatuhkan sanksi Kebijakan publik -> UU, PP, Perda -- hukum

Pendahuluan Kebijakan Pertanian : kebijakan publik di bidang pertanian. Kebijakan pertanian: mempengaruhi kehidupan (kesejahteraan) semua orang reaksi orang terhadap suatu kebijakan berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing dan dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan, kekayaan dan kepentingan lainnya Kebijakan pertanian tidak terlepas dengan kepentingan politik Kebijakan pertanian yang diperankan oleh pemerintah tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan dan ideologi yang dianut oleh suatu negara

Tugas kebijakan pertanian sebagai ilmu : menganalisis berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pertanian Manfaat mempelajari kebijakan pertanian: Memperluas wawasan dan analisis Memikirkan pilihan kebijakan Memahami pihak yang memperoleh manfaat Memahami faham yang mendasari kebijakan

Tujuan : Peningkatan Kesejahteraan Petani Indikator Utama : Pendapatan per kapita pertanian tahun 2014 sebesar Rp 7,93 juta per tahun Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 %

Strategi mencapai tujuan: 1. Revitalisasi Lahan 2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan 3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 4. Revitalisasi SDM 5. Revitalisasi Pembiayaan Petani 6. Revitalisasi Kelembagaan Petani 7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Dukungan utama : Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian. Dukungan Kementerian/Lembaga lain yang berpihak ke petani. *) Target investasi selama 2010-2014 adalah: Rp. 1.021.907 milyar untuk PMDN dan Rp. 377.071 milyar untuk PMA.

Rencana Aksi : Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah terutama untuk komoditas padi Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian dengan instrumen tarif maupun non tarif Pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk memberdayakan ketahanan pangan masyarakat di daerah Mengembangkan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat dan Lumbung Pangan Memberdayakan Pekarangan/kebun sebagai lumbung hidup rumah tangga petani

6). Pemberian subsidi input (pupuk dan benih) 7). Melakukan upaya untuk kemungkinan pemberian keringan pajak untuk barang-barang modal pertanian 8). Melakukan upaya kemudahan kredit 9). Memberi bantuan sosial kepada petani yang mengalami bencana atau gangguan produksi 10).Pengembangan infrastruktur yang dilakukan secara padat karya 11). Mengembangkan berbagai aktivitas off farm yang mampu membangkitkan penghasilan petani

KEBUTUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK Manusia sebagai individu dan masyarakat selalu dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Manusia sebagai bagian dari masyarakat menghadapi pilhan antara kebebasan dan kekuasaan, antara kemerdekaan dan pengaturan. Masalah ini dipecahkan dengan public policy suatu pengaturan masyarakat yang menghasilkan suatu pola tata kemasyarakatan tertentu

Masalah campur tangan pemerintah Dalam ekonomi klasik, efisiensi ekonomi maksimum jika: - pasar persaingan sempurna - keseimbangan digerakkan oleh tangan yang tidak bergerak Kenyataan pasar bersaing tidak sempurna, banyak faktor di luar pasar yang berpengaruh salah satunya pemerintah Tidak ada satu negarapun yang tidak ada campur tangan dalam perekonomiannya

Baikkah campur tangan pemerintah? Jika ekonomi berjalan optimal dan dalam persaingan sempurna, campur tangan pemerintah atas harga akan menimbulkan kerugian dan pengurangan manfaat pada masyarakat Di negara sedang berkembang, campur tangan pemerintah justru meningkatkan manfaat sosial masyarakat

Bagaimana sebaiknya? Campur tangan pemerintah pada ambang: bagaimana dan dalam bidang apa pemerintah membantu mendorong perekonomian mencapai efisiensi tinggi peran pemerintah harus menghasilkan net social benefit positif tanpa merugikan pihak tertentu

Campur tangan pemerintah dalam kebijakan pertanian: Serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu Dalam jangka panjang kebijakan pertanian bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum (general welfare) dan menghasilkan net benefit positif

Campur tangan pemerintah yang berlebihan berakibat: Special previlege (pengistimewaan) Redtape (birokrasi yang terlalu panjang) Bantuan tidak seimbang dengan manfaat Peranan pemerintah tetap diperlukan terutama: stabilitas produksi barang dan jasa untuk masyarakat memeratakan kesempatan

PENUGASAN 1. Jelaskan 2 manfaat mempelajari kebijakan pertanian! 2. Kasus Indonesia, jelaskan tentang manfaat dan kerugian campur tangan pemerintah dalam perekonomian!