Banda Aceh, 16 April 2014 Dr. Syukriy Abdullah MENAKAR KINERJA PARLEMEN & KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Public Finance Management: Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Publik AAS Alumni Professional Development Activity Jakarta, 7 Maret 2014.
ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KONSTRUKSI PADA PT
LOGO PENETAPAN PAGU DEFINITIF DAN INDIKATIF OTSUS DAN TDBH MIGAS TAHUN 2011/2012 SERTA FORMULASI ALOKASI TAHUN 2013 RAPAT KOORDINASI.
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
Data produksi ( ) • Produksi padi, pada tahun 2007 mencapai 57,05 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
Catatan-catatan Workshop. Rekening Rekening Dana Kelolaan Rekening Operasional.
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran dan Keuangan Radian Salman, S.H., LL.M.
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
DRS. H. ZULHELMI A. RAHMAN, M.Ag
 Pengganti paket perpus!  Sebagian besar judul-judulnya baru!  Rabat 40% + 10% (insentif salesman)  Tambahan rabat (10%) tidak dibiayakan, tetapi merupakan.
Pesan-pesan utama Tingkat kemiskinan meningkat sedikit pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat pra-tsunami pada tahun 2006, difasilitasi oleh berakhirnya.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
Economic Recovery Seminar Series Banda Aceh, 31 Januari, 2007
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Penghitungan Selisih Dana Kas
PANDUAN.
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012.
ANALISIS BIAYA MANFAAT PROYEK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
Pelayanan Standard Minimun
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Estimasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah s.d. bulan Juni 2014
Bencana Akibat Ulah Manusia dan Iklim
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENERAPAN MANAJEMEN BENCANA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
Model-model pembangunan nasional dan pengaruhnya Terhadap Demografi
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Perkembangan dan Masalah Ekonomi Aceh
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Transcript presentasi:

Banda Aceh, 16 April 2014 Dr. Syukriy Abdullah MENAKAR KINERJA PARLEMEN & KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK

Diperkirakan sekitar Rp 100 T Dana Otsus akan diterima oleh Aceh pada akhir Dan pada akhir 2027, secara keseluruhan Aceh akan menerima lebih Rp.650 T. Pada akhir 2027 (Otonomi Khusus), Aceh akan menerima lebih dari Rp 650 T…

Belanja Pegawai : Tanpa otsus belanja pegawai tercatat sebesar 45%. Pola Belanja belum berubah; Belanja pemerintahan (termasuk DPRA) semakin besar; 37% pada periode DPRA berjalan

Paradox 1; IPM Aceh semakin tertinggal dibandingkan Indonesia, meskipun ada perbaikan..

Paradox 2; Aceh Ranking ke 4- belanja terbesar nasional; tapi merupakan daerah dengan tingkat ketidak lulusan Ujian Nasional (UN) SMA tertinggi 2013

Paradox 3; Aceh memiliki belanja infrastruktur ke 7 terbesar, namun akses terhadap daerah terpencil, pusat pertanian masih minim. Masih relatif sama dengan kondisi tahun 2010.

Paradox 4. Aceh ranking ke 4 belanja kesehatan. Tidak terdapat korelasi antara besaran belanja perkapita dengan AKI/AKB (2011) AKIAKB

DIMANA WAKIL KAMI ?

Belanja DPRA semakin membesar; Rp154 Miliar (2014) (55 kali lipat dari tahun 2000)

Tingkat pendidikan SMA; semakin banyak pada periode berjalan Qanun 43 Qanun 47 Qanun

Jumlah produk legislasi (qanun) menurun; Qanun publik belum menjadi prioritas 107 Qanun 43 Qanun 47 Qanun

Kekeliruan penafsiran kebutuhan ; Konsituen Vs Kebutuhan Riil ? Meski ruang kelas sudah memadai sejak tahun 2010, pembangunan masih berorientasi kepada pembangunan fisik.

Kekeliruan penafsiran kebutuhan masyrakat; Proyek Fisik masih favorit; Program yang beruhubungan dengan AKI/AKB masih tetap rendah dari tahun ke tahun

Kekeliruan pemetaan kebutuhan pembangunan; Perencanaan anggaran belum berdasarkan data. Sebagian jalan wilayah barat Aceh dalam kondisi rusak namun belum menjadi prioritas dalam anggaran

TERIMA KASIH