Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc

Aspek Hukum Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk-bentuk badan usaha: Perusahaan Perorangan Firma (Fa) Perseroaan Komonditer (CV) Perseroaan Terbatas (PT) Perusahaan Negara Perusahaan Daerah Yayasan Koperasi.

Perusahaan Perseorangan Definisi: merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan (Indriyo, 2005). Menurut swasta (2002), perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan.

Perserikatan Komanditer Definisi: merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota lain merupakan merupakan anggota pasif.

Perseroan Terbatas Definisi: merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.

Yayasan Yayasan adalah badan hukum yang teridiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Contoh: yayasan panti jompo dan yayasan anak yatim.

Koperasi Berasal dari “ko” yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya bekerja. Jadi koperasi adalah kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Aspek Hukum Bukti Diri Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bukti diri adalah identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) harus dimiliki setiap perusahaan sesuai dengan bidang usaha masing- masing. Departemen yang mengeluarkan TDP adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pengurusan TDP pada saat pengurusan akta pendirian perusahaan.

Aspek Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Izin-Izin Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu dimiliki pengusaha. NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Izin-Izin Perusahaan Izin-izin yang dimiliki sesuai dengan jenis bidang usaha.

Jenis-Jenis Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Surat Izin Usaha Industri (SIUI), bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan Izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen pariwisata pos dan Telekomunikasi Izin usaha farmasi dan rumah sakit dari Departemen Kesehatan Izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian Dan lain-lain.

Aspek Hukum Keabsahan Dokumen Lainnya Dokumen lainnya yang perlu diteliti keabsahannya, yaitu: Status hukum tanah Kendaraan Surat-surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu.

Metode pengumpulan data Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara-cara berikut: 1. wawancara - masyarakat sekitar - pihak kelurahan/desa - konsultan hukum - perbankan dan lembaga keuangan lainnya 2. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan yg harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayi dengan pinjaman.

Pedoman wawancara Pertanyaan Responden Hasil wawancara Apakah ide bisnis yg akan dijalankan tidak bertentangan dengan hukum? Praktisi hukum Apakah masyarakat setempat menyetujui ide bisnis yg akan dijalankan? Masyarakat setempat Perizinan apa yg harus dipenuhi untuk menjalankan ide bisnis di wilayah tersebut Bagian hukum Bentuk badan usaha apa yg paling sesuai untuk menjalankan bisnis tersebut? Praktisi hukum & pihak yg berpengalaman Jaminan apa yg harus diberikan kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan kredit? Perbankan & lembaga keuangan lainnya

Ceklist kelengakapan pendirian CV Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan Surat kesepakatan antarpihak yg akan membentuk perserikatan komanditer (CV) Fotokopi KTP pihak yg akan membentuk CV Calon nama yg akan digunakan oleh CV Tempat kedudukan CV

Ceklist kelengakapan dokumen untuk memperoleh izin lokasi Ada Tidak Ada Keterangan Proposal perencanaan penanaman modal Denah lokasi tempat usaha Fotokopi aka pendirian perusahaan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Fotokopi KTP penanggungjawab Surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi

Ceklist kelengkapan memperoleh Izin mendirikan Bangunan Dokumen Ada Tidak ada Keterangan Fotokopi KTP Fotokopi surat keterangan tanah yang sah Fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir Surat keterangan kelengkapan yg lain Gambar rencana bangunan Permohonan dilegalisasi lurah dan camat

Kesimpulan Aspek Penilaian Evaluasi Ket 1 2 3 4 5 Kesesuaian bisnis dgn hukum yg berlaku Kemampuan untuk memenuhi persyrtn mndirikan badan usaha (CV, PT, firma dll) Kemampuan memenuhi persyratan memperoleh izin lokasi Kemampuan memenugi persyaratan memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) Kemampuan memenuhi persyaratan memperoleh izin usaha perdagangan Kemampuan memenuhi persayaratn memperoleh izin gangguan (HO) Ket: 1 = sangat jelek, 2=jelek, 3=cukup, 4=baik, 5=sangat baik.