ETIKA PELAYANAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Administrasi Pelayanan Publik
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Pelayanan prima di rumah sakit
DIREKTUR UMUM, SDM & PENDIDIKAN
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
Information Systems, Organizations, and Strategy
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
Internal, Operational, and Governmental Auditing
DESENTRALISASI KESEHATAN
SE2423 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Control Objectives for Information and related Technology
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Kajian Normatif Pelayanan Menurut UU. No 25 tahun 2009
Sofyan abdurahman .E Kelas B
Analisis masalah mutu pada sistem mikro aims of patient and community experience  Safety  Effectiveness  Patient centeredness  Timeliness.
Introduction.  Proses manajemen untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan  Pemasaran adalah proses.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik bersumber pada 2 kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Menurut Rahman : -Sosialisasi adl Permasyarakatan -Politik.
Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik bersumber pada 2 kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Menurut Rahman : -Sosialisasi adl Permasyarakatan -Politik.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
KONSEP-KONSEP DASAR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Reformasi Administrasi dan Good Governance di Indonesia
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
OHS MANAGEMENT SYSTEM HENDRA.
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kebijakan Penilaian Pendidikan
Manajemen Keuangan Universitas Komputer Indonesia 2012
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kerangka Konsep Karakteristik NGO
Client/Customers Satisfaction
Implementi E-Government di Indonesia
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Pengukuran Kinerja Pelayanan
Masyarakat madani.
KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Indra Djati Sidi LPMP JAWA BARAT TANGGAL 08 DESEMBER 2012
SELLING SKILL FITB DIVISION.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah dan Good Governace
Otonomi Daerah.
Customer Service Logistik Logistics Customer Service
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
B U M N Materi 10 DITIYA HIMAWATI, SE., MM. KAPITA SELEKTA KEUANGAN
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 ETIKA PELAYANAN PUBLIK ETIKA SOSIAL & POLITIK (B) 30 DES 2010.
Customer Service Logistik Logistics Customer Service
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

ETIKA PELAYANAN PUBLIK ETIKA SOSIAL & POLITIK (B) 30 DES 2010 ETIKA PELAYANAN PUBLIK Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 BIROKRASI & PELAYANAN Demokratisasi Partisipasi Publik Pelayanan publik Std. Pelayanan (SP) Citizen’s Charter Rights to information Rights to participation 3. Rights to Justice Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 IDEAL BIR. MODERN STATISME ke MARKET BIG & STRONG GOV. ke SMALL & LESS GOV. DESENTRALISASI KEKUASAAN ke DES.KEWENANGAN SEKTORAL ke KOMPREHENSIF WEBERIAN ke POSMOD. LOW TRUST ke HIGH TRUST SOCIETY BIR. PROFESIONAL = NILAI2 TENTANG : EQUALITY EQUITY LOYALITY ACCOUNTABILITY Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Jenis-jenis dan Bidang Pelayanan Publik Sifat pelayanan: Langsung (diberikan langsung oleh instansi dan petugas pelayanan). Tidak langsung (melalui sistem hukum, penyediaan anggaran, prasarana, dll); Bidang-bidang pelayanan: Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang. Antara lain: Ketertiban umum; Kepolisian; Pertahanan dan keamanan; Sanitasi; Pengelolaan sampah; Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 Potret Pelayanan Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik; Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan. Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll. Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 Lanjutan… Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang baik lebih banyak. Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik. Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik. Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk? Pemerintah dan politisi di parlemen belum memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb); Budaya birokrasi, kuaitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berlualitas); Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah; Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa; Belum ada Undang-undang yang memaksa pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik. Tetapi, RUU Pelayanan Publik kini sedang dibahas di DPR RI dan menunggu masukan dari masyarakat, termasuk para aktifis NGOs; Beberapa Undang-undang sektoral yang terkait dengan pelayanan publik masih sumir, dan pada tahap implementasi mengalami penyimpangan orientasi (spt UU Lalu Lintas, UU Perumahan dan Pemukiman, dll). Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 METODE EVALUASI Perbandingan antara Dampak diharapkan & Dampak Nyata KUALITAS PELAYANAN SERVICE QUALITY (SERVE QUAL) PELAYANAN OLEH BIROKRASI Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09

# The servqual approach begins with the assumption that service quality is critically determined by the difference between customer’s or consumer’s expectations and their perceptions of the service actually delivered. ( Adrienne Curry , Innovation in Public Service Management, 1999 )

5 KEY DIMENSIONS Servqual Tangibles : Appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication materials Reliability : Ability to perform the promised service dependably and accurately Responsiveness : Willingness to help customers and provide prompt service Assurance : Knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence Empathy : The firm provides care and individualized attention to its customers --------------------------------------------------------------------------------------------------- # Reliability is the most important contributing factor to service quality and Tangibles is the least important Customization : R-A-T-E-R

Steps in Servqual Process Conducting a sample survey of customers so that their perceived service needs are understood For measuring their perceptions of service quality , customers are asked to answer numerous questions within each dimensions that determines : 1. The relative importance of each attribute 2. A measurement of performance expectations that would relate to an “excellent” company 3. A measurement of performance for the company in question This provides an assessment of the gap between desired and actual performance, together with a ranking of the importance of service criteria. This allows an organization to focus its resources. To maximize service quality whilst costs are controlled.

Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 CLOSING LECTURE BAHAN UAS : a.MATERI KULIAH (Pasca UTS) b.buku : Bertens Bag.II- III (bab 7 & 8) c.Bab IV Korupsi & Pita Merah Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09