Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Advertisements

Tim Restrukturisasi IIX oleh John Sihar Simanjuntak/Johar Alam
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Draft Regulasi Internet. Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran –Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAB 15 TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KONSUMEN
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Disampaikan dalam Media Briefing Retro Cafe, Jakarta, 16 Februari 2012.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
Studi Kasus Produk Agribisnis
Perijinan ISP.
SOLUSI KOMUNIKASI HEMAT melalui VOICE over IP Komarudin S.K Jakarta, 21 Pebruari 2002 Direktur Operasi dan Pemasaran.
o j k Otoritas jasa keuangan
TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
MANAJEMEN BRAND.
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
PRIVATISASI I. Pendahuluan II. Latar Belakang III. Pembahasan
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Bentuk Kepemilikan Bisnis, Etika Bisnis, dan Tanggung Jawab Sosial
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT
The International Organization for Trade
LOGO TINJAUAN LISENSI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENOMENA NGN WORKING GROUP ON LICENSING DIREKTORAT JENDERAL POS.
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
Pertemuan 1 Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KEY ISSUES.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
GATS ikaningtyas.
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
Perijinan ISP.
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
Draft Regulasi Internet
Cara Mendirikan Usaha.
Bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan bisnis
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Aspek Hukum Teknologi Telekomunikasi
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Otoritas Jasa Keuangan
MATERI AJAR CPNS TAHUN 2018 Bidang Keimigrasian IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 1.
ORGANISASI AGRIBISNIS
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Transcript presentasi:

Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP Rapat Kerja Nasional APJII Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP Pemikiran Pemerintah Benyamin Sura Direktur Telekomunikasi

STRUKTUR PENYELENGGARAAN JASA ISP Internasional Tier -1 NAP ISP Warnet Pelanggan End users berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

KONSEP REGULASI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI Globalisasi Pemerintah Regulator Penyelenggara Telekomunikasi Publik Pengguna General Agreement on Tariff and Trade General Agreement on Trade in Services Perubahan paradigma telekomunikasi International Telecommunication Union Globalisasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Tujuan telekomunikasi Perizinan penyelenggara telekomunikasi Penyelenggaraan Jaringan. Jasa dan Telekomunikasi Khusus Kebijakan persaingan usaha Kualitas Layanan Standar teknis Perlindungan konsumen Telekomunikasi sebagai sektor strategis Pasal 33 UUD 1945 Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Fungsi Pemerintah Pengaturan, Pengawas, Pengendali Dsb.

PERKEMBANGAN MODEL BISNIS JASA ISP Internasional Tier -1 NAP ISP Warnet Persaingan usaha? Perlindungan konsumen? Keamanan dan ketahanan? Waralaba Franchise SubNet Reseller Kerjasama dsb Pelanggan End users

KORIDOR MODEL BISNIS RESELLER JASA ISP Kajian Pemerintah mengenai koridor ketentuan yang harus ada dalam pelaksanaan Waralaba/Franchise/SubNet/Reseller atau yang sejenis : Pemegang izin (sebagai induk) bertanggung jawab mutlak terhadap mitra-mitranya Penagihan atau billing dilakukan atas nama pemegang izin Pelaporan kinerja dan kewajiban BHP/USO dilakukan oleh pemegang izin Brand name pemegang izin tidak berubah Kualitas dan pelayanan pelanggan menjadi tanggung jawab penanganan oleh pemegang izin Mitra-mitra menggunakan IP publik milik pemegang izin Pemegang izin meneruskan log file dari mitra-mitranya kepada Id-SIRTII

PENUTUP Regulasi yang baik adalah berfungsi sebagai enabler bagi industri Kedepannya industri akan ditata berdasarkan jenis pasar, cakupan/kemampuan usaha dan bila perlu jumlahnya didalam pasar yang sama Pemerintah terbuka terhadap masukan asosiasi/perusahaan dihadarapkan secara tertulis ?

Thank You Gracias Terima Kasih Obrigado Danke Merci Grazie Russian Spanish Japanese Terima Kasih Obrigado Brazilian Portuguese Thank You Grazie Merci Danke Italian French German Arabic English Thai Traditional Chinese