Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDIDIKAN LAYANAN INKLUSIF PUJI.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CHILD ABUSE (kekerasan terhadap anak)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
Focal Point Produk Hukum
ONE KIT FOR ALL LATAR BELAKANG 1. KHA : PRINSIP CLUSTER
DEVI KOMALASARI DEWI FITRIANA SARI DWI AJENG EVITASARI ELAS SULASTRI NURMILASARI.
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Konsultas Nasional, 21 Feb 2013
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Restrukturisasi program
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
Kekerasan pada anak Minggu 10.
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
Partisipasi Anak Berarti:
ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT
Prioritas Kegiatan 2014.
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
Kertas Kebijakan ruu pks
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PEMBANGUNAN YANG MENINGGALKAN PENCEGAHAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak TUGAS PENJABARAN TUPOKSI STRUKTUR BARU DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Pada : Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 31 Desember 2009 1

DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK Asdep Urusan Pendidikan Anak* (tumbuh kembang, PAUD, pola asuh, sekolah ramah anak) Asdep Urusan Kesehatan Anak* (ASI, kelangsungan hidup, pencegahan HIV/AIDS, pencegahan tembakau, kesehatan reproduksi, pencegahan Narkoba) Asdep Urusan Partisipasi Anak (forum anak, Pemimpin Muda, Penulis Muda, sanggar, parlemen remaja, organisasi remaja) Asdep Urusan Lingkungan Anak* (pengintegrasian isu hak anak kedalam kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan) Asdep Urusan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak (pengembangan kabupaten dan kota layak anak menuju provinsi dan indonesia layak anak) *) Penamaannya disingkat, namun fungsinya adalah sesuai dengan pembidangan yang ada di dalam kluster KHA)

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Asdep Urusan Kekerasan terhadap Anak (Eksploitasi Seksual Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bullying, penculikan, Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak) Asdep Urusan Sosial Budaya Anak (Bencana, konflik, pengungsi*, Pekerja Rumah Tangga Anak, Pekerja anak, Anak Jalanan, Komunitas Adat Terpencil, Minoritas, Perbatasan, Marginal, Karakter dan Pekerti Bangsa, Nasionalisme, Kearifan Lokal) Asdep Urusan Anak Berhadapan dengan Hukum (pidana anak, perdata anak, perlindungan korban, harmonisasi hukum, penindakan, aksesibilitas, pendamping, restorative justice, repatriasi) Asdep Urusan Anak Berkebutuhan Khusus (difable, jenius, imbecil, debil, autis, mental disorder) Asdep Urusan Hak Sipil Anak (Nama, Identitas, Kewarganegaraan, Informasi bagi Anak dan Hak Sipil lainnya) *) baik internal dan yang berasal dari luar negeri

Pembagian Tugas Penyusunan Job Desc Eselon 2, 3 & 4 Asdep 1 : Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berkebutuhan Khusus Asdep II : Pengembangan Kab/Kota Layak Anak dan Sosial Budaya Anak Asdep III : Kekerasan dan Lingkungan Anak Asdep IV : Pendidikan dan Kesehatan Anak Asdep V : Hak Sipil dan Partisipasi Anak NOTE : Eselon 3 : 3 Jabatan disetiap eselon 2 Eselon 4 : 2 Jabatan disetiap eselon 3