KOMITE IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI (KISS)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Advertisements

Kelompok VI.  LatarBelakang Didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta.
Presented by Kelompok IV
KOMUNIKASI Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dalam kenyataannya.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
KUESIONER REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SOSIALISASI SK BUPATI NO 183/383/409
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Kesetaraan gender dalam PRIM
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
Kendala-Kendala dari Pihak Satker
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
-- SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN-- PERILAKU DALAM ORGANISASI
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH
BAB III PERILAKU DALAM ORGANISASI
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BAB III PERILAKU DALAM ORGANISASI
Kementerian Keuangan RI
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Audit Internal K3 By : Wahyuni, S.Psi, M.Kes.
AUDIT INTERNAL TM 10 JAMINAN ATAS KUALITAS Pendekatan Makro dan Mikro
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
BAB 13 MANAJEMEN PERUBAHAN
Human Resource Development
PERILAKU DALAM ORGANISASI
Amdal Komisi Penilai Amdal
Organisasi dan struktur
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Disusun oleh: herry syafrial, s.pd., m.a.
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
TEKNOLOGI ORGANISASI.
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH di lingkungan pemprov. Jawa barat Disampaikan oleh : JEJEN.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
H. NAJAMUDDIN, S.Ag,S.Pd,M.Pd
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 93/PMK.01/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA PMK NOMOR 214/PMK.01/2011.
STRATEGI PERCEPATAN PTSL
Pengertian Implementasi Strategi : Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan.
Konsep Komunikasi Organisasi
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS STRATEGI RSUD BENGKALIS DALAM MENGHADAPI AKREDITASI.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
Contoh penyusunan skp.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Transcript presentasi:

KOMITE IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI (KISS) Key points yang perlu disampaikan pada pembukaan: Ucapan terima kasih kepada Pak Menteri, Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Sekretaris Jenderal, Sekretaris DJPBN dan para peserta diskusi lain atas kesediaan untuk meluangkan waktu menghadiri acara diskusi ini Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari hasil interview dengan Pak Menteri yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2011 Diskusi ini lebih banyak bersifat interaktif. Presentasi akan memakan waktu sekitar 20 menit. Detail akan disampaikan bila diperlukan, sejalan dengan dinamika diskusi Harapan dari hasil diskusi ini adalah adanya kesamaan pemahaman mengenai implementasi SPAN

KOMITE IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI (KISS) Adalah suatu komite yang bertujuan untuk menjaga dan mendukung kesuksesan implementasi SPAN dan SAKTI di unitnya dan pihak eksternal (K/L) yang terkait dengan unitnya. Program KISS akan berlaku mulai November 2011 s.d Juni 2013. Saat ini SK KISS dalam proses pengajuan untuk pengesahan

Isu dan Strategi Seputar Komitmen Area CRA Isu-isu Strategi Komitmen Hasil survey menunjukkan terdapat persepsi kurang “terlihatnya” komitmen dari Pimpinan Kemenkeu Implementasi SPAN dan SAKTI membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan setempat. Pesan dukungan pada SPAN dan SAKTI dari Menteri Keuangan dan Pejabat Eselon I dan II serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan “kunci” implementasi SPAN dan SAKTI. Adanya semacam “Komite Implementasi” pada kantor-kantor wilayah untuk memastikan keterlibatan dan dukungan pimpinan kantor dalam kegiatan implementasi SPAN dan SAKTI. KOMITE IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI (KISS)

Tujuan KISS Wadah resmi kegiatan operasional implementasi SPAN dan SAKTI di Direktorat Teknis, Kanwil dan KPPN. Menjadi wadah formal untuk mendapatkan keterlibatan dan dukungan pimpinan direktorat teknis dan kantor-kantor wilayah dalam kegiatan implementasi dan operasional pelaksanaan SPAN dan SAKTI. Merupakan kesatuan program dengan program Duta SPAN. KISS akan mendukung program Duta SPAN Unit Kerja untuk menjalankan aktivitasnya secara lebih baik. Menjadi salah satu media penyebaran informasi yang efektif di direktorat teknis dan kantor-kantor wilayah. Saluran umpan balik yang dapat dipercaya oleh tim SPAN pusat untuk mengetahui keadaan dan isu-isu di lapangan. Memastikan keterlibatan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai direktorat teknis dan kantor-kantor wilayah dalam implementasi SPAN.

Struktur KIS Direktorat Teknis Kanwil KPPN Ketua Wakil Ketua Anggota 1 orang Pejabat Eselon III Kepala Kanwil Kepala KPPN Wakil Ketua 1 orang pejabat Eselon IV Kabag Umum Kasubag Umum Anggota Duta SPAN Unit Kerja