Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati

PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN DANA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Hukum Pengangkutan Oleh : Widita Ari Pranata Noor I. Agustya
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
SOSIALISASI PERPAJAKAN
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis
MEMPROSES PERJALANAN BISNIS
Dasar Hukum UU No. 17 tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN UNGGULAN IPB
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014.
KETENTUAN REALISASI SPJ KEGIATAN BAGIAN/UNIT
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Pajak Pertambahan Nilai
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Bea Meterai.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN Sumber dana ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) dan PNBP UNDIKSHA disampaikan oleh I Putu Gede.
Pengelolaan Keuangan Daerah KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Materi 8.
WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
Penetapan dan Ketetapan Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Tax HIGHLIGHTS Perubahan NPWP
Materi 8.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BOS MELALUI BANK JATIM TANGGAL, ……………….. PT BANK PEMBANGUNAN.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PERSYARATAN PENDAFTARAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.