KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

Tantangan Kompetisi kota ditingkat global Perubahan iklim – terutama kota-kota pesisir Perubahan demografis Konsistensi pemerintah dan komitmen secara nasional untuk menghadapi permasalahan external dan internal Pertumbuhan daya saing dan penjaminan kesejahteraan secara berkelanjutan

Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional Pengembangan / pembangunan perkotaan untuk mendukung strategi pembangunan nasional. Tantangan globalisasi  kota-kota Indonesia terkait dalam sistim kota-kota global  Indonesia melalui kota-kotanya dapat memanfaatkan peluang-peluang akibat globalisasi Kota-kota dapat menjadi motor perkembangan daerah  mengatasi ketimpangan antara daerah, melalui keterkaitan kota-kota antar dan di dalam daerah. Memberikan rambu-rambu untuk pengembangan kota-kota didaerah Arahan-arahan makro – pemantapan peran kota-kota, keterkaitan antara kota/sistim kota didaerah Arahan-arahan mikro – SPM  Standar Pelayanan Minimal

Institusionalisasi KSPN Basis hukum yang menjamin terlaksananya KSPN – peraturan perundangannya Peran, tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan yang relevan dan terkait dengan pembangunan perkotaan; prosedur koordinasi dan kerjasama antar lembaga Peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan nasional daerah dan kota-kota; bentuk oragnisasi, koordinasi dan hubungan-hubungan kerjasama; Basis peraturan perundangan untuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat dan swasta Contoh-contoh best practices dan lessons learned dari contoh-contoh tersebut (luar maupun dalam negeri)

ISU STRETGIS DAN KEBIJAKAN SUMATERA ISU STRATEGIS KEBIJAKAN Kota-kota rawan bencana Kondisi sarana / prasarana yang terbatas atau tak terpelihara Keterkaitan antar kota di Sumatera terbatas Keterkaitan dengan kota-kota lain di luar wilayah  juga terbatas Penguatan kota-kota menghadapi bencana Perbaikan kondisi sarana / prasarana masingmasingkota Peningkatan keterkaitan dalam wilayah dan dengan wilayah lain maupun internasional Penyiapan kota-kota untuk keterkaitan ini.

ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN JAWA / BALI Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sangat pesat dan terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu  primasi kota Jakarta Urbanisasi / Perkembangan kota tak terkontrol  urban sparwl Keterbatsan lahan, perlu meningkatkan industri jasa  SDM, Urban Land Policy Pembenahan pengembangan kota secara internal (urban sparwl) Land policy Penyebaran kegiatan & mengatasi ketimpangan dalam wilayah (primasi) Penguatan keterkaitan dalam sistim perkotaan wilayah Kebijakan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama antar daerah, pengembangan sumber-sumber daya manusia

ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KALIMANTAN Keterbatsan sarana / prasaran perkotaan – belum optimalnya kegiatan perkotaan / kegiatan ekonomi  pemanfaatan sumbersumber alam Keterbatasan hubungan antar kota dalam wilayah maupun dengan wilayah lain – kota-kota terisolir Ketimpangan ekonomi dengan kota-kota tambang Kawasan perbatsan – belum terkelola dengan baik Pengelolaan lingkungan / hutan  kebakaran terus menerus, sampai dengan akhirnya tak termanfaatkan dengan baik Sebagai sistem dalam wilayah Perbaikan internal kota Perbaikan kaitan / peranan dalam pengembangan regional Strategi pembangunan regional Pertimbangan masalah lingkungan

ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SULAWESI Tingkat / derajat urbanisasi Sulawesi  relatif tinggi dibandingkan dengan kalimantan misalnya, tapi keterbatasan modal, daya tarik investasi  kota belum berkembang secara optimal Kota pesisir yang relatif banyak, belum termanfaatkan saecara optimal antar alian sebagai titik-titik /model keterhubungan dengan kota lain dalam maupun luar wilayah, atau untuk pariwisata. Sistim perotaan perlu dikembangkan, tidak hanya berbasis daratan tapi juga kelautan (kota-kota pantai, pesisir) Pembenahan masing-masing kota untuk meningkatkan daya saing menarik investasi, memanfaatkan potensi yang dimiliki Pengembangan sistim perkotaan dalam wilayah maupun dengan wilayah luar (termasuk luar negri)

ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KTI (Nusa Tenggara, Maluku, Papua) Keterbatsan sarana / prasaran perkotaan  belum optimalnya kegiatan perkotaan, belum terbentuknya keterkaitan membentuk sistem kota-kota yang tak terbatas lewat daratan, tapi melewati laut Pentingnya menangani masalah perbatasan, dengan pendekatan security with welfare Belum optimalnya pemanfaatan potensi – potensi sumber daya alam untuk pengembangan ekonomi lokal. Penguatan pengembangan internal kota-kota, untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal Penguatan sistim keterhubungan / keterkaitan dengan kota-kota didalam wilayah maupun diluar wilayah Membuka keterisolasian

TERIMA KASIH