Transformasi BPJS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Oleh: Khofifah Indar Parawansa Disampaikan pada: Diskusi Panel Mengenai Kesiapan Menghadapi Pelaksanaan UU BPJS Batam, 27 Juni 2012.
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
Road Map PT ASABRI (Persero)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
RDPU penyusunan ruu BPJS
UU nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!!
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Jaminan Sosial Pekerja, Harmonisasi Peraturan Perundangan menuju Sistem Jaminan Sosial Pekerja yang Komphrehensif dan Terintegrasi Disampaikan oleh: Timur.
Jl. Karimun Jawa No. 6 Surabaya Kantor Cabang Karimunjawa
MENUJU PERLINDUNGAN YANG BERKESINAMBUNGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
PROGRAM & MANFAAT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
LAKSANAKAN JAMINAN SOSIAL
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
Jamsostek mkiswandari/2004.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Kesiapan Jamsostek dalam Transformasi BPJS Ketenagakerjaan
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Sosialisasi Program Taspen Layanan Klim Otomatis RoadMap Taspen
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Andi Dharmawan Divisi Regional V
RISIKO MURNI RISIKO PROPERTI RISIKO GUGATAN/LIABILITY RISIKO KEMATIAN
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA KACAB SURABAYA DARMO KACAB SURABAYA RUNGKUT
Sistem Informasi Manajemen PT TASPEN (PERSERO)
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Akuntansi Untuk Dana Pensiun
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
SJSN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
JAMSOSTEK DAN BPJS.
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21)
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo,Kamis, 8 Mei 2014 Kacab Pasuruan.
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
Sistem Jaminan Sosial Nasional
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
KOMBINASI BISNIS DAN KONSOLIDASI
Program BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di The Jakarta Japan Club
Pajak Penghasilan Pasal 21
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Rationing Health Care Hidsal Jamil
PENGAWASAN PENERAPAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Oleh: DIREKTORAT PENGAWASAN.
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
Dana Pensiun Dalam Perspektif Pengusaha
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
1 PT ASABRI–Persero I II PAPARAN KAKANCAB PT ASABRI (PERSERO) SURABAYA PENYELENGGARAAN PUM KPR UNTUK PRAJURIT TNI, ANGGOTA.
Transcript presentasi:

Transformasi BPJS

Transformasi bpjs PT. Askes JK PT. Jamsostek JK, JKm, JKK, JHT PT. Asabri Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI PT. Taspen Program tabungan hari tua dan pensiun BPJS Kesehatan JK BPJS Ketenagakerjaan JKK JKm JHT JP

FUGAS DAN FUNGSI BPJS Tugas Fungsi Menyelenggarakan program JK, JKK, JKm, JHT, JP Tugas Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ; dan Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat

Target bpjs kesehatan Mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan: Kemkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas Kemhan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yg berkaitan dengan kegiatan operasionalnya PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi

Target bpjs ketenagakerjaan PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 Sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan: PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK JHT, dan JKm yg selama ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Psl 29 s.d Psl 38 dan Psl 43 s.d Psl 46 UU SJSN , paling lambat 1 Juli 2015 Pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029

TAHAPAN TRANSFORMASI BPJS PT TASPEN PT ASKES PT Jamsostek BPJS Kes Jkes JPKes JP & JHT PT ASABRI 1 Juli 2015 2029 1 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP BPJS Ketenaga kerjaan

UU SJSN 40/2004 2017 UU BPJS 24/2011 2016 2015 2014 Jamsostek2012 2013 Asset : Rp 277,6 T Investasi : Rp 271,8 T TK Aktif : 31,3 juta UU SJSN 40/2004 2017 UU BPJS 24/2011 2016 2015 BPJS KETENAGAKERJAAN BEROPERASI TRANSFORMASI 2014 BPJS KETENAGAKERJAAN BERDIRI / BADAN HUKUM PUBLIK Jamsostek2012 2013 Asset : Rp 129,7 T Investasi : Rp 125,7 T TK Aktif : 10,9 juta 1

Jamsostek Item Transformasi BPJS Ketenagakerjaan Perseroan Terbatas – Orientasi Laba JHT, JKK, JK, JPK Kementrian / Dina Tenaga Kerja 26.7% dari pasar tenaga kerja formal Product Centric Mandatory approach Terbatas (value program & PKP) Item Transformasi 1. Badan Hukum 2. Program 3. Wewenang Law Enforcement 4. Cakupan Kepesertaan 5. Strategi Umum 6. Strategi Kepesertaan 7. Value Peserta BPJS Ketenagakerjaan Badan Hukum Publik – Nirlaba JHT, JKK, JKM, JP BPJS Ketenagakerjaan (inspeksi) 100% dari pasar tenaga kerja yang mampu mebayar iuran Customer Centric (Operational Excellence) Need Driven Law Enforcement Collaboration Strategic Alliance Total Benefit ( Excellence Value Program, PKP, integrasi investasi-kolaborasi-aliansi strategis 7

PERATURAN PELAKSANA UU BPJS Peraturan Pelaksana UU BPJS terdiri dari: 8 Peraturan Pemerintah 7 Peraturan Presiden 1 Keputusan Presiden Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama: 1 (satu) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan 2 (dua) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan

TERIMA KASIH