Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Kesepakatan Bersama Antar Propinsi MPU Bidang Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Sasaran maskin yang berobat.
Bismillahirrohmaanirrohiem
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
MONITORING DAN SUPERVISI
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Risyad.Meivi.Riana.Indah.Anggi .Rilla.Niar.Samir.Furi.Romi
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Jakarta, 19 Oktober 2009 Suzanna Zadli Razak Direktur Perencanaan & Pengembangan PT ASKES (Persero)
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI TARIF INA-CBG’S
Pendidikan Kewarganegaraan
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Drs.Sugeng Irianto,M.Kes PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
Analisis Standar Penilaian
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PRAKTIK KEPERAWATAN.
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang? Oleh: Drs.Sugeng Irianto,M.Kes Kepala Bapel Jamkesos DIY Jl.Sardjito No.5 Yogyakarta

PROGRAM JAMINAN SAAT INI No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi 1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah 2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai 3 Askes Asabri PT.Asabri 4 Askes Jamkesmas Depkes RI Pemerintah Pusat 5 Askes Jamkesos Jamkesos DIY Pemerintah Provinsi 6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Kab/Kota 7 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat 2

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Departemen Kesehatan RI Jamkesmas Nasional : 76,4 Juta Jiwa Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Jamkesda 137 Daerah : 13 Juta jiwa

Sejarah Jamkes Maskin 2001-2002 : PKPS BBM Bidang Kesehatan 2003-2004 : PKPS BBM -> Pola Lama PKPS BBM -> Uji Coba JPK Gakin 2 Prov dan 13 Kab/Kota 2005 : JPK-MM 2006-2007 : Askeskin 2008-2011 : Jamkesmas dan Jamkesda

Paket Pelayanan Jamkesmas Prinsip semua penyakit indikasi medis Manlak Depkes, pola tarif paket INA-CBG Sumber dana Kemenkes RI (APBN- Bansos) PPK -1 Seluruh Puskesmas dan Jaringannya PPK-2/3 Seluruh RS Pemerintah dan sebagaian RS Swasta Rujukan berjenjang 5

PENGORGANISASIAN Tim Pengelola Jamkesmas Tim Koordinasi Jamkesmas Pusat Kemenkes RI Provinsi Dinkes Provinsi Kab/Kota Dinkes Kab-Kota Tim Koordinasi Jamkesmas

KELUHAN MASYARAKAT? Ada anggota keluarga masuk dalam daftar C-1 tidak mendapatkan kartu Rumah sakit : ICCU-ICU dan HD dikeluhkan sering penuh Pen Screw : Beli sendiri dulu Obat : Ada resep beban pasien

Permasalahan: Masih terdapat penduduk Riil miskin/ tidak mampu tidak masuk program jaminan Masih sering dikeluhkan ruang ranap penuh Masih banyak masyarakat langsung ke RS, program rujukan berjenjang belum optimal Pasien masuk rumah sakit tidak menunjukkan kartu peserta (Umum), setelah 3 hari kartu diberikan petugas.

Bagaimana Regulasi ? UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Belum terbit PP) RUU BPJS : Dibahas di DPR RI 2010 dan 2011 Informasi Maret 2011: “dihentikan sementara” Pertanyaan ada apa?

Jaminan Kesehatan Sejarah Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes) Jamkesda oleh Pemerintah Daerah Prov dan Kab (UPT + PT.Askes) Sejarah Jaminan Kesehatan Daerah Uji Coba JPK oleh Kemenkes (2003/2004) 2005 s/d Skrg Bersama-sama Pusat dan Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan

Jamkesda ??? Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat tidak mampu yang tidak masuk program Jamkesmas Dilaksanakan Tingkat Prov / Kab-Kota Sumber Dana Pemerintah Daerah (APBD) Kontribusi Daerah terhadap program Pusat Mengacu prinsip2 UU SJSN

Paket Pelayanan Jamkesda Rajal / Ranap di Seluruh Puskesmas Rajal di dokter keluarga Rajal / Ranap di Seluruh RS Pemerintah dan RS Swasta kerja sama Akomodasi Kelas III Obat Formularium RS dan Pola tarif Rumah Sakit Rujukan berjenjang Kasus Kecelakaan COB dengan PT.Jasa Raharja

Dasar Hukum UU No.32 Tahun 2004 – Pemerintahan Daerah Pasal 22 huruf h : Daerah Wajib mengembangkan Sistem Jaminan Sosial PP 38 Tahun 2007 (Pembagian Urusan/Kewenangan) PP 41 Tahun 2007 (Organisasi Perangkat Daerah) UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN (belum ada PP) Prinsip2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

PP 38 tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan PROVINSI : Pengelolaan / penyelenggaraan, bimbingan, pengelolaan jaminan kesehatan skala provinsi Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional KABUPATEN / KOTA : Pengelolaan / penyelengaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal

Menurut PP 41 / 2007 : ”ORGANISASI PERANGKAT DAERAH” PERANGKAT DAERAH TERDIRI : SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN DINAS DAERAH LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) INSPEKTORAT BAPPEDA PADA DINAS DAERAH Dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional / teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kab / Kota. LTD Mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik LTD yang dimaksud dapat berbentuk : Badan; Kantor dan Rumah Sakit.

Pelaksanaan Jamkesda Penyelenggaraan : Pengelola/Penyelenggara : Tingkat Provinsi Tingkat kabupaten/Kota Pengelola/Penyelenggara : UPT / Satgas/ Dinkes / PT.Askes Mekanisme pelayanan, paket pelayanan dan Jumlah dana serta SDM pengelola : Bervariatif

Asosiasi Jamkesda Terbentuk pada tahun 2009 Sebagai Wadah untuk koordinasi program Bersama-sama untuk mengembangkan program jaminan Alamat email : asosiasi1jamkesda@gmail.com

Jamkesda Saat ini …. Merupakan bentuk kontribusi daerah dalam mendukung program Nasional Sangat Potensial dikembangkan di daerah : Komitmen/dukungan Eksekutif dan Legislatif Ketersediaan Anggaran di daerah cukup besar (67 %) Biaya Pelayanan Kesehatan selalu meningkat, kemampuan masyarakat relatif tetap. (Sakit katastropic  miskin)

Jamkesda Saat ini…. Dari Tahun ke Tahun jumlah daerah yang menyelenggarakan Jamkesda terus bertambah. Jamkesda yang ada melakukan perluasan kepesertaan Perluasan Kerja sama dengan PPK (RS)

Jamkesda kedepan Tetap melaksanakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat diluar sasaran Jamkesmas Dengan dukungan Eksekutif dan Legislatif tingkat Provinsi dan kabupate/Kota akan memperluas cakupan Kepesertaan Siap menyesuaikan dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI

Jamkesda kedepan Jamkesda menjadi Mitra Pendamping Jamkesmas Untuk menunjang Percepatan pencapaian Kepesertaan Jaminan Semesta Jamkesda Menjadi Bagian Komponen dari Jaminan Sosial Nasional

Terima Kasih & Selamat Ber Diskusi