Assalamualaikum, Wr WB. KEWARGANEGARAAN Kelompok : 5 Dosen : Drs Mujiyana M,si PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKES ‘AISYIYAH YOGYAKARTA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Hak dan Kewajiban Warganegara
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
Analisis Kebijakan Kesehatan
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
STRATEGI PEMERATAAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA Mata Kuliah : PANCASILA Dosen : MUJIYANA Mahasiswa : ANA ELVIA JAKFAR NIM : UNIVERSITAS.
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERMENKES No Penyelenggaraan Pekerjaan & Praktik Tenaga Gizi
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
Assalamualaikum, Wr WB.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Kelompok 3 Nama: 1. ahmad eka a anggita oktaviani iqbal fajar aditama m herdi riswanda
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
UPAYA MENUJU MUTU PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA STUDI TENTANG AMANAT UNDANG-UNDANG 1945 PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (2), (3)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Assalamualaikum, Wr WB

KEWARGANEGARAAN Kelompok : 5 Dosen : Drs Mujiyana M,si PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKES ‘AISYIYAH YOGYAKARTA

Jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) Kelompok 5 : 1.Dian adi saputro( ) 2.Fahmy aziz( ) 3.Irawan danar n.k( ) 4.Jeisna p( ) 5.Mareta( ) 6.Muh.fadli( ) 7.Robbania muhibbah ( ) 8.Septi prasetyaningrum( ) 9.Shinsiana besti E( ) 10.Suci emilia( ) 11.Umi pebriyana p( )

Latar belakang Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal.

Dalam UUD Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945,

Rumusan masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan Jamkesmas? 2. Aspek-aspek apakah yang mendapat perhatian pemerintah (dhi. Departemen kesehatan) untuk Program Jamkesmas Tahun 2011? 3. Bagaimanakah pengembangan jaminan kesehatan di daerah?

Apakah yang dimaksud dengan Jamkesmas? Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005 s.d

Program pelaksanaan jamkesmas Pelaksanaan program Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Aspek-aspek apakah yang mendapat perhatian pemerintah untuk Program Jamkesmas Tahun 2011? Program Jamkesmas Tahun 2011 lebih difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit dan balai kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan kepesertaan, penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pendanaan beserta manajemen dan pengorganisasiannya.

mekanisme pelaksanaan Program Jamkesmas tahun 2011 sebagai berikut: a) Kepesertaan b) Pelayanan Kesehatan c) Pendanaan

Pengembangan Jaminan Kesehatan Di Daerah Pengembangan program jaminan kesehatan di daerah (Jamkesda) dapat dilakukan dalam upaya menuju pencapaian kepesertaan semesta (universal coverage) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Manfaat Jamkesmas Bagi Masyarakat Masyarakat terlindung / terjamin dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Masyarakat memperoleh biaya yang ringan untuk kesehatan karena asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam JPKM memungkinkan subsidi silang yang mana yang sehat membantu yang sakit dan yang muda membantu yang tua Terjaminnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat utamanya melalui upaya preventif, promotif agar seseorang tidak jatuh sakit.

13 PROGRAM JAMKESMAS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG SANGAT STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN TEROBOSAN YANG SANGAT TEPAT GUNA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBUTUHKAN PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN DASAR YANG KOKOH UTK PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN YANG OPTIMAL

14 TUJUAN JAMKESMAS TUJUAN JAMKESMAS MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU YANKES SELURUH MASKIN MASKIN SEHAT & PRODUKTIF MASKIN SEHAT & PRODUKTIF PENGENTASAN KEMISKINAN TERSELENGGARANYA YANKES SESUAI STANDAR MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

kesimpulan Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang tergolong mahal, hal tersebut akan mempersempit akses mereka untuk memperoleh pelayanan Kesehatan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan penjaminan pelayanan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sejak Tahun 2008 pemerintah telah membentuk program Jamkesmas yang merupakan perubahan dari penjaminan sosial yang yang sebelumnya telah dilakukan.

Daftar Pustaka : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pe doman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas; 4. Tesis, Analisis Kualitas Pelayanan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) di Puskesmas Candilama Semarang, Abner Herry Bajari; 5. Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009, Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2009; 6. Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jamkesmas 2008, Sundoyo, SH, Mkes, MHum dan Siti Maimunah Siregar, SH, pada situs dinkesbanggai.wordpress.com; 7. Regulasi Jamkesmas, pada situs 8. Studi Implementasi Strategi Promosi Kesehatan Terhadap Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011; 9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Salah Satu Cara Mensejahtekaran Rakyat, pada situs

Trimakasih.. Wassalamualaikum, Wr. Wb