Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
A PLIKASI RKAKL 2011  Kebijakan sistem penganggaran (Juknis Penyusunan RKAKL)  Perubahan sistem  Kebijakan pada APBN baik oleh Pemerintah maupun DPR.
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi I
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
Penyusunan Renja Perubahan
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah
Anggaran Responsif Gender
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
TATA CARA PENYUSUNAN dan PENELAAHAN RKA-KL
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Perencanaan Pembangunan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
(Pengganti PP No. 21 Tahun 2004)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Pembiayaan Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
A P B N.
Aplikasi rkakl 2011.
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Sistem Informasi Perencanaan dan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013 DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN MARET 2012

OUTLINE PAPARAN LANDASAN HUKUM RENJA KL TAHUN 2013 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 3 KERANGKA PENDANAAN RKP 2013 4 KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA 5

LANDASAN HUKUM UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1); Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2); Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (pasal 2 ayat 1); Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4); Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan didekonsentrasikan dan ditugas pembantuankan harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Pasal 8 ayat 5) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dengan berpedoman pada surat yang ditandatangani Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.

RENCANA KERJA K/L Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan: Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif; Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: Daya Saing Daya Tahan Ekonomi (Resilience ) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Stabilitas Sosial dan Politik

KERANGKA PENDANAAN RKP TAHUN 2013 Baseline RKA KL 2013 Inisiatif Baru Pemenuhan RPJMN dan Direktif Presiden Ruang Gerak Fiskal Catatan: Pagu KL untuk tahun 2013 adalah pagu indikatif, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 merupakan pagu APBN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan renja k/l 2013 Direktif Presiden dalam berbagai kesempatan (Sidkab, Raker, Rakortas) Prioritas-prioritas Pembangunan Nasional, Bidang dan Daerah yang tercantum dalam Buku I, II dan III Rancangan Awal RKP 2013; Renja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, KPJM, dan penganggaran terpadu Inisiatif Baru terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2013; Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat; Pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah, terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah; serta Pencatatan klasifikasi belanja negara menurut fungsi oleh K/L (anggaran pendidikan).

Lanjutan…. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui. Pagu ini sudah termasuk alokasi yang disetujui untuk Inisiatif Baru (New Initiatives). Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga. Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama.

Lanjutan…. Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapat dilakukan. Usulan perubahan ini dapat dilakukan pada Matriks Pembahasan dalam dokumen kesepakatan. Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA Muatan/cakupan: Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Arah dan Kebijakan Strategi Program/Kegiatan Tujuan Program/Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun Unit Organisasi Muatan/cakupan: Visi Misi Presiden & Wapres Prioritas Fokus Prioritas Arah Kebijakan Program/Kegiatan Tujuan Program/Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun RKA K/L RKP RPJMN RENSTRA RENJA K/L Mauatan/Cakupan: Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (Prakiraan Maju) Unit Organisasi Buku I : Prioritas Pembangunan, Serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Arahan RPJM 2010 -2014 Tema dan Prioritas Tahun 2012 Buku II : Prioritas Pembangunan Bidang Pengarusutamaan dan lintas bidang Prioritas Pembangunan Bidang-bidang Buku III : Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Arah Pengembangan Wilayah Strategi Pengembangan Wilayah-wilayah Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L Visi, Misi dan Rincian Sasaran Strategis K/L Alokasi Pagu Fungsi dan Alokasi Pagu Prioritas Nasional Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Rincian Rencana Pendapatan Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome) Unit , Misi Unit Organisasi dan, Sasaran Strategis Program, Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama Program Alokasi Pagu Fungsi dan Alokasi Pagu Prioritas Nasional Biaya Program Strategi Pencapaian Hasil (outcome) Rincian Rencana Pendapatan Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Unit , Misi Unit Organisasi dan Sasaran Strategis Program, Hasil dan Indikator Kinerja Utama Program Rincian Biaya Program Operasionalisasi Kegiatan Rincian Rencana Pendapatan

PENYEMPURNAAN RENJA K/L 2013 NO RENJA K/L 2013 RENJA K/L 2012 1 Penentuan Pusat, Daerah, Dekonsentrasi ,Tugas Pembantuan (TP) , Urusan Bersama (UB) sampai dengan lokasi output Penentuan Pusat, Daerah, Dekonsentrasi ,Tugas Pembantuan (TP) , Urusan Bersama (UB) sampai dengan level indikator 2 Pengidentifikasian kegiatan yang mendukung PPP & ARG sampai dengan level indikator Pengidentifikasian kegiatan yang mendukung PPP sampai dengan level indikator 3 Penyempurnaan Keterkaitan antara Output dan IKK (menentukan output utama dan pendukung) -

LAMA PENYEMPURNAAN keterkaitan antara output dan ikk BARU (menentukan output utama dan output pendukung) KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG LAMA BARU Setiap kegiatan mempunyai lebih dari satu indikator dan output. Namun tidak ada hubungan antara masing-masing indikator dan output Setiap kegiatan memiliki lebih dari satu indikator, dimana setiap indikator menghasilkan output utama dan pendukung (dapat lebih dari satu output)

FORMULIR RENJA K/L 2013 INISIATIF BARU PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA K/L FORM 2 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN FORM 3 INISIATIF BARU (PROGRAM, OUTCOME, KEGIATAN, OUTPUT, DAN TARGET)

SANDINGAN RENJA K/L DAN RKA-K/L (Formulir 1) Gambaran Umum Rencana Kerja pada KL RKA KL Rencana Pencapaian Sasaran Strategis KL TA 200x+1 1. Kementerian/Lembaga A. 2. Visi B. 3. Misi C. 4. Sasaran Strategis D. 5. Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L) E. Fungsi F. Prioritas Nasional G. Rincian Sasaran Strategis H. Alokasi Anggaran Fungsi I. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional J. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis K. Rincian Rencana Pendapatan

FORMULIR 2 RENJA KL Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan RKA KL Rencana Pencapaian Outcome Unit Organisasi TA 20XX+1 1. Nama Kementerian/Lembaga A. Kementerian Negara/Lembaga 2. Nama Unit Organisasi B. Unit Organisasi 3. Misi Unit Organisasi C. Misi Unit Organisasi 4. Sasaran Strategis (F.1 Renja KL) D. Sasaran Strategis 5. Nama Program E. Program 6. Pendanaan F. Hasil (Outcome) 7. Hasil (Outcome) dan Indikator G. Indikator Kinerja Utama Program 8. Uraian Kegiatan H. Rincian Program 9. Sumber Pendanaan I. Alokasi Anggaran Fungsi 10 Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2012 J. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (F.1 Renja KL) K. Biaya Program L. Strategi Pencapaian Hasil (Outcome) M. Rincian Rencana Pendapatan

Rincian Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Unit Organisasi TA 20XX+1 FORMULIR 3 RENJA K/L Usulan Inisiatif Baru Program/Kegiatan Outcome/Output Target Alokasi RKA-K/L Rincian Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Unit Organisasi TA 20XX+1 Kelompok Biaya Jenis Belanja Sumber Dana

INTEGRASI DATA RENJA K/L DAN RKA-K/L Integrasi data terkait pemanfaatan semua data Renja dalam RKAKL Aplikasi tetap menggunakan sistem masing-masing Integrasi data terkait tabel referensi program dan kegiatan Aplikasi menggunakan sistem masing-masing TA 2011 TA 2012 TA 2013 Integrasi data terkait penyempurnaan struktur dan kualitas data Renja dan RKAKL Aplikasi tetap menggunakan sistem masing-masing

Lanjutan…. Dalam RKAKL akan disempurnakan : Keterkaitan Outcome – IKU Program Outcome IKK Output Kegiatan IKU Sasaran Keg RENJA-KL Dalam RKAKL akan disempurnakan : Keterkaitan Outcome – IKU Penambahan Sasaran Kegiatan Keterkaitan Output - IKK sesuai dengan logic model restrukturisasi program/kegiatan dan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan

Lanjutan…. Pertukaran Data VPN Data RKP dan Renja K/L Data RKAKL dan DIPA Server DJA, Kemenkeu Pertukaran Data Server Bappenas Financial transaction – non financial transaction non financial transaction VPN Bappenas dan Kemenkeu telah melakukan integrasi data sehingga dapat saling mengakses data yang di simpan di server masing-masing menggunakan VPN  Proses update data bisa dilakukan per periode (misalnya sebulan sekali)

AGENDA KERJA Pembahasan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2013 : Koordinasi K/L (Trilateral Meetings) (30 Maret – 10 April ) Penyampaian Renja K/L yang telah mengakomodir hasil Musrenbangprop dan hasil Trilateral Meeting (10 April 2012). Rangkaian Musrenbangnas (16 – 30 April) Penetapan Perpres RKP 2013 (11 Mei) Disampaikan untuk dibahas di DPR (15 Mei)

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

FORMULIR RENJA K/L (Formulir 1)

FORMULIR RENJA K/L (Formulir 2)

Lanjutan…(1)

Lanjutan…(2)

FORMULIR RENJA K/L (Formulir 3)